AKSARA MEDIA ACEH I Banda Aceh – di Aceh. Pemerintah daerah dinilai perlu menghadirkan kejelasan kebijakan agar ketidakpastian tidak berkembang menjadi gesekan antara masyarakat dan aparat keamanan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) Series V yang digelar Aceh Cakrawala Institute (ACI) bertema “Bendera Aceh di Ruang Publik: Antara Identitas, Regulasi, dan Relasi Masyarakat–Aparat” di VIP Room Gunongan Kopi, Banda Aceh, Sabtu, 14 November 2026.
Dalam diskusi tersebut, Direktur IDeAS, Munzami Hs, memaparkan persoalan bendera Aceh dari perspektif regulasi dan tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti pentingnya kejelasan sikap serta kebijakan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan ambiguitas hukum di tengah masyarakat.
Selain itu, polemik yang terus berkembang juga menjadi perhatian karena berpotensi membawa dampak terhadap iklim ekonomi dan investasi Aceh.
Baca Juga
Om Sur Desak Pemerintah Pusat Segera Selesaikan Polemik Bendera Aceh
Dari perspektif budaya, akademisi dan peneliti budaya Aceh, Muhajir Al Fairusy, mengulas dimensi historis dan sosiologis bendera sebagai bagian dari ekspresi identitas masyarakat Aceh yang perlu dipahami secara utuh dalam konteks keacehan.
Adapun Wakil Ketua MPU Aceh, Abdul Gani Isa, menyoroti pentingnya pendekatan kultural, kebijaksanaan tokoh masyarakat, serta upaya menjaga kondusivitas dan persatuan umat dalam menyikapi dinamika simbol daerah di ruang publik.
Direktur Eksekutif Aceh Cakrawala Institute, Agus Maulidar, mengatakan forum tersebut diselenggarakan sebagai ruang dialektika yang jernih dan konstruktif untuk mempertemukan berbagai perspektif mengenai polemik bendera Aceh.
“Isu bendera Aceh di ruang publik selalu menyentuh aspek emosional sekaligus yuridis. Melalui forum ini, ACI berupaya menjembatani berbagai perspektif agar tercipta pemahaman bersama yang menyejukkan dan solutif,” ujarnya.
ACI selanjutnya akan merangkum hasil diskusi dan rekomendasi tersebut melalui tim riset untuk disusun menjadi bahan masukan kebijakan (policy brief) bagi para pemangku kepentingan di Aceh.(ajnn*)











