Pemerintah Aceh

Wali Nanggroe Desak Pengusutan Tuntas Insiden Tiro, Minta Polemik Bendera Aceh Diselesaikan Lewat Dialog

×

Wali Nanggroe Desak Pengusutan Tuntas Insiden Tiro, Minta Polemik Bendera Aceh Diselesaikan Lewat Dialog

Sebarkan artikel ini

AKSARA MEDIA ACEH I Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menyerukan agar insiden penertiban pengibaran Bendera Bulan Bintang di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, diusut secara menyeluruh dan transparan. Ia juga meminta seluruh pihak mengedepankan jalur hukum serta dialog bermartabat demi menjaga perdamaian Aceh.

Insiden yang terjadi saat kegiatan kenduri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Rabu (4/11/2026), tersebut mengakibatkan seorang warga bernama Abzalul Rizal (20), asal Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, meninggal dunia. Selain itu, sejumlah warga dan personel TNI dilaporkan mengalami luka-luka.

Menanggapi peristiwa tersebut, Wali Nanggroe menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum serta keprihatinan terhadap seluruh korban yang terdampak.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Atas nama pribadi dan Lembaga Wali Nanggroe, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni segala kesalahannya, serta memberikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujar Wali Nanggroe, Jumat (6/11/2026).

Kabag Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menjelaskan bahwa perhatian Wali Nanggroe juga tertuju kepada belasan warga yang mengalami luka-luka, termasuk perempuan dan seorang anak, serta personel TNI yang turut menjadi korban.

Sebagian korban dilaporkan masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Bahkan, salah seorang korban harus dirujuk ke Banda Aceh akibat mengalami luka di bagian kepala.

Wali Nanggroe berharap seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik hingga pulih sepenuhnya. Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang telah menjenguk korban dan mendengarkan langsung aspirasi keluarga mereka.

Minta Insiden Diusut Secara Transparan

Wali Nanggroe menegaskan bahwa peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang serta jatuhnya korban luka, baik dari kalangan masyarakat maupun aparat keamanan, merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara objektif dan berdasarkan hukum.

Ia mendukung pengusutan secara menyeluruh dan transparan untuk mengungkap kronologi kejadian, penyebab meninggalnya korban, penggunaan kekuatan oleh aparat di lapangan, serta pertanggungjawaban setiap pihak sesuai ketentuan hukum.

“Tidak boleh ada kesimpulan yang dibangun hanya berdasarkan potongan informasi ataupun kepentingan tertentu. Fakta harus dibuka secara terang dan keadilan harus diberikan kepada semua pihak,” tegasnya.

Untuk memastikan proses berjalan secara independen dan dapat dipercaya, Wali Nanggroe berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut dilibatkan dalam penyelidikan. Hasil pengusutan juga diharapkan disampaikan secara terbuka kepada keluarga korban dan masyarakat Aceh.

Dalam kaitan tersebut, Wali Nanggroe menyambut baik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, mengenai kesepakatan pemerintah untuk melakukan penyelidikan atas insiden tersebut.

Sebelumnya, persoalan insiden Tiro dan polemik Bendera Aceh juga telah dibahas dalam pertemuan antara Wali Nanggroe dan Menko Yusril di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Rabu malam (4/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Wali Nanggroe menyampaikan pentingnya penyelesaian persoalan secara cepat dan bermartabat dengan tetap mengedepankan keadilan serta menghormati perdamaian Aceh. Menanggapi aspirasi tersebut, Menko Yusril menyatakan akan meneruskannya kepada Presiden Republik Indonesia.

Imbau Semua Pihak Menahan Diri

Menyikapi perkembangan situasi pascainsiden, Wali Nanggroe mengimbau masyarakat, aparat keamanan, pejabat pemerintahan, dan tokoh politik agar menahan diri serta menghindari pernyataan yang berpotensi memicu ketegangan.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab.

Secara khusus, Wali Nanggroe meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyikapi persoalan pengibaran bendera di berbagai wilayah Aceh. Komunikasi dengan tokoh gampong, ulama, dan masyarakat setempat dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman maupun benturan di lapangan.

Ia juga meminta agar aparat tidak menggunakan senjata api terhadap warga dalam penanganan persoalan tersebut sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.

Selain itu, kegiatan keagamaan seperti kenduri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus tetap dihormati sebagai bagian dari tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Masyarakat Gampong Pulo Keunari dan sekitarnya juga diharapkan mendapatkan jaminan keamanan agar dapat kembali beraktivitas secara normal tanpa rasa takut.

Wali Nanggroe turut mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi, foto, maupun rekaman insiden yang belum terverifikasi kebenarannya guna mencegah munculnya informasi keliru yang dapat memperkeruh keadaan.

Polemik Bendera Aceh Harus Diselesaikan Melalui Dialog

Lebih lanjut, Wali Nanggroe menilai persoalan Bendera Aceh tidak seharusnya terus menjadi sumber ketegangan antara masyarakat dan negara.

Menurutnya, polemik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut membutuhkan penyelesaian menyeluruh melalui dialog kelembagaan, musyawarah, serta kepastian hukum.

Penyelesaian persoalan itu harus mengacu pada Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selain itu, diperlukan kejelasan mengenai status Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap peraturan perundang-undangan nasional.

Wali Nanggroe menegaskan bahwa persoalan bendera tidak boleh diselesaikan melalui tindakan kekerasan yang berpotensi menimbulkan korban dan memperbesar ketegangan.

“Persoalan bendera tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan. Keselamatan rakyat, martabat semua pihak, dan kelangsungan perdamaian Aceh harus ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa perdamaian Aceh merupakan hasil perjalanan panjang dan pengorbanan besar masyarakat Aceh, sekaligus buah dari komitmen bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Karena itu, seluruh pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian tersebut agar tidak terganggu oleh persoalan yang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog.

Wali Nanggroe Siap Jembatani Dialog

Sebagai lembaga kekhususan Aceh yang bersifat independen dan memiliki fungsi pemersatu masyarakat, Lembaga Wali Nanggroe menyatakan kesiapan untuk mengambil peran dalam mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog antarpihak.

Wali Nanggroe menegaskan bahwa peran tersebut tidak dimaksudkan untuk mendahului proses penyelidikan maupun mengambil alih kewenangan pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sebaliknya, Lembaga Wali Nanggroe akan mendorong terbukanya ruang komunikasi yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPRA, aparat keamanan, ulama, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat Kabupaten Pidie.

Dialog tersebut diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang adil, bermartabat, dan dapat diterima semua pihak sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Menutup pernyataannya, Wali Nanggroe kembali mengingatkan bahwa keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perdamaian Aceh harus menjadi kepentingan utama di atas segala perbedaan pandangan.

“Jangan biarkan peristiwa ini menjadi luka baru bagi Aceh. Mari kita selesaikan persoalan dengan kepala dingin, menjunjung keadilan, dan menjaga perdamaian. Tidak boleh ada lagi nyawa yang hilang karena persoalan yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui dialog dan hukum,” tutup Wali Nanggroe.(*)

Tinggalkan Balasan