Ketua Tim Perumus Kurikulum Pendidikan Diniyah, Said Muniruddin, mendorong percepatan penyelesaian kurikulum, mulai dari struktur kurikulum hingga penyusunan lampiran silabus yang aplikatif dan mudah diterapkan dalam proses pembelajaran.

“Kurikulum ini diharapkan tidak berhenti sebagai arsip dokumen semata, tetapi benar-benar menjadi pedoman implementasi kegiatan diniah di sekolah,” ujar Zulfatmi, M.Ag., saat mempresentasikan hasil kerja tim bidang kurikulum diniyah.

Ia menjelaskan, tim telah menyusun peta silabus berdasarkan peta konsep Pendidikan Diniyah. Pada bagian akhir, tim juga akan melengkapi dokumen dengan contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dapat dikembangkan oleh guru diniyah sesuai kebutuhan pembelajaran di sekolah.

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Diniyah tersebut juga menggunakan pendekatan deep learning yang menekankan agar setiap materi pembelajaran memiliki makna bagi murid. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian konsep, tetapi juga mengaitkan materi dengan pengalaman hidup dan aktivitas sehari-hari sehingga dapat berkembang menjadi kebiasaan atau habituasi positif dalam kehidupan murid.

Kegiatan ini merupakan pertemuan ketiga dalam rangka penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Diniyah. Pada pertemuan tersebut, tim mengakomodasi berbagai masukan yang telah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya sekaligus melakukan finalisasi struktur kurikulum beserta sejumlah lampiran pendukung.

FGD tersebut dihadiri Syarifah Nargis, S.Ag., M.Pd., selaku Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Kota Banda Aceh; Said Muniruddin, S.E.Ak., M.Sc., dosen Universitas Syiah Kuala; Susilawati, S.Pd., M.Ed., dosen USK; Dr. Zulfatmi, M.Ag., dosen UIN Ar-Raniry; Salma Hayati, M.Ed., dosen UIN Ar-Raniry; Ustaz Fadhil Zakaria, S.P., M.Pd., praktisi pendidikan; Aulia Rizki, M.Pd., M.Ed.; serta Harmaini, M.Pd.

Melalui finalisasi tersebut, tim berharap Kurikulum Pendidikan Diniyah dapat segera memasuki tahap uji publik dan selanjutnya menjadi pedoman yang aplikatif bagi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Diniyah di seluruh SD dan SMP di Kota Banda Aceh.

Artikel Disdikbud Banda Aceh Finalisasi Kurikulum Pendidikan Diniyah SD dan SMP pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Sekretariat Daerah Aceh itu berlangsung di Ruang Potensi Daerah I, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).

Rakor tersebut diikuti sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, perwakilan perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa dan sastra Aceh, seperti UNIKI, UBBG, dan ISBI Aceh.

Turut hadir perwakilan Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, serta kepala bagian kesejahteraan rakyat dari kabupaten/kota di Aceh.

Kegiatan dibuka Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Syakir. Sementara rakor dipandu Kepala Biro Isra Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si.

Sejumlah narasumber memberikan materi dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irfan, S.S., M.Hum., Syarwani Joni, S.Pd., M.Pd. yang mewakili Dinas Pendidikan Aceh, serta Nurlaila Hamzah, S.Sos., MM.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan pada kegiatan tersebut, Gubernur Muzakir Manaf mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat pelestarian bahasa dan budaya Aceh.

Menurutnya, rakor menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sekaligus menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan.

“Bahasa, aksara, dan sastra Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri serta kekayaan budaya masyarakat Aceh,” kata Muzakir.

Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/Instr/2023 sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan mengembangkan bahasa, aksara, serta sastra Aceh agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Instruksi tersebut berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota, SKPA, instansi vertikal, BUMN, BUMA, perbankan, serta berbagai lembaga yang menjalankan aktivitas di Aceh.

Salah satu poin yang didorong dalam instruksi tersebut adalah penggunaan Bahasa Aceh sebagai bahasa komunikasi setidaknya satu hari dalam sepekan, yakni setiap Kamis. Selain itu, penggunaan Aksara Aceh atau Arab Jawi juga diarahkan untuk diterapkan pada papan nama maupun media informasi tertentu.

Muzakir menegaskan, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan penerapan yang nyata. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi dinilai penting untuk mengetahui capaian sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi.

“Rapat koordinasi menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pelaksanaan instruksi tersebut,” ujarnya.

Ia meminta seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait mengidentifikasi hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan dan strategi yang lebih efektif.

