Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pengolahan kolang-kaling yang menjadi salah satu potensi produk lokal masyarakat Tangse.

Mukarramah menaruh perhatian terhadap pengembangan produk olahan lokal yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengolahan hasil alam menjadi produk bernilai tambah diharapkan dapat membuka peluang usaha sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat setempat.

Menurutnya, potensi lokal perlu terus dikembangkan melalui pengolahan yang baik, peningkatan kualitas produk, serta dukungan promosi agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Melalui kunjungan ini, diharapkan potensi kolang-kaling khas Tangse semakin dikenal dan menjadi salah satu produk unggulan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Artikel Mukarramah Fadhlullah Kunjungi Sentra Pengolahan Kolang-Kaling di Tangse pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, sebagai pemateri utama. Ia menekankan bahwa keluarga bisa menjadi benteng integritas sekaligus pintu masuk korupsi apabila nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak dijaga.

Dalam pemaparannya, Ibnu menjelaskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan perilaku seseorang.

“Nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas perlu ditanamkan melalui pendidikan serta keteladanan orang tua,” kata Ibnu.

Wakil Ketua KPK itu juga memaparkan data tindak pidana korupsi periode 2004 hingga triwulan III 2026 yang mencatat 1.892 kasus. Gratifikasi dan penyuapan menjadi modus terbanyak dengan 1.170 kasus, disusul pengadaan barang dan jasa sebanyak 452 kasus.

Selain itu, Ibnu juga menjelaskan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, meliputi kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, gratifikasi, suap-menyuap, serta benturan kepentingan dalam pengadaan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Taufik menyampaikan bahwa membangun pemerintahan bersih tidak cukup hanya melalui regulasi dan penegakan hukum. Penanaman nilai integritas harus dimulai dari keluarga.

Menurutnya, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian tidak hanya diajarkan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

Taufik menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi.

Ia menitipkan tiga pesan kepada peserta, yakni menjadikan keluarga sebagai tempat tumbuhnya kejujuran, menanamkan nilai antikorupsi sejak dini, serta menjadi teladan bagi anak-anak.

“Anak-anak lebih mudah meniru perbuatan daripada sekadar mendengarkan nasihat,” demikian pesan Taufik dalam sambutannya.

Taufik menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen mendukung penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terbentuknya masyarakat yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab,” pungkas Taufik. []

Artikel Pj Sekda dan Seluruh Kepala SKPA Ikuti Bimtek Keluarga Berintegritas KPK pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi atas komitmen pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Program ini diharapkan dapat mendorong perluasan penerapan prinsip-prinsip antikorupsi pada seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa di Aceh.

Turut hadir dalam acara tersebut Pj. Sekretaris Daerah Aceh Taufik, para bupati/wali kota se-Aceh, para kepala desa/keuchik/reje/penghulu penerima penghargaan, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh, Ketua DPD APDESI Aceh, para Inspektur Kabupaten/Kota, serta Kepala Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa dan Kominfo se-Aceh.

Pentingnya Keterbukaan dan Partisipasi Masyarakat
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh Dek Fadh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPK RI atas inisiatif mendorong terwujudnya tata kelola gampong yang berintegritas. Dek Fadh menegaskan bahwa desa memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan daerah, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi warga.

“Pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Dek Fadh.

Kepada 15 desa penerima penganugerahan, Dek Fadh mengucapkan selamat dan berharap pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadi teladan bagi desa-desa lainnya di Aceh melalui pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kabupaten/kota.

Pendekatan Trisula Pemberantasan Korupsi KPK
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo mengapresiasi komitmen kesungguhan Pemerintah Aceh dalam menjalankan Program Percontohan Desa Antikorupsi. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, melainkan harus dibarengi pencegahan dan pendidikan—sejalan dengan pendekatan Trisula Pemberantasan Korupsi KPK (Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan).

Ibnu memaparkan, sepanjang kurun waktu 2016 hingga 2023 tercatat sebanyak 869 kasus korupsi dana desa di Indonesia. Faktor pemicunya antara lain rendahnya transparansi anggaran, belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat, minimnya partisipasi warga, serta belum kuatnya budaya kerja antikorupsi.

