Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi persiapan penilaian Adipura 2026 yang berlangsung di Balai Keurukon, Banda Aceh, Jumat (30/10/2026). Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh, Bachtiar, serta dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh Hamdani, seluruh kepala OPD, camat, keuchik, dan unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya, Bachtiar menekankan bahwa upaya menjaga kebersihan dan keindahan kota tidak dapat dibebankan hanya kepada DLHK3. Menurutnya, diperlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat agar upaya menciptakan lingkungan yang nyaman dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjaga kebersihan dan keindahan kota adalah tugas kita bersama. Dengan keterbatasan tenaga yang ada, kita harus melibatkan masyarakat secara kolektif,” ujar Bachtiar.

Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat menjadikan kebersihan sebagai kebiasaan yang dimulai dari lingkungan terdekat. Menurutnya, perubahan kondisi lingkungan perkotaan dapat dibangun melalui kepedulian sederhana di setiap rumah dan pekarangan.

“Marilah kita bersama-sama membersihkan lingkungan kita sendiri, mulai dari lingkungan rumah hingga pekarangan,” imbaunya.

Optimistis Tingkatkan Prestasi Adipura

Sementara itu, Kepala DLHK3 Kota Banda Aceh, Hamdani, menyampaikan bahwa upaya pembenahan lingkungan yang selama ini dilakukan telah mengantarkan Banda Aceh meraih sejumlah penghargaan Adipura.

Pada penilaian Adipura 2025, Banda Aceh berhasil memperoleh penghargaan kategori pembinaan. Kota ini tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah di Indonesia yang mendapatkan kategori tersebut.

“Kategori pembinaan ini merupakan kategori terbaik pada penilaian tahun lalu. Alhamdulillah, hingga saat ini Kota Banda Aceh telah 11 kali meraih penghargaan Adipura,” jelas Hamdani.

Capaian tersebut menjadi modal sekaligus motivasi bagi pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan pada penilaian tahun berikutnya.

Pada 2026, Pemko Banda Aceh bahkan menargetkan pencapaian yang lebih tinggi, yakni meraih penghargaan Adipura Kencana. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan kerja yang lebih maksimal, konsistensi program, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat.

“Insyaallah, kita berharap pada kesempatan ke-12 ini Kota Banda Aceh dapat meraih Adipura Kencana. Memang cukup berat, namun kita akan berusaha semaksimal mungkin,” tegasnya.

Pemilahan Sampah Dimulai dari Rumah

Untuk mendukung target tersebut, DLHK3 Banda Aceh mengajak masyarakat mengambil bagian aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu langkah penting yang didorong adalah membiasakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kota Banda Aceh untuk menjaga kebersihan bersama, minimal dengan menjaga lingkungan masing-masing dan mulai memilah sampah dari sumber,” kata Hamdani.

Menurutnya, keberhasilan menciptakan kota yang bersih tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah maupun ketersediaan petugas kebersihan, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan menjaga lingkungan.

Ajakan tersebut juga ditujukan kepada pengunjung, pelaku usaha, pedagang, serta pengguna jalan agar ikut menjaga kebersihan kawasan publik maupun tempat usaha masing-masing, terutama selama berlangsungnya periode penilaian Adipura.

Melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, Pemko Banda Aceh berharap budaya hidup bersih semakin tumbuh di tengah kehidupan warga.

Lebih dari sekadar mengejar penghargaan, persiapan Adipura 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat kesadaran kolektif dalam membangun Banda Aceh sebagai kota yang bersih, sehat, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.(adv**)

Artikel Bidik Adipura Kencana 2026, Pemko Banda Aceh Perkuat Gerakan Kebersihan dari Lingkungan Warga pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan ini menghadirkan Ust. Nurchalis sebagai pemateri utama. Dialog tersebut diikuti para Dai Perkotaan dan pegawai DSI Kota Banda Aceh.

Dalam pemaparannya, Ust. Nurchalis mengajak para dai untuk menggali kembali sejarah dan keteladanan ulama Aceh dari abad ke abad. Ia menekankan bahwa kekuatan dakwah Aceh hari ini tidak terlepas dari sanad keilmuan dan perjuangan ulama terdahulu.

