AKSARA MEDIA ACEH I Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), meminta pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh memperkuat kerja sama dan sinergi guna memastikan seluruh target pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana tuntas secara menyeluruh pada tahun 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat memberikan arahan dalam rapat virtual Pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) Kebutuhan Rumah Pascabencana Aceh dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut diikuti oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam arahannya, Dek Fadh menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai salah satu aspek krusial yang wajib dipastikan oleh pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar proses fisik pembangunan rumah tidak terhambat akibat kendala penyediaan lahan di lapangan.
“Pembangunan rumah ini targetnya periode 2026–2027 harus rampung seluruhnya. Tanggung jawab kepala daerah adalah memastikan ketersediaan lahannya. Jangan sampai anggaran dan proses pembangunan siap, namun lahannya belum tersedia,” tegas Dek Fadh.
Rincian Data Kerusakan Rumah
Berdasarkan pemutakhiran data terbaru dari pemerintah kabupaten/kota, tercatat sebanyak 402.197 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Rincian tingkat kerusakan tersebut meliputi:
Rusak Berat: 50.396 unit
Rusak Sedang: 73.097 unit
Rusak Ringan: 278.704 unit
Dari total 50.396 unit rumah rusak berat yang membutuhkan penanganan pembangunan baru:
18.030 unit akan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada lahan yang disediakan pemerintah.
32.366 unit akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan mandiri milik warga terdampak.
Dek Fadh menambahkan, angka kebutuhan rumah tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring proses verifikasi serta validasi lanjutan. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah untuk aktif mengutakhirkan data rumah rusak melalui aplikasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) agar pemetaan kebutuhan dapat teridentifikasi secara tepat dan akurat.
Dukungan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR)
Pada kesempatan yang sama, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut meminta komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk memperlancar seluruh tahapan pembangunan huntap di Aceh.
Wahyu mengungkapkan, sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah resmi menandatangani kontrak kerja pada tahun 2026. Para penyedia jasa/kontraktor pemenang proyek juga telah diberikan pengarahan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menjamin pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.
Meski mengakui adanya tantangan efisiensi waktu pelaksanaan, Wahyu optimistis target akhir tahun dapat tercapai melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pelaksana proyek di lapangan.
Ia mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk membantu mempercepat penyediaan lahan serta pembenahan sarana akses jalan menuju lokasi pembangunan, sehingga rumah yang dibangun dapat segera dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak. (*)