Oleh karena itu, Ibnu mendorong aparatur desa untuk membangun sistem yang terbuka, memperkuat pengawasan internal, dan mengimplementasikan tujuh pesan pemberantasan korupsi agar nilai-nilai integritas tidak sekadar menjadi formalitas indikator penilaian, melainkan membudaya dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Daftar 15 Desa Percontohan Antikorupsi Provinsi Aceh Tahun 2026
Berikut adalah 15 desa/gampong di Aceh yang berhasil meraih penghargaan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2026:

Gampong Meunasah Timu – Kec. Peusangan, Kab. Bireuen

Desa Amiria Bahagia – Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue

Gampong Panteriek – Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Kampung Tanjung Mancang – Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang

Gampong Pasi Pinang – Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat

Kampung Bale Redelong – Kec. Bukit, Kab. Aceh Tengah

Gampong Kabong – Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya

Gampong Kuta Barat – Kec. Sukakarya, Kota Sabang

Gampong Kayee Jatoe – Kec. Glumpang Tiga, Kab. Pidie

Desa Subulussalam Selatan – Kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Gampong Dayah Timu – Kec. Meureudu, Kab. Pidie Jaya

Kampung Kota Rikit Gaib – Kec. Rikit Gaib, Kab. Gayo Lues

Gampong Seuneubok – Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe

Kampung Kuteni Reje – Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah

Gampong Geudubang Jawa – Kec. Langsa Baro, Kota Langsa

Pemerintah Aceh bersama KPK dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi agar gerakan pencegahan korupsi ini terimplementasi secara konsisten hingga ke tingkat gampong demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merata. (*)

Artikel Dek Fadh Bersama Wakil Ketua KPK Serahkan Penghargaan Desa Antikorupsi kepada 15 Gampong di Aceh pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur saat memberikan arahan dalam rapat virtual Pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) Kebutuhan Rumah Pascabencana Aceh dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut diikuti oleh jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.

Dalam arahannya, Dek Fadh menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai salah satu aspek krusial yang wajib dipastikan oleh pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar proses fisik pembangunan rumah tidak terhambat akibat kendala penyediaan lahan di lapangan.

“Pembangunan rumah ini targetnya periode 2026–2027 harus rampung seluruhnya. Tanggung jawab kepala daerah adalah memastikan ketersediaan lahannya. Jangan sampai anggaran dan proses pembangunan siap, namun lahannya belum tersedia,” tegas Dek Fadh.

Rincian Data Kerusakan Rumah
Berdasarkan pemutakhiran data terbaru dari pemerintah kabupaten/kota, tercatat sebanyak 402.197 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Rincian tingkat kerusakan tersebut meliputi:

Rusak Berat: 50.396 unit

Rusak Sedang: 73.097 unit

Rusak Ringan: 278.704 unit

Dari total 50.396 unit rumah rusak berat yang membutuhkan penanganan pembangunan baru:

18.030 unit akan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada lahan yang disediakan pemerintah.

32.366 unit akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan mandiri milik warga terdampak.

Dek Fadh menambahkan, angka kebutuhan rumah tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi berubah seiring proses verifikasi serta validasi lanjutan. Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah daerah untuk aktif mengutakhirkan data rumah rusak melalui aplikasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) agar pemetaan kebutuhan dapat teridentifikasi secara tepat dan akurat.

Dukungan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR)
Pada kesempatan yang sama, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut meminta komitmen penuh dari pemerintah daerah untuk memperlancar seluruh tahapan pembangunan huntap di Aceh.

Wahyu mengungkapkan, sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah resmi menandatangani kontrak kerja pada tahun 2026. Para penyedia jasa/kontraktor pemenang proyek juga telah diberikan pengarahan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menjamin pelaksanaan proyek berjalan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.

Meski mengakui adanya tantangan efisiensi waktu pelaksanaan, Wahyu optimistis target akhir tahun dapat tercapai melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan pelaksana proyek di lapangan.