“Ulama Aceh itu tidak pernah kaku dengan zaman. Mereka selalu menjawab tantangan zamannya dengan media terbaik. Inilah keteladanan yang harus kita warisi hari ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada abad ke-17 Syekh Abdurrauf As-Singkili menuntut ilmu 19 tahun di Haramain dan melahirkan karya monumental Tarjuman al-Mustafid, tafsir Al-Qur’an berbahasa Melayu pertama yang dicetak hingga ke Makkah, Turki dan Beirut. Muridnya Syekh Daud Ar-Rumi melanjutkan dengan Masail al-Muhtadin. Jejak keilmuan Aceh bahkan meluas hingga ke Sumatera Barat, Jawa Barat dan Malaysia.

Memasuki abad ke-18, keteladanan itu berlanjut melalui jejaring keilmuan Nusantara. Tokoh seperti Syekh Muhammad Zain al-Faqih atau Tengku Jafqih menjadi guru bagi ulama besar Nusantara seperti Syekh Abdul Samad al-Palimbani dan Syekh Arsyad al-Banjari.

“Kitab Lapan atau Majmu’ Musyanna itu menjadi kurikulum dayah. Artinya ulama Aceh dulu sudah berpikir tentang standarisasi pendidikan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengisahkan fase abad ke-19 ketika tantangan zaman berubah menjadi invasi kolonial Belanda. Saat itu ulama tidak hanya di mimbar, tapi turun ke medan jihad. Tengku Cik Di Tiro memimpin perlawanan, didampingi Tgk. Pante Kulu yang menggubah Hikayat Prang Sabi untuk membakar semangat jihad.

“Ketika tanah air terancam, ulama menjawab dengan Jihad Fisabilillah. Ini pelajaran tentang keberanian dan keberpihakan ulama kepada umat,” tegasnya.

Ust. Nurchalis kemudian mengaitkan keteladanan tersebut dengan konteks kekinian di Kota Banda Aceh. Menurutnya, tantangan hari ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan digitalisasi, dekadensi moral generasi muda, hingga isu perhotelan dan pariwisata syariah. Maka metode dakwah harus bertransformasi dari kitab ke media sosial, tanpa meninggalkan sanad.

“Dulu medianya kitab turats dan halaqah dayah, sekarang medianya media sosial. Semangatnya sama, membela umat. Dai modern harus menguasai media sosial tapi tetap berpegang teguh pada Al-Qur’an, Hadis dan turats ulama,” katanya.

Ia menilai semangat tersebut sejalan dengan visi Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah, ulama, MPU, Dai Perkotaan hingga akademisi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan syariat yang rahmatan lil ‘alamin.

“Semangat kebersamaan dan sanad keilmuan ulama terdahulu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Di Banda Aceh hari ini, dengan visi Kota Kolaborasi, sinergi antara pemerintah, ulama dan dai harus terus kita perkuat dalam membumikan syariat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala DSI Kota Banda Aceh Bapak Alimsyah bersama Bapak Marzuki Mubin turut memberikan arahan dan penguatan, sebelum kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab bersama para Dai Perkotaan terkait strategi dakwah kolaboratif di perkotaan.

Kegiatan Dialog Inspirasi ini merupakan bagian dari pembinaan rutin Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam memperkuat kapasitas dai dan mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi yang Islami, maju dan berdaya saing. (nva)

Artikel Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh menggelar Dialog Inspirasi Bersama Ust. Nurchalis pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Mengusung tema “Petani Sejahtera, Produk Pertanian Tersedia, Rakyat Bahagia, Inflasi Terkendali Dan Terjaga”, kegiatan ini hadir sebagai wujud nyata komitmen Pemko Banda Aceh dalam menjaga stabilitas harga pangan, menyerap hasil komoditas petani lokal, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Dalam gelaran Pasar Tani kali ini, berbagai kebutuhan pangan dan komoditas unggulan akan dijual langsung kepada masyarakat, di antaranya :

• Produk Pertanian : Sayur-sayuran segar, cabai, tomat, bawang, dan buah-buahan.

• Bahan Pokok : Beras, minyak makan, gula, tepung, dan telur.

• Daging Segar : Daging sapi dan daging ayam.

• LPG.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DP2KP) Kota Banda Aceh, Iskandar, menyampaikan bahwa Pasar Tani merupakan wadah strategis yang mempertemukan langsung para petani dan produsen lokal dengan konsumen masyarakat kota.

