Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, pertemuan berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat sore 17 April 2026.

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, bersama sejumlah pengurus dan anggota, yakni Munawir Abdullah, Afiffuddin, Nisrina Nur Afifaf, dan M. Dahlan.

Sementara Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq.

Ahmad Shalihin menjelaskan, pertemuan itu bertujuan untuk membahas rencana pelaksanaan semiloka sekaligus mengundang Wali Nanggroe sebagai pembicara kunci (keynote speaker). Kegiatan tersebut akan mengangkat isu-isu strategis lingkungan hidup di Aceh, termasuk evaluasi terhadap keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang telah berjalan sekitar 26 tahun sejak disahkan.

“Dalam semiloka nanti, kami berharap Wali Nanggroe dapat memberikan pandangan umum terkait kondisi lingkungan di Aceh saat ini, serta perspektif terhadap keberadaan BPKS Sabang dalam kurun waktu tersebut,” ujar Ahmad Shalihin.

Ia menambahkan, diskusi tersebut dinilai penting untuk melihat sejauh mana dampak kebijakan dan pengelolaan kawasan Sabang terhadap aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Nanggroe menyambut positif rencana kegiatan yang diinisiasi WALHI Aceh. Bahkan, ia menyatakan komitmennya untuk mendukung forum diskusi tersebut sebagai ruang bertukar gagasan mengenai arah kebijakan lingkungan di Aceh ke depan.

“Insya Allah pada prinsipnya saya bersedia meluangkan waktu untuk tanggal 28 April nanti,” sebut Wali Nanggroe.[]

Artikel Persiapan Semiloka, WALHI Aceh Audiensi dengan Wali Nanggroe pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Proses mediasi berlangsung intens sejak siang hari di Kantor Gubernur Aceh dan berlanjut hingga malam di rumah dinas Wakil Gubernur, pada Sabtu (18/4/2026).

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan tercapainya kesepakatan bersama.

Perselisihan antara kedua pihak sebelumnya menghambat pengesahan APBK Aceh Singkil 2026. Akibatnya, daerah tersebut menjadi salah satu yang paling terlambat menetapkan anggaran di Aceh, meskipun batas waktu pengesahan telah ditetapkan pada November 2025.

Fadhlullah menegaskan pentingnya komitmen dari kedua belah pihak untuk menjalankan kesepakatan yang telah dicapai. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengingkari hasil mediasi demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

“Keharmonisan antara pemerintah kabupaten dan DPRK menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan Aceh Singkil,” ujar Fadhlullah.

Ia juga meminta agar sidang paripurna pengesahan APBK segera dilaksanakan pada Selasa, 21 April 2026, guna memastikan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan optimal tanpa hambatan lebih lanjut.

Upaya Wagub memediasi tersebut turut didampingi oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Aceh, Syakir, Asisten Administrasi Umum Murthala, dan Inspektur Aceh.

Artikel Wagub Aceh Mediasi Konflik APBK, Pemkab dan DPRK Aceh Singkil Akhirnya Sepakat pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran generasi muda sebagai pilar pembangunan daerah. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera pataka organisasi secara langsung oleh Gubernur kepada Ketua Umum DPP Muda Seudang terpilih, Agam Nur Muhajir. Penyerahan tersebut menjadi simbol kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang diemban oleh kepengurusan baru dalam menjalankan roda organisasi ke depan.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, Ketua DPR Aceh, Zulfadli, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya. Kehadiran para tokoh ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap eksistensi dan peran strategis organisasi kepemudaan di Aceh.

Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Ia menilai, Muda Seudang memiliki posisi strategis sebagai wadah kaderisasi generasi muda yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin masa depan Aceh.

“Muda Seudang harus mampu menjawab tantangan zaman dengan pemikiran yang maju, inovatif, dan solutif. Ini adalah wadah penting untuk membentuk karakter dan kapasitas generasi muda Aceh,” ujar Mualem.

Lebih lanjut, ia menyoroti motto organisasi “Sapue khen sapue pakat keu Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan” sebagai landasan moral dan semangat kolektif dalam membangun daerah. Menurutnya, nilai tersebut mencerminkan pentingnya persatuan dan kesatuan langkah seluruh elemen pemuda dalam mendorong kemajuan Aceh.

Dalam arahannya, Mualem juga memaparkan sejumlah agenda strategis yang perlu menjadi fokus organisasi ke depan. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan di Aceh. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi prioritas utama agar generasi muda Aceh mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Tak hanya itu, Muda Seudang juga diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta terus meningkatkan kapasitas diri di tengah dinamika zaman yang terus berkembang. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terbuka untuk bersinergi dengan seluruh elemen pemuda dalam membangun daerah.

“Jaga integritas, perkuat kapasitas, dan kedepankan kolaborasi. Pemerintah Aceh siap bersinergi. Semoga Muda Seudang mampu memberikan kontribusi nyata bagi Aceh yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan peran pemuda Aceh dalam berbagai sektor pembangunan, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, bermartabat, dan berkelanjutan.(**)

Artikel Mualem Lantik DPP Muda Seudang 2026–2030, Dorong Pemuda Jadi Motor Perubahan Aceh pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kehadiran orang nomor satu di Aceh tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus mempererat silaturahmi antara jajaran pemerintah daerah dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam kesempatan itu, Mualem tampak bersalaman dan menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada kedua mempelai serta keluarga besar, khususnya Yudi Triadi selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

Resepsi berlangsung khidmat namun tetap sarat nuansa kekeluargaan. Para tamu undangan dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga kerabat dekat kedua mempelai, turut memadati lokasi acara. Dekorasi yang elegan dipadu dengan sentuhan adat menambah kesan sakral sekaligus meriah pada perhelatan tersebut.

Sutan Muhammad Pasya dan Nanda Ayyasy Shalihah tampak serasi dalam balutan busana pengantin yang anggun. Senyum kebahagiaan tak lepas dari wajah keduanya saat menyambut para tamu yang datang memberikan doa restu. Momen ini menjadi awal perjalanan baru bagi pasangan muda tersebut dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Dalam suasana penuh keakraban, Mualem juga menyempatkan diri berbincang dengan sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadirannya tidak hanya sebagai pejabat pemerintahan, tetapi juga sebagai tokoh yang turut berbagi kebahagiaan bersama masyarakat.

Acara resepsi berlangsung lancar hingga selesai, ditutup dengan doa bersama agar kedua mempelai senantiasa diberikan kebahagiaan, keberkahan, serta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.(**)

Artikel Mualem Hadiri Resepsi Pernikahan Putra Kajati Aceh di Aceh Besar pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam mempererat komunikasi serta menyatukan visi antara Pemerintah Aceh dan institusi Wali Nanggroe sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh. Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan daerah, penguatan nilai-nilai adat dan budaya, hingga upaya menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika pembangunan.

Gubernur Aceh menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Ia menyampaikan bahwa dukungan serta nasihat dari Wali Nanggroe sangat dibutuhkan sebagai landasan moral dan kultural dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi juga menjadi ruang untuk bertukar pikiran demi kemajuan Aceh ke depan. Nilai-nilai adat dan kearifan lokal harus tetap menjadi fondasi dalam pembangunan,” ujar Muzakir Manaf.

Sementara itu, Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haythar menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga harmonisasi antara pembangunan dan pelestarian adat istiadat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan masyarakat Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Pertemuan ini turut diisi dengan diskusