AKSARA MEDIA ACEH I Jakarta – Pimpinan beserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaksanakan kunjungan kerja, silaturahmi, sekaligus audiensi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (16/9/2026).
Pertemuan yang dilangsungkan di Kantor Ditjen Otda dan Bina Adwil Kemendagri, Jakarta ini membahas agenda krusial terkait konsultasi Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Audiensi ini merupakan bagian dari upaya proaktif dan sinergis antara legislatif Aceh dan kementerian terkait dalam mengawal draf revisi UUPA di tingkat pusat. Salah satu isu utama yang diperjuangkan dalam agenda ini adalah kepastian tata kelola dan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjelang 2027.
Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, DPRA terus mendorong agar revisi ini mampu mengunci alokasi Dana Otsus Aceh sebesar 2,5 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional guna menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
Di samping isu fiskal, konsultasi dengan Ditjen Otda dan Bina Adwil Kemendagri ini ditujukan untuk menyinkronkan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan serta kebutuhan hukum nasional terkini. Ketua DPRA, Zulfadhli, sebelumnya telah menegaskan prinsip teguh parlemen bahwa Aceh tidak ingin membangun hubungan yang berhadapan dengan Pemerintah Pusat, melainkan ingin berjalan bersama dengan mengedepankan komunikasi, kerja sama, dan rasa saling percaya.
Melalui komunikasi langsung dengan Kemendagri sebagai instansi pembina otonomi daerah, DPRA berharap revisi UUPA tidak mereduksi kekhususan Aceh, namun justru memperkuat otonomi demi mencegah potensi polemik di masa depan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Aceh