Ia mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk membantu mempercepat penyediaan lahan serta pembenahan sarana akses jalan menuju lokasi pembangunan, sehingga rumah yang dibangun dapat segera dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak. (*)

Artikel Wagub Dek Fadh Minta Pemkab/Pemko Perkuat Sinergi Tuntaskan Pembangunan Huntap pada 2027 pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan yang mempertemukan 149 pelaku usaha dari kedua provinsi ini mencatatkan potensi transaksi jual beli mencapai Rp1,079 triliun.

Dek Fadh berharap pertemuan tersebut tidak hanya menghasilkan transaksi perdagangan, tetapi juga membuka peluang kerja sama di sektor pariwisata.

“Terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut ke bidang lain, terutama pariwisata,” kata Dek Fadh.

Menurutnya, perluasan jaringan dagang antardaerah ini dapat mendorong komoditas unggulan Aceh seperti kopi Gayo dan nilam menembus pasar internasional.

Dek Fadh juga berharap posisi strategis Aceh sebagai pusat perdagangan internasional sejak masa Sultan Iskandar Muda dapat kembali diperkuat melalui kolaborasi investasi.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa pembangunan pascabencana di Aceh terus berjalan meskipun kondisi ekonomi masih lambat dan daerah perlu bersiap menghadapi banjir akhir tahun.

Dek Fadh turut mengapresiasi Jawa Timur yang menjadi salah satu provinsi pertama penyalur bantuan bagi masyarakat Aceh saat bencana terjadi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa misi dagang ini merupakan sarana penguat konektivitas ekonomi antardaerah dalam bingkai NKRI.

“Mudah-mudahan kesepakatan bersama ini bisa ditindaklanjuti secara efektif karena setiap melakukan misi dagang, kami ingin bisa maju bersama,” ujar Khofifah.

Selain menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Aceh, Khofifah juga mengapresiasi peran sejarah masyarakat Aceh serta kepahlawanan Laksamana Malahayati dalam mempertahankan tanah air.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Iwan, menjelaskan bahwa misi dagang ke-27 ini melibatkan 109 pelaku usaha Aceh dan 40 pelaku usaha Jawa Timur.

Pertemuan bisnis tersebut menyasar transaksi produk yang saling melengkapi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, dan fesyen.

Agenda ini juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama antardinas terkait serta kesepakatan dagang yang melibatkan Kadin, IWAPI, HIPMI, Gekrafs, dan pelaku usaha kedua provinsi.

Melalui misi dagang ini, Aceh dan Jawa Timur diharapkan dapat memperluas akses pasar produk unggulan serta membangun kemitraan bisnis yang berkelanjutan.[]

Artikel Misi Dagang Aceh-Jatim Catat Transaksi Rp1,079 Triliun, Wagub Dek Fadh Perkuat Pasar Komoditas Unggulan dan Pariwisata pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Penyambutan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan penghormatan serta penerimaan masyarakat Aceh terhadap pemimpin baru Kodam Iskandar Muda. Setibanya di ruang VIP bandara, Brigjen TNI Mahesa Fitriadi disambut dengan penyematan shal khas Aceh dan pemakaian kupiah meukeutop sebagai simbol penghormatan terhadap adat dan budaya Aceh.

Kehadiran Mahesa Fitriadi memiliki makna tersendiri bagi Aceh. Putra asli Kota Bakti, Kabupaten Pidie, tersebut kini mengemban amanah strategis sebagai Pangdam Iskandar Muda di tanah kelahirannya. Momentum ini diharapkan menjadi penguat hubungan kelembagaan sekaligus memperkokoh kolaborasi dalam menjaga keamanan dan mendorong kemajuan Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, menegaskan pentingnya soliditas antara TNI, Pemerintah Aceh, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah serta memastikan pembangunan berjalan optimal.