Muzakir menyebutkan, Bahasa Aceh hingga kini masih digunakan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, kegiatan adat, serta aktivitas keagamaan. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan sosial turut memengaruhi pola penggunaan bahasa, terutama di kalangan generasi muda.

“Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta semakin dominannya bahasa asing telah memengaruhi intensitas penggunaan Bahasa Aceh, terutama di kalangan generasi muda,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar Bahasa Aceh tetap memiliki ruang dalam kehidupan masyarakat.

Pelestarian bahasa, kata Muzakir, bukan hanya berkaitan dengan keberlangsungan sebuah bahasa sebagai alat komunikasi. Lebih dari itu, bahasa juga menjadi bagian dari sejarah, nilai, kearifan lokal, cara berpikir, dan identitas masyarakat Aceh.

Karena itu, tanggung jawab pelestarian tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga keluarga, lembaga pendidikan, tokoh adat, budayawan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat secara luas.

“Tanggung jawab ini bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, lembaga pendidikan, tokoh adat, budayawan, akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga masyarakat luas,” ujarnya.

Muzakir berharap rakor tersebut dapat menghasilkan penguatan sinergi antarinstansi sekaligus strategi baru dalam meningkatkan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Aceh di berbagai ruang kehidupan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga dapat mendukung pengembangan kebudayaan dan pariwisata Aceh.

Dengan demikian, pelestarian bahasa dan aksara Aceh tidak berhenti pada kebijakan administratif, melainkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan terus diwariskan kepada generasi mendatang. []

Artikel Pemerintah Aceh Perkuat Pelestarian Bahasa dan Aksara Aceh, Implementasi Instruksi Gubernur Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Ucapan tersebut disampaikan Gubernur Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).

“Beliau mendapat amanah yang mulia sebagai penegak hukum. Mari kita sama-sama membangun Aceh,” ujar Mualem.

Teuku Rahmadsyah dilantik oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bersama 33 pejabat lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11 Agustus 2026).

Rahmadsyah menggantikan Yudi Triadi, SH, MH, yang selanjutnya dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mualem juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yudi Triadi atas pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Kajati Aceh.

“Pak Gubernur menilai Pak Yudi sangat baik dalam mengabdikan diri sebagai penegak hukum. Beliau juga telah membangun komunikasi yang bagus dengan Pemerintah Aceh. Sehingga Pemerintah Aceh sangat berterima kasih,” kata Nurlis.

Mualem meyakini kehadiran Rahmadsyah sebagai Kajati Aceh akan membawa warna tersendiri dalam kepemimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Menurutnya, Rahmadsyah yang merupakan putra Aceh memiliki pemahaman terhadap karakter masyarakat serta kearifan lokal yang berkembang di Aceh.

“Menurut Bapak Gubernur, Pak Kajati yang baru yang juga adalah orang Aceh, tentu beliau memiliki karakter ke-Aceh-an dan sangat memahami kearifan lokal Aceh,” ujar Nurlis.

Selain itu, Pemerintah Aceh menyambut baik instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta para Kepala Kejaksaan Tinggi membangun sinergi yang solid bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Pemerintah Aceh menyambut baik sinergi tersebut,” katanya.

Pemerintah Aceh berharap kolaborasi dan komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh di bawah kepemimpinan Teuku Rahmadsyah dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung penegakan hukum, menjaga stabilitas daerah, dan mempercepat pembangunan Aceh.

Artikel Gubernur Mualem Sambut Kajati Aceh Baru Teuku Rahmadsyah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan, sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).

Gubernur Mualem, kata Nurlis, menaruh perhatian terhadap pengembangan Program Satu Data Aceh sebab menjadi bagian fundamental dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030. Platform tersebut juga menjadi bentuk konkret implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.

Itulah sebabnya, Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem sudah memberi arahan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, untuk terus memantau perkembangan pengembangan Program Satu Data Aceh.

Sikap Gubernur Mualem ini juga disampaikan kembali dalam Forum Satu Data Aceh yang dilaksanakan di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, pada Selasa (11 Agustus 2026).

Forum Satu Data Aceh diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda) berkolaborasi dengan Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA).

“Tujuanya untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan prmbangunam yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Nasir.

Acara itu dihadiri 31 SKPA yang berada dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, 10 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, tim sekretariat Satu Data Aceh, dan perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh.