“Melalui kegiatan Pasar Tani ini, kami ingin memastikan rantai pasok pangan berjalan lancar dan efisien. Petani mendapatkan harga yang layak dan sepadan untuk hasil panen mereka, sementara masyarakat Kota Banda Aceh bisa mendapatkan bahan pangan berkualitas tinggi dan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Ini juga merupakan langkah konkret kami bersama Pemko Banda Aceh untuk mengendalikan tingkat inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasaran.”

Iskandar turut mengimbau dan mengundang seluruh warga Kota Banda Aceh untuk hadir dan memanfaatkan momentum kegiatan ini.

“Kami mengajak seluruh warga Kota Banda Aceh untuk ramai-ramai mengunjungi Taman Bustanul Salatin pada 27–28 Oktober mendatang. Mari kita dukung dan beli produk-produk hasil pertanian lokal kita sendiri demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan pangan yang berdaulat.”

Artikel Pemko Banda Aceh Gelar Pasar Tani di Taman Bustanul Salatin 27–28 Oktober 2026 pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Coba tanya diri sendiri, siapa nama calon anggota DPRD di dapil Anda pada pemilu terakhir? Kalau jawabannya samar-samar, atau bahkan tidak ingat sama sekali, Anda tidak sendirian. Sementara itu, nama-nama calon presiden hampir pasti melekat di kepala kita, lengkap dengan visi, gestur debat, bahkan gimmick kampanyenya. Ada yang timpang di sini, dan itu bukan salah pemilih. Ketimpangan itu akhirnya mendapat jawaban dari Mahkamah Konstitusi, lewat Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 26 Juni 2025, MK mengakhiri praktik “Pemilu lima kotak” yang selama ini menggabungkan pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu hari pencoblosan. Mulai 2029, Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan digelar terpisah, dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal 30 bulan sejak pelantikan pejabat nasional.

Banyak yang membaca putusan ini semata sebagai urusan teknis penyelenggaraan: soal jadwal, soal anggaran, soal beban kerja KPU dan Bawaslu. Padahal, kalau ditelisik lebih dalam, ada persoalan yang jauh lebih mendasar yang sedang dijawab: pemisahan pemilu ini bukan untuk memudahkan penyelenggara, tapi untuk mendidik pemilih.

Kedaulatan yang Selama Ini Setengah Jalan

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bilang kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi kedaulatan yang seperti apa, kalau rakyatnya sendiri tidak sepenuhnya kenal siapa yang mereka pilih? Pasal 22E memang mengatur pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan itu, tapi tidak di satu pun pasalnya disebutkan bahwa presiden sampai anggota DPRD kabupaten harus dipilih dalam satu hari yang sama. Itu murni pilihan desain, bukan perintah konstitusi. Dan pilihan desain itu ada ongkosnya. Ketika lima kotak suara harus dicoblos sekaligus, perhatian pemilih otomatis terbagi, dan yang biasanya kalah dalam pembagian itu justru pilihan-pilihan yang paling dekat dengan hidup mereka sehari-hari: siapa yang akan mengurus jalan rusak, siapa yang duduk di DPRD dan menyetujui APBD daerah.

Ada satu prinsip lagi yang sering luput dari perbincangan publik: otonomi daerah, seperti diamanatkan Pasal 18 UUD 1945. Otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan tugas administratif dari Jakarta ke daerah. Ia adalah pengakuan bahwa daerah punya persoalan dan aspirasi politiknya sendiri. Kalau begitu, wajar saja kalau proses elektoral untuk memilih pemimpin daerah juga semestinya punya panggungnya sendiri, tidak menumpang di bawah bayang-bayang pemilu nasional.

Kata Ahli yang Sudah Lama Menyoroti Ini

Prof. Ramlan Surbakti bukan orang baru dalam perbincangan ini. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga sekaligus mantan Ketua KPU periode 2004–2009 ini sudah lama mengevaluasi kegagalan pemilu serentak yang mulai diterapkan pada 2019. Sistem itu tadinya dirancang untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Kenyataannya malah sebaliknya: menurut Ramlan, sistem ini justru turut melahirkan perilaku korup di kalangan politisi penilaian yang cukup keras, apalagi datang dari orang yang pernah berada di dalam sistem penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Ramlan juga mencatat sesuatu yang mungkin kita rasakan tapi jarang kita sadari benar: pada Pemilu 2024, panggung nyaris sepenuhnya dikuasai debat dan pidato Capres-Cawapres. Partai politik seolah kehilangan fungsi kampanyenya sendiri, karena semua sorotan sudah keburu diambil alih oleh figur-figur di puncak kontestasi nasional.