“Pemerintah Aceh menyambut baik kehadiran Brigjen TNI Mahesa Fitriadi sebagai Pangdam Iskandar Muda. Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat, terutama dalam menjaga keamanan dan kedamaian Aceh, mendukung percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh,” ujar Dek Fadh.

Brigjen TNI Mahesa Fitriadi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1995. Lahir di Kota Bakti, Kabupaten Pidie, pada 28 Oktober 1973, ia memiliki pengalaman pendidikan militer dan akademik yang beragam. Di antaranya, pendidikan staf dan komando di Tiongkok pada 2012, Sesko TNI pada 2019, serta pendidikan sarjana Administrasi Publik dan magister Manajemen.

Mahesa Fitriadi resmi menjabat Pangdam Iskandar Muda setelah mengikuti upacara serah terima jabatan yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, di Aula A.H. Nasution, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Ia menggantikan Mayjen TNI Joko Hadi Susilo yang mendapat penugasan baru sebagai Perwira Tinggi Sahli Tingkat III Manajemen Bidang Sistem Pertahanan Negara Kasad.

Penyambutan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Aceh, perwakilan MPU Aceh, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Taufik, S.T., M.Si., Bupati Aceh Besar, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta para perwira dan pejabat utama Kodam Iskandar Muda.

Pemerintah Aceh berharap kepemimpinan Brigjen TNI Mahesa Fitriadi semakin memperkuat sinergi lintas sektor dan memperkokoh komitmen bersama dalam membangun Aceh, menjaga Aceh tetap aman dan damai. Lebih dari itu, kolaborasi yang solid diharapkan menjadi kekuatan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Artikel Wagub Dek Fadh dan Forkopimda Sambut Pangdam IM Brigjen TNI Mahesa Fitriadi, Putra Aceh yang Kembali Mengabdi di Tanah Kelahiran pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Malam ini, perempuan yang akrab disapa Kak Na itu kembali menerima penghargaan sebagai Srikandi Pemulihan Aceh, pada event Serambi Awards 2026, yang berlangsung di Auditorium Academic Center Dayan Dawood, Sabtu (29/8/2026) malam.

“Terima kasih kepada Harian Serambi Indonesia atas penghargaan ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengapresiasi media ini yang turut berperan serta mendukung Pemerintah Aceh pada proses penanganan bencana, baik dalam pemberitaan maupun kegiatan sosialnya pada penggalangan dana,” ujar Kak Na usai menerima penghargaan.

“Kami juga menyampaikan selamat kepada para penerima Awards diberbagai kategori. Bapak dan Ibu semua tentu sangat layak menerima penghargaan ini. Kerja dan karya Bapak Ibu tentu sangat penting dalam mendukung upaya pemulihan bencana di Aceh, selamat,” sambung Kak Na.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na menegaskan, segala aktifitas yang ia lakukan di masa panik, masa tanggap darurat dan masa pemulihan bencana bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan, tetapi sebuah gerakan yang murni dilakukan karena rasa kemanusiaan.

Apalagi, dirinya juga berada di pusat bencana hidrometereologi, yang terjadi pada akhir November 2025 lalu. Sebagaimana diketahui, saat bencana terjadi, Kak Na berada di Aceh Utara, usai menyerahkan Bufferstok bencana ke sejumlah kabupaten dan kota.

“Saat bencana terjadi, saya berada di Seunuddon Aceh Utara. Jadi, saya memahami bagaimana kepanikan warga saat itu. Jalur transportasi dan komunikasi putus total. Tak ada sarana yang bisa kita gunakan untuk menghubungi dunia luar. Karena itu, begitu berhasil menembus lokasi banjir, saya berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apa saja yang saya bisa untuk membantu masyarakat,” ungkap Kak Na.

Meski demikian, Kak Na meyakini, apa yang dilakukan oleh penerima penghargaan bukan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi murni sebagai sebuah gerakan yang dilakukan untuk mendukung upaya pemulihan bencana serta penataan sektor-sektor lainnya.