Sekda Nasir, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra menguraikan tentang pentingnya data yang akurat, muthakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ia menambahkan, bahwa tantangan Satu Data Aceh saat ini bukan lagi sekadar bagaimana menyediakan data, tetapi bagaimana memastikan data yang kita gunakan adalah data yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses, dan tersedia pada saat dibutuhkan.

“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” kata Sekda Nasir.

Bahkan, Sekda Nasir mengatakan, dalam pelaksanaan berbagai program Pemerintah Pusat di Aceh, pernah menghadapi kondisi ketika data atau capaian kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga menjadi pertanyaan di daerah, karena data tersebut belum sepenuhnya teridentifikasi atau tersinkronisasi dengan data Pemerintah Aceh.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan hanya persoalan teknis atau administrasi. Data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, bahkan komunikasi public,” katanya.

Karena itu, ia mengatakan, Satu Data Aceh harus didorong dari sekadar membangun sistem menjadi membangun satu ekosistem data. “Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” katanya.

“Yang kita butuhkan adalah kejelasan siapa pemilik data, siapa yang memproduksi dan memutakhirkan, bagaimana standar dan definisinya, kapan data diperbarui, bagaimana data dapat diakses, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas data tersebut.”

Karena ita, ia meminta, Forum Satu Data Aceh harus menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, mengintegrasikan berbagai sumber data, serta memastikan kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” katanya

Mengutip pesan Gubernur Mualem, bahwa: “Kita boleh memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan.”

“Begitu pula, banyaknya aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila data di dalamnya tidak terintegrasi. Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya.” []

Artikel Gubernur Mualem Dorong Satu Data Aceh Lebih Akurat dan Terintegrasi pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Total bantuan dari Baitul Mal Aceh sebesar Rp359,9 juta, yang bersumber dari dana zakat sebesar Rp216 juta dan donasi Satgas Bencana sebesar Rp143,9 juta.
Sebanyak 96 KK korban kebakaran masing-masing menerima bantuan sebesar Rp3 juta. Selain bantuan uang, BMA juga menyalurkan bantuan berupa kasur, bahan sembako, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak korban kebakaran.

Pada kesempatan yang sama, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah turut memberikan bantuan sebesar Rp210 juta kepada para korban kebakaran. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sinergi lembaga baitul mal dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah.

Dengan adanya bantuan dari Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, total dukungan dana yang disalurkan untuk membantu korban kebakaran mencapai Rp569,9 juta, di luar bantuan barang yang turut diberikan kepada masyarakat terdampak.Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat yang mengalami musibah. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan.

Bantuan berupa perlengkapan sekolah juga menjadi perhatian penting, mengingat terdapat anak-anak yang turut terdampak akibat musibah tersebut. Dukungan ini diharapkan dapat membantu mereka tetap melanjutkan aktivitas pendidikan di tengah kondisi pascakebakaran.

Baitul Mal Aceh berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat korban kebakaran di Kampung Jeget Ayu dan membantu mereka untuk bangkit serta menata kembali kehidupan setelah musibah.

Selain 96 KK yang menerima bantuan pada tahap pertama, terdapat penambahan 8 KK korban kebakaran yang juga akan mendapatkan bantuan. Penyaluran bagi 8 KK tambahan tersebut akan dilaksanakan pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, bantuan Baitul Mal Aceh akan mencakup total 104 KK korban kebakaran di Kampung Jeget Ayu.
Sinergi antara Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, pemerintah daerah, Satgas Bencana, dan berbagai pihak lainnya menjadi bagian penting dalam memperkuat kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat bencana.

Artikel BMA Salurkan Bantuan Rp359,9 Juta untuk 96 KK Korban Kebakaran di Jagong Jeget pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Pemandangan penuh keceriaan tersebut berlangsung di halaman depan MIN 9 Bireuen, tepatnya di Gampong Dayah Masjid Kecamatan Kuta Blang, Selasa (11/8/2026).

“Siapa mau eskrim?” Tanya Kak Na kepada para siswa, sontak saja jawaban “Saya, saya, saya bunda,” riuh reda menjawab pertanyaan dari first lady Aceh itu.

“Yok, Bunda traktir tapi antri yang tertib ya,”, lalu Kak Na Berbagi Es Krim ucap Kak Na sambil mengingatkan para siswa.

Untuk diketahui bersama. Kehadiran istri Gubernur Aceh itu ke Kota Juang adalah untuk menyerahkan bantuan paket alat sekolah, seragam sekolah serta paket makanan olahan serba ikan untuk siswa PAUD RA Darussunnah dan siswa MIN 9 Bireuen.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na mengajak para guru dan siswa untuk bersyukur, karena proses belajar mengajar di MIN 9 sudah mulai normal dan seluruh kelas sudah bisa dimanfaatkan seperti sedia kala.