Menariknya, gagasan pemisahan pemilu ini sebetulnya bukan barang baru. Sudah dibahas sejak 2007, jauh sebelum putusan MK ada, saat itu menjadi salah satu materi diskusi di Panitia Khusus RUU Pemilu DPR RI. Dr. Titi Anggraini, pemerhati pemilu yang turut mendorong lahirnya uji materi ke MK, menyebut bahwa semangat di balik permohonan ini adalah reformasi dan penguatan otonomi daerah bukan ancaman, melainkan jalan keluar bagi otonomi politik daerah yang selama ini, meminjam istilahnya, “sakit-sakitan”. Dengan latar belakang seperti ini, putusan MK terasa lebih seperti titik kulminasi dari hampir dua dekade perjuangan, bukan keputusan yang lahir tiba-tiba.

Bukan Cuma di Indonesia

Kalau ada yang bertanya, jangan-jangan ini cuma keluhan khas pemilih Indonesia yang manja soal politik lokal, jawabannya tidak. Ilmu politik komparatif sudah lama punya istilah untuk fenomena ini, second-order election, dirumuskan oleh Reif dan Schmitt. Intinya, pemilu tingkat kedua seperti pemilu regional dan lokal memang secara konsisten dianggap kurang bertaruhan dibanding pemilu nasional, dan secara empiris partisipasi pemilih di dalamnya juga cenderung lebih rendah. Masalahnya, ketika pemilu nasional dan lokal digelar bersamaan, efek second-order ini bukannya mengecil, malah membesar. Isu lokal harus head-to-head dengan hiruk-pikuk kontestasi presidensial, dalam satu hari pencoblosan yang sama. Memberi pemilu lokal jadwalnya sendiri adalah cara paling masuk akal untuk melepaskannya dari bayang-bayang itu.

Yang Paling Terasa Bagi Aceh

Untuk provinsi lain, pemisahan pemilu mungkin berarti ruang lebih besar bagi isu-isu daerah. Untuk Aceh, maknanya lebih dalam dari itu. Ini soal mengembalikan ruang hidup partai politik lokal, yang keberadaannya sendiri lahir dari sejarah panjang perdamaian. Partai lokal di Aceh bukan sekadar produk kebijakan biasa. Ia hasil dari Nota Kesepahaman Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata, kemudian dikuatkan lewat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sampai hari ini, Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang penduduknya punya hak konstitusional untuk membentuk partai politik lokal. Pada Pemilu 2024, ada enam partai lokal yang ikut berkontestasi berdampingan dengan partai-partai nasional.

Tapi selama pemilu digelar serentak, partai lokal Aceh menghadapi masalah yang sama dengan seluruh politik daerah di Indonesia yakni harus berebut perhatian dengan mesin kampanye partai nasional yang jauh lebih besar sumber dayanya, di tengah pemilih yang perhatiannya sudah habis tersedot kontestasi presidensial. Padahal karakter partai lokal memang berbeda dari partai nasional sejak awal. Ia lahir untuk mewadahi kepentingan lokal, yang tidak selalu sejalan dengan arah kebijakan partai yang berpucuk di Jakarta.

Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 sudah menegaskan bahwa kekhususan suatu daerah adalah bagian dari konstruksi konstitusional yang harus dihormati. Pemisahan pemilu nasional dan lokal bisa menjadi cara mewujudkan penghormatan itu secara konkret: memberi partai lokal Aceh panggung kampanye yang tidak lagi harus berbagi sorotan dengan capres dan partai nasional. Dengan begitu, isu-isu keacehan, pelaksanaan otonomi khusus, tata kelola dana otsus, penguatan identitas ke-Acehan, bisa dibahas secara utuh. Bukan sekadar catatan kaki dari narasi politik nasional.

Sebagai penutup, hakikatnya yang dipisahkan bukan cuma jadwal pemilu. Yang dipisahkan juga ruang bagi rakyat untuk berpikir lebih jernih tentang siapa yang layak memimpin di tingkat nasional, dan siapa yang paling mampu menyelesaikan persoalan di daerahnya sendiri. Bagi Aceh, ada makna tambahan di situ, kesempatan bagi partai lokal untuk kembali berbicara langsung dengan pemilihnya, tanpa harus berebut panggung dengan hiruk-pikuk politik Jakarta. Kalau pemisahan ini benar-benar bisa mengembalikan fokus pemilih pada substansi, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar penataan ulang kalender politik. Ini ikhtiar menyelamatkan kualitas demokrasi kita.

Artikel PEMISAHAN PEMILU: SEKADAR MEMISAHKAN JADWAL ATAU MENYELAMATKAN DEMOKRASI pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), Bappeda, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Agama Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan uji petik difokuskan pada pengisian formulir pemeriksaan yang disediakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan pendampingan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI). Proses ini menjadi bagian dari pengumpulan data dan informasi untuk mendukung pemeriksaan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Keterlibatan berbagai instansi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan memastikan informasi yang dibutuhkan dapat disampaikan secara tepat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pemeriksaan pelaksanaan Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik serta mendukung penyelenggaraan program yang transparan dan akuntabel. Sinergi lintas sektor juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.(ls)

Artikel Dinsos Kota Banda Aceh Ikuti Uji Petik Pemeriksaan Pelaksanaan Sekolah Rakyat pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Illiza mengatakan Pasar Tani ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menstabilkan inflasi di kota ini.

“Maka kita harus menggalakkan pasar tani dan pasar murah agar inflasi kita terus stabil. Jadi terus menurun, ini target kita agar masyarakat kita bisa mengakses, bisa menikmati secara merata,” kata Iliza saat membuka Pasar Tani ini di Taman Bustanussalatin, Selasa (27/10/2026) .

Illiza mengatakan Pasar Tani ini memiliki multiflyer efek untuk petani dan masyarakat.

“Bagi petani yang mereka bisa menjual langsung tanpa harus perantara tengkulak misalnya. Jadi mereka juga bisa membawa sayuran-sayuran yang segar, hasil tani mereka. Bagi para masyarakat yang membeli sebagai konsumen, mereka juga bisa mendapatkan harga yang stabil. Harga yang lebih rendah dari pasar. Dan produk-produknya memang kualitasnya baru,” kata Illiza.

Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DP2KP) Kota Banda Aceh, Iskandar mengatakan Pasar Tani ini diikuti oleh 24 mitra.

“Ada Pertamina, Bulog, kelompok wanita tani, pelaku umkm, produsen, distributor, dan lainnya,” kata Iskandar.

Kata Iskandar, kedepannya untuk memberi akses pemasaran bagi para petani Pasar Tani ini direncanakan akan dilaksanakan sebulan sekali.

Iskandar berharap agar warga kota dapat memanfaatkan Pasar Tani ini karena harganya lebih murah dari harga biasanya. (Rid)

Artikel Illiza Ajak Warga Kota Berbelanja di Pasar Tani pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan pra-survei ini menghadirkan dua surveior LARSI, yaitu dr. Sri Wahyuni, MARS, dari bidang pelayanan dan Diah Fauzia Zuhroh, S.Kep., Ns., M.Kes., dari bidang manajemen. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh civitas RS Harapan Bunda Banda Aceh yang mewakili unit kerja masing-masing, meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta tenaga nonkesehatan.

Pra-survei dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk mengevaluasi kesiapan rumah sakit, mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan, serta memastikan pemenuhan standar akreditasi berjalan secara optimal. Melalui kegiatan ini, setiap unit kerja diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit yang bermutu, aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Pelaksanaan pra-survei menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan sebelum pra-survei daring yang dijadwalkan pada 29 Oktober 2026, dilanjutkan dengan Survei Akreditasi Rumah Sakit pada 12 (daring) dan luring 17–18 November 2026. Dengan persiapan yang terencana dan terukur, RSHB berkomitmen untuk mengoptimalkan hasil survei sekaligus memperkuat budaya mutu dan keselamatan pasien di seluruh lini pelayanan.

Dalam menghadapi dinamika perkembangan regulasi kesehatan dan penerapan Standar Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2024, RS Harapan Bunda Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap standar, memperkuat tata kelola pelayanan, serta membangun sinergi antarunit kerja. Kesiapan akreditasi tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi persyaratan penilaian, tetapi juga sebagai momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan demi memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengutamakan keselamatan pasien.