Pada Serambi Awards 2026 yang mengusung tema Gebrakan Sang Pemimpin ini, Gubernur Aceh juga menerima Awards kategori Pemimpin untuk Aceh Bangkit, Awards diterima oleh Istri Gubernur Aceh Marlina Usman.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga menerima Awards untuk kategori Kolaborator Strategis dalam Penanganan Bencana di Aceh, penghargaan diterima oleh Plt Sekretaris Daerah Aceh Taufik.

Unsur Forkopimda Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Kota serta BUMA juga menerima Awards untuk masing -masing kategori. []

Artikel Aktif di Masa Bencana, Kak Na Terima Awards Srikandi Pemulihan Aceh pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori “Kolaborator Strategis dalam Penanganan Bencana di Aceh” dan diterima oleh Taufik, S.T., M.Si., selaku Plt. Sekda Aceh yang hadir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Selain Pemerintah Aceh, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kategori “Pemimpin untuk Aceh Bangkit”. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Marlina Muzakir, turut menerima penghargaan dalam kategori “Srikandi Pemulihan Aceh”.

Sejumlah pejabat lain juga menerima penghargaan pada ajang tersebut, di antaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Ketua DPRA Zulfadhli, Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, serta sejumlah bupati dan wali kota.

Sekda Aceh Taufik saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh memberikan apresiasi kepada Serambi Indonesia atas penyelenggaraan Serambi Award 2026. Menurut Gubernur, momentum tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali berbagai kerja dan pengabdian, sekaligus memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan arti bagi masyarakat.

Gubernur juga menekankan bahwa penanganan bencana di Aceh membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu telah meninggalkan kerusakan dan kehilangan bagi masyarakat. Namun, dalam kondisi tersebut, masyarakat saling membantu, pemerintah bekerja bersama, dunia usaha mengambil bagian, perguruan tinggi turun tangan, relawan bergerak, dan pers terus menyampaikan kondisi masyarakat.

Menurut Gubernur, kepemimpinan dalam situasi sulit tidak selalu diwujudkan melalui keputusan besar. Kepemimpinan juga hadir melalui berbagai bentuk pengabdian, termasuk pimpinan yang turun menemui masyarakat, tenaga kesehatan yang tetap melayani, guru yang kembali mengajar, relawan yang bekerja, pengusaha yang mempertahankan lapangan pekerjaan, serta jurnalis yang memastikan suara masyarakat tetap terdengar.

Karena itu, penghargaan yang diterima Pemerintah Aceh maupun para penerima lainnya diharapkan tidak menjadi titik akhir, tetapi menjadi amanah untuk terus melanjutkan ikhtiar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Ukuran paling baik dari sebuah penghargaan bukanlah seberapa lama nama kita disebut, tetapi seberapa lama manfaat dari apa yang kita kerjakan dapat dirasakan oleh orang lain,” kata Taufik saat membacakan pesan Gubernur Aceh.

Gubernur berharap semangat kebersamaan, kolaborasi, ketulusan, dan kerja yang konsisten terus dijaga untuk membawa Aceh menuju kondisi yang lebih baik, dengan ekonomi yang lebih kuat, pelayanan publik yang semakin baik, serta masyarakat yang lebih sejahtera.

Artikel Pemerintah Aceh Terima Serambi Award 2026 atas Penanganan Bencana pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di Ruang Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Jumat (28/8/2026).
Rapat dipimpin Plt Sekda Aceh Taufik dan diikuti Asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T Robby Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Darma, Kepala Biro Hukum Amrizal J Prang serta sejumlah pihak terkait.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.

“Salah satu agenda utama adalah mempercepat proses penyusunan rancangan peraturan gubernur (Ranpergub) terkait penugasan PT Pembangunan Aceh (PEMA) sebagai pelaksana layanan Ro-Ro tersebut,” kata Faisal.

Faisal menilai, penugasan kepada PT PEMA dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema bisnis business to business.

Di sisi lain, Pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis, seperti tarif, jadwal pelayaran dan prioritas muatan.

“Dishub akan menyediakan pendanaan berupa hibah maupun penyertaan modal untuk mendukung penugasan PT PEMA,” kata Faisal.