“Mari kita syukuri keadaan saat ini yang telah mulai normal, karena di beberapa Gampong lain di wilayah terdampak, sebahagian besar masih harus belajar di sekolah darurat, yang diselenggarakan seadanya di Masjid Gampong maupun di tenda-tenda,” ucap Kak Na.

“Tetap semangat belajar ya anak-anak bunda semua, selalu patuhi orang tua ananda dan hormati para guru. Jangan lupa do’akan teman-teman kalian di lokasi terimbas bencana lainnya di Aceh, agar bisa segera bersekolah secara normal seperti yang ananda rasakan sekarang. Tetap jadi Aceh yang hebat dan tangguh ya anak-anak bunda semua,” imbau Kak Na.

Untuk diketahui bersama, MIN 9 Bireuen merupakan salah satu sekolah ini terimbas banjir, yang terjadi pada penghujung Oktober 2025 lalu.

Pada kunjungan tersebut, Kak Na turut didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen Sadriah Mukhlis serta sejumlah tamu undangan lainnya. []

Artikel Kak Na Berbagi Es Krim, Hadirkan Senyum untuk Siswa Tangguh Bireuen pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kunjungan tersebut turut dihadiri Camat Kota Jantho, Jalaluddin, S.E., serta Sekretaris TP PKK Aceh Besar, Sri Wahyuna, S.H., M.H. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan Posyandu sekaligus memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung kesehatan ibu dan anak.

Hj Rita Mayasari mengatakan, kunjungan tersebut selain menjadi bagian dari silaturahmi juga bertujuan untuk memantau secara langsung kondisi dan aktivitas Posyandu di Gampong Weu. Menurutnya, setiap Posyandu memiliki tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meski dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan masing-masing wilayah.

“Tujuan kami hadir di sini selain silaturahmi, juga untuk melihat dan memantau langsung bagaimana kondisi serta kegiatan Posyandu hari ini. Pada dasarnya tujuan kita sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak,” kata Rita.

Ia menekankan, pemahaman orang tua mengenai pentingnya imunisasi bagi anak perlu terus ditingkatkan. Imunisasi menjadi salah satu upaya penting dalam melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

“Orang tua harus memahami bahwa imunisasi itu sangat penting bagi anak-anak kita. Karena itu, edukasi kepada orang tua harus terus dilakukan agar mereka memahami manfaat imunisasi dan tidak mengabaikannya,” ujarnya.

Rita juga meminta para kader Posyandu Bungong Pade lebih aktif melakukan pendekatan kepada keluarga, terutama ketika terdapat bayi yang baru lahir. Kader diharapkan dapat mendatangi rumah warga untuk memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi sejak dini.

“Ke depan, apabila ada bayi yang baru lahir, kami berharap kader Posyandu Bungong Pade dapat mengunjungi rumah dan memberikan arahan kepada orang tua, baik ayah maupun ibu, tentang pentingnya imunisasi bagi bayi. Dengan begitu, orang tua mendapatkan informasi yang benar dan memahami pentingnya imunisasi sejak awal,” jelasnya.

Selain imunisasi, Rita turut menyoroti pentingnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak. PMT di Posyandu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi anak yang membutuhkan tambahan asupan.

“Tujuan pemberian PMT adalah untuk membantu menambah dan memenuhi kebutuhan gizi anak. Karena itu, makanan yang diberikan harus diperhatikan kualitas dan kebersihannya. Sebelum diberikan kepada anak, makanan harus diperiksa dan dipastikan aman serta layak dikonsumsi,” pungkasnya.(*)

Artikel Ketua Posyandu Aceh Besar Tinjau Layanan Kesehatan Gratis di Posyandu Bungong Pade pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Hal itu disampaikan Syech Muharram dalam Rapat Persiapan Hari Damai Aceh di Ruang Rapat Setda Aceh, Senin (10/8/2026). Rapat tersebut dipimpin Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, didampingi Ketua BRA Jamaluddin dan sejumlah stakeholder terkait.

Menurut Syech Muharram, momentum 21 tahun perdamaian harus dimanfaatkan untuk mengingat kembali sejarah lahirnya perdamaian Aceh sekaligus menjelaskan kepada generasi muda mengapa perdamaian Aceh begitu penting.

“Perdamaian itu lahir dengan pengorbanan ratusan ribu jiwa akibat tsunami. Karena adanya tsunami maka lahirlah perdamaian. Ini perlu kita ingat supaya anak-anak kita tahu kenapa harus berdamai dan bagaimana perdamaian itu terjadi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Besar mengusulkan agar para tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh ikut dihadirkan dalam rangkaian peringatan, termasuk Jusuf Kalla, Hamid Awaluddin, Bakhtiar Abdullah, Nur Juli, hingga Susilo Bambang Yudhoyono serta perwakilan Crisis Management Initiative (CMI).

Syech Muharram juga mengusulkan agar video yang akan ditampilkan dalam kegiatan seremonial nantinya tidak hanya berisi program pembangunan pemerintah, tetapi memperlihatkan pencapaian Aceh setelah kesepakatan perdamaian.

“Jangan cuma perdamaian namanya saja, tetapi pencapaiannya tidak ada. Dengan adanya perdamaian apa hasilnya? Dengan adanya perdamaian apa untungnya bagi rakyat?” tegasnya.

Ia menilai berbagai perubahan yang terjadi setelah konflik berakhir perlu dikemas menjadi bagian dari narasi capaian perdamaian, sehingga masyarakat dapat melihat secara nyata manfaat dari kondisi Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun tanpa konflik bersenjata.

Selain itu, Syech Muharram menekankan pentingnya edukasi sejarah perdamaian kepada generasi muda. Menurutnya, generasi yang lahir setelah perdamaian semakin banyak dan sebagian besar tidak mengalami langsung konflik maupun tsunami.

“Perdamaian sudah 21 tahun. Itu sudah melahirkan anak yang dewasa. Mereka tidak tahu apa itu damai, tsunami pun mereka tidak tahu. Karena itu perlu edukasi berkelanjutan kepada masyarakat Aceh,” katanya.

Syech Muharram berharap peringatan Hari Damai Aceh ke-21 akhirnya mampu menjadi momentum untuk merawat perdamaian, memperlihatkan manfaatnya bagi rakyat, serta mewariskan pemahaman sejarah kepada generasi berikutnya.

Sementara itu, Asisten I Sekda Aceh Drs. Syakir meminta Ketua BRA melakukan silaturahmi dengan perbankan, BUMN dan berbagai lembaga di Aceh untuk mendukung pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Damai Aceh.

Menurutnya, komunikasi yang baik dengan lintas sektor tersebut dapat membantu meramaikan dan memeriahkan kegiatan Hari Damai Aceh, sehingga peringatan momen penting bagi masyarakat Aceh tersebut tidak kalah meriah dengan tahun tahun sebelumnya.

Sebelum itu, Ketua BRA Jamaluddin dalam rapat tersebut turut memaparkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan meminta dukungan seluruh SKPA serta staf terkait khususnya untuk meramaikan agenda zikir dan doa bersama di Masjid Raya Baiturrahman.(**)

Artikel Syech Muharram: Hari Damai Aceh Harus Tampilkan Hasil dan Manfaat Perdamaian pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Para siswa tersebut adalah Aslan Sagusta Putra, Muhammad Zaghlul Rizky Hasibuan, Fasya Elfariez, Recha Anggreani Fauzan, Misha Fathia, Syalsa Billa Azira T, Selsy Adilla Azira T, Naila, Anjani Sakhi Azaria Syahla, dan Annora Sasikirana. Mereka menuju Grand Final Lomba Cerdas-Cermat Empat Pilar MPR-RI 2026 tingkat nasional bersama 38 SMA lain dari berbagai provinsi di Indonesia.

Para siswa itu datang ke kantor Gubernur Aceh didampingi Kepala Sekolah SMA 2 Banda Aceh, Dr Herlina Dewi, bersama sejumlah guru. Mereka difasilitasi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, dan Kepala Bidang Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni. Hadir juga para dewan juri cerdas-cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Aceh, Prof. Dr. Syafrizal Abbas, Dr. M Yasir Putra Utama, dan Dr Nurlis Effendi.

Kepada Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala SMA 2 Banda Aceh, Sekda Nasir berpesan agar 10 siswa tersebut dikarantina untuk mempersiapkan diri ke tingkat nasional. “Mereka harus digembleng dan masuk karantina. Carikan tempat yang bagus, sediakan semua kebutuhan mereka. Jangan sampai kelelahan, istirahat yang cukup, dan jangan sakit,” pesan Sekda Nasir.

Sekda Nasir menjamin mempersiapkan anggaran untuk kebutuhan tersebut. “Nanti saya dan Pak Kadis Pendidikan Aceh (Murthalamuddin) yang mencari anggarannya. Jadi soal biaya nggak perlu khawatir dan tak perlu dipikirkan. Biar kami yang sediakan,” katanya.

“Mereka wajib masuk Training Center selama seminggu. Kita punya waktu 10 hari. Selama kompetisi, mereka harus disiapkan. Tidak ada kompetisi tanpa persiapan. Jadi harus disiapkan sehingga kompetitif. Nanti masuk final tingkat nasional, kami datang untuk menyaksikan dan memberi semangat.”

Kadis Pendidikan Aceh Murthalamuddin menyampaikan terimakasihnya kepada Sekda Nasir yang telah memberi apresiasi untuk siswa-siswa SMA 2 Banda Aceh tersebut. “Kami, di Dinas Pendidikan Aceh tentu wajib menjalankan amanah Pak Sekda. Bagaimana pun para siswa ini perlu diberi perhatian yang terbaik agar mereka dapat berkompetisi dengan bagus,” katanya.

Mendapat apresiasi seperti itu, Kepala SMA 2 Banda Aceh Herlina Dewi sangat bersyukur. “Baru kali ini kami mendapat apresiasi seperti ini. Kami akan berusaha keras untuk dapat berkompetisi dengan baik nanti,” katanya.[]

Artikel Masuk Grand Final LCC Empat Pilar MPR-RI, Sekda Nasir: Siswa SMA 2 Banda Aceh Wajib Masuk Karantina pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan SiBLing FKRTL ini dipimpin langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh, Mahyuddin, SE., AAAK, beserta jajaran. Kehadiran tim BPJS Kesehatan disambut dan didampingi langsung oleh Direktur RS Harapan Bunda Banda Aceh, dr. Dewi Yuliana Fithri, MKed (An)-TI, Subsp.T.I (K), beserta jajaran manajemen dan tim terkait RSHB.

Supervisi, Buktikan, dan Lihat Langsung

SiBLing FKRTL merupakan program BPJS Kesehatan yang mengedepankan kegiatan supervisi secara langsung ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), termasuk rumah sakit. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan dapat melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan, melakukan penguatan koordinasi, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta bersama-sama mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan peserta JKN.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi BPJS Kesehatan dan RSHB untuk membangun komunikasi yang lebih efektif antara penyelenggara program JKN dan fasilitas kesehatan, khususnya dalam memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan, efektif, aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Perkuat Kolaborasi untuk Pelayanan Peserta JKN

Dalam pelaksanaan SiBLing FKRTL, dilakukan pembahasan dan peninjauan terhadap berbagai aspek pelayanan, termasuk alur pelayanan peserta JKN, koordinasi pelayanan medis, administrasi dan klaim, ketersediaan serta pemanfaatan fasilitas, kendala pelayanan, serta aspek mutu dan keselamatan pasien.

Direktur RS Harapan Bunda Banda Aceh, dr. Dewi Yuliana Fithri, MKed (An)-TI, Subsp.T.I (K), bersama jajaran RSHB menyampaikan komitmen rumah sakit untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan mutu pelayanan.

“RSHB berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang aman, bermutu, profesional dan berorientasi kepada keselamatan serta kepuasan pasien. Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan menjadi bagian penting dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.”

Sementara itu, melalui kegiatan SiBLing FKRTL, BPJS Kesehatan terus mendorong FKRTL agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai standar dan ketentuan program JKN serta memberikan pengalaman pelayanan yang semakin baik kepada peserta.

Sinergi FKRTL Menuju Mutu Pelayanan Berkelanjutan

Kegiatan SiBLing FKRTL di RSHB Banda Aceh tidak hanya menjadi agenda supervisi, tetapi juga menjadi sarana evaluasi, komunikasi, koordinasi dan penguatan kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.

Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah perbaikan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan sehingga pelayanan peserta JKN di RSHB semakin optimal.

BPJS Kesehatan dan RS Harapan Bunda Banda Aceh berkomitmen untuk terus bergerak bersama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, cepat, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan peserta JKN.

“SiBLing FKRTL: Supervisi, Buktikan, Lihat Langsung — Bersinergi untuk Pelayanan JKN yang Lebih Bermutu.”

RS Harapan Bunda Banda Aceh
“Kepuasan Anda Kebanggaan Kami”

Artikel SiBLing FKRTL di RSHB Banda Aceh, BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi untuk Tingkatkan Mutu Pelayanan Peserta JKN pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.