Manajemen RSHB optimistis bahwa melalui kolaborasi seluruh civitas rumah sakit, pendampingan surveior, serta komitmen bersama dalam menerapkan standar pelayanan, RSHB dapat menghadapi tahapan survei akreditasi dengan kesiapan yang lebih baik.

Lebih jauh, langkah ini merupakan bagian dari komitmen RS Harapan Bunda Banda Aceh untuk mendukung transformasi pelayanan kesehatan menuju Rumah Sakit Berbasis Kompetensi pada tahun 2027, dengan mengedepankan kompetensi sumber daya manusia, tata kelola yang baik, pelayanan yang terstandar, serta budaya keselamatan pasien yang berkesinambungan.

Insyaallah, RS Harapan Bunda Banda Aceh siap melangkah maju, beradaptasi terhadap perkembangan regulasi, dan terus meningkatkan mutu pelayanan demi memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan terpercaya bagi masyarakat.

RS Harapan Bunda Banda Aceh
“Kepuasan Anda Kebanggaan Kami.”

Artikel RS Harapan Bunda Banda Aceh Laksanakan Pra-Survei Akreditasi Bersama LARSI, Perkuat Mutu dan Keselamatan Pasien pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal. Pelatihan ini merupakan kolaborasi Banda Aceh Academy dengan ASEAN Foundation dan difasilitasi oleh Politeknik Aceh.

Dalam sambutannya, Wali Kota Illiza mengatakan pelatihan ini penting agar para pengusaha lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan mengadopsinya.

Menurutnya, AI saat ini sangat mampu memberikan dukungan untuk percepatan pengelolaan usaha agar menjadi lebih profesional.

“Karena perkembangan AI hari ini sangat bisa memberikan dukungan, bantuan agar percepatan pengelolaan usaha itu menjadi lebih profesional baik bagaimana menyangkut tentang pengelolaan keuangan, kemudian pola cara bagaimana mempromosikan lebih dengan menarik dan juga talent-talent terkadang memang udah tidak perlu lagi juga membayar dengan mahal, cukup dengan AI mereka bisa mengembangkan usahanya,” jelasnya.

Illiza menekankan, pemanfaatan AI harus dilakukan dengan bertanggung jawab.

“Tetapi juga AI ini harus dimanfaatkan dengan baik, dengan bertanggung jawab karena memang ini hanya sifatnya supporting untuk percepatan agar usahanya menjadi lebih mudah dikelola,” tegasnya.

Ia menambahkan, pelatihan hari ini merupakan pelatihan dasar. Pemko akan melanjutkan dengan pelatihan lanjutan pada Februari tahun depan.

“Ini adalah latihan basic hari ini yang kita laksanakan dan pada tahun depan insyaallah di bulan Februari akan ada pelatihan lanjutan untuk para pelaku UMKM kita, selama 2 hari ini sekitar 400 yang akan mengikuti pelatihan dan nanti ke depan mereka juga akan mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas untuk mengadopsi AI ini,” kata Illiza.

Wali Kota optimistis para pelaku UMKM Banda Aceh akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan zaman melalui AI. Para peserta akan dikurasi dan dilatih oleh pelatih yang berasal dari Aceh.

“Saya optimis kalau mereka akan lebih cepat bisa mengadopsi perubahan zaman dengan menggunakan AI ini, jadi kita gandeng anak Aceh juga dari startup yang sudah menghasilkan produk-produk di bidang teknologi ini juga cukup bagus perkembangan di kota Banda Aceh,” ujarnya.

Selain itu, Pemko Banda Aceh juga menyiapkan piloting project Garuda Spark yang akan disupport oleh Komdigi dan Banda Aceh Academy.

“Jadi maka kami juga menjabat piloting project untuk Garuda Spark yang akan disupport oleh Komdigi dan Banda Aceh Academy di gedung yang kita sedang persiapkan Insya Allah selesai di tahun ini di sana juga ada Garuda Spark yang juga melahirkan para startup ke depan untuk meningkatkan juga jumlah para startup yang ada di kota Banda Aceh,” pungkas Illiza. (Hus)

Artikel Sebanyak 400 UMKM Banda Aceh Ikut Pelatihan Adopsi AI Kolaborasi dengan AIM ASEAN pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan bahwa program pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat fakir miskin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar berupa hunian yang layak.