Faisal mengatakan, saat ini pihaknya menunggu PT PEMA untuk menyampaikan proposal kepada Pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal, baik melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026.

Selanjutnya, pada 2-3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah, khususnya mengenai penugasan PT PEMA.

“Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI juga kami lakukan untuk mendorong dimulainya perundingan bilateral Indonesia-Malaysia terkait konektivitas Ro-Ro Aceh-Penang,” ujar Faisal.

Sementara itu, Plt. Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa program tersebut merupakan program prioritas gubernur sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung.

“Bangun komunikasi segera dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait di Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme hibah, subsidi atau penyertaan modal serta lakukan konsultasi untuk memperoleh rekomendasi penetapan pergub,” kata Taufik.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi, kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan-imigrasi-karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang dapat segera direalisasikan. []

Artikel Pemerintah Aceh Percepat Pelayaran Ro-Ro Krueng Geukuh-Penang, PT PEMA Disiapkan Jadi Operator pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRA di Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (27/8/2026).

Persetujuan itu menjadi dasar bagi DPRA untuk menetapkan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2025. Dalam keputusan paripurna disebutkan, rancangan qanun tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI Perwakilan Aceh.

Berdasarkan laporan tersebut, realisasi pendapatan Aceh tahun anggaran 2025 mencapai Rp10,70 triliun, sementara belanja terealisasi sebesar Rp10,65 triliun, sehingga tercatat surplus sebesar Rp47,35 miliar.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan mencapai Rp530,39 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp59,28 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat Rp471,10 miliar, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp518,46 miliar.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi, yang telah menyampaikan pendapat serta pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025.

“Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para Anggota DPR Aceh yang telah menyusun dan menyampaikan Pendapat Badan Anggaran DPR Aceh, serta fraksi-fraksi DPR Aceh yang telah menyusun dan menyampaikan pendapat akhirnya,” kata Dek Fadh dalam sambutannya.

Ia menegaskan, seluruh pendapat, usul, saran dan koreksi konstruktif yang muncul selama proses pembahasan akan menjadi perhatian Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami berkeyakinan bahwa pelaksanaan Keuangan Aceh dalam APBA Tahun Anggaran 2025 telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Dek Fadh memastikan Pemerintah Aceh akan mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, Inspektorat Aceh akan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Pemerintah Aceh juga akan melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK Perwakilan Aceh.

Dalam sambutannya, Dek Fadh juga menjelaskan sejumlah langkah Pemerintah Aceh setelah pertanggungjawaban APBA 2025 disetujui.

Ia mengatakan, SiLPA Pemerintah Aceh tahun anggaran 2025 akan dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), Pemerintah Aceh berkomitmen mengarahkan pemanfaatannya pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemberantasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain persoalan pengelolaan keuangan, Pemerintah Aceh juga memberikan perhatian terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Aceh.

Dek Fadh mengatakan pemerintah akan berupaya memperbaiki sarana dan prasarana sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.

“Pemerintah Aceh juga akan memperkuat koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapat dukungan anggaran sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan maksimal,” katanya.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, juga berkomitmen mengoptimalkan realisasi APBA agar program-program prioritas yang telah dituangkan dalam RPJM dapat tercapai.

Dek Fadh turut menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Pemerintah Aceh akan mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan Barang Milik Aceh untuk mendorong peningkatan PAA. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga akan diarahkan untuk menggali potensi pendapatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Di sisi lain, pemerintah akan mendorong masuknya investasi ke Aceh sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat kemampuan fiskal daerah.

“Pemerintah Aceh akan menginstruksikan seluruh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk bertransformasi menjadi Profit Center sebagai penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Aceh,” ujarnya.

Dek Fadh menilai selesainya pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2025 merupakan hasil dari kerja sama antara eksekutif dan legislatif. []

Artikel Semua Fraksi DPRA Setujui Pertanggungjawaban APBA 2025, Dek Fadh Janji Tindaklanjuti Rekomendasi BPK pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.