“Pemerintah Kota Banda Aceh mendorong agar pelaksanaan program bantuan perumahan melalui Baitul Mal dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Saya berharap seluruh perangkat daerah terkait mendukung proses verifikasi sesuai tugas dan kewenangannya sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Wali Kota.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Baitul Mal dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama dalam penyediaan data, dukungan teknis, serta pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. Yusuf Al-Qardhawy, MH menegaskan bahwa survei lapangan merupakan tahapan penting untuk memastikan calon penerima bantuan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Program pembangunan dan rehabilitasi rumah ini harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip tepat sasaran, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Karena itu, kondisi rumah dan kelayakan calon penerima perlu diperiksa secara langsung agar keputusan yang diambil berdasarkan data dan fakta di lapangan,” ujar Dr. Yusuf Al-Qardhawy.

Menurutnya, tingginya animo masyarakat terlihat dari banyaknya proposal yang masuk. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan menyebabkan tidak seluruh proposal dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, survei dilakukan untuk menilai dan menentukan proposal yang benar-benar layak diprioritaskan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan.

“Hasil survei akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menetapkan calon penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan yang tersedia dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak, termasuk fakir miskin yang membutuhkan hunian layak,” katanya.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, Irwan, S.E., M.Si., Ak., mengatakan bahwa survei lapangan dijadwalkan mulai Rabu, 28 Oktober 2026, melalui kolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh.

Berdasarkan data proposal yang diterima, sebanyak 165 proposal akan menjadi objek survei. Jumlah tersebut terdiri atas 103 proposal pembangunan rumah baru dan 62 proposal rehabilitasi rumah.

Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. M. Yusuf Al-Qardhawy, MH  menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya telah memprogramkan pembangunan 30 rumah layak huni dan rehabilitasi 30 rumah bagi masyarakat fakir miskin yang memenuhi persyaratan. Penetapan penerima bantuan akan dilakukan berdasarkan hasil survei, evaluasi, tingkat kelayakan, serta ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan survei ini sejalan dengan Instruksi Wali Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah dengan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Penyediaan Data, Dukungan Teknis, dan Pengawasan Program Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Instruksi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi OPD dengan Baitul Mal, termasuk peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyediaan dan verifikasi data teknis calon penerima bantuan, dukungan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar dan spesifikasi teknis, serta pendampingan dan pengawasan teknis pembangunan maupun rehabilitasi rumah.

Sementara Irwan menjelaskan bahwa dari sisi sekretariat, pelaksanaan survei membutuhkan koordinasi administrasi, penyiapan data proposal, dukungan kegiatan, serta dokumentasi hasil verifikasi sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

“Survei ini penting untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik rumah dan keadaan calon penerima bantuan. Melalui koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kami berharap proses verifikasi berjalan tertib dan menghasilkan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan,” ujar Irwan.

Ia menambahkan bahwa dukungan teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi bagian penting dalam menilai kondisi bangunan dan kebutuhan penanganan rumah, baik untuk pembangunan baru maupun rehabilitasi. Sementara itu, Baitul Mal tetap melaksanakan pengelolaan program, evaluasi, penetapan penerima, serta penyaluran dana ZIS sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Melalui tahapan survei tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Baitul Mal Kota Banda Aceh berupaya memastikan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah tahun 2026 dapat menjangkau masyarakat fakir miskin yang benar-benar membutuhkan hunian layak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal dan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh melalui pengelolaan dana ZIS yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.(MR)

Artikel Pemko Banda Aceh Melalui Baitul Mal Survei Rumah Layak Huni Bagi Warga Fakir Miskin pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Fahmi Sofyan mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta’ala terus mengingatkan hamba-Nya untuk menjaga waktu shalat.

“Menjaga waktu shalat adalah salah satu cara agar terhindar dari azab neraka Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga waktu shalat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ustadz Fahmi juga menjelaskan bahwa shalat dapat menjadikan seseorang disiplin, termasuk dalam menjalankan perintah-perintah Allah.

Di akhir tausiyahnya, Ustadz Fahmi Sofyan mendoakan agar seluruh jamaah termasuk dalam golongan orang-orang yang menjaga waktu shalat.

Kemudian, Ia berharap pesan yang disampaikan agar dapat menjadi renungan dan amalan bagi setiap Muslim. (TM)

Artikel Dinas Syariat Islam Banda Aceh kembali melaksanakan Safari Dakwah di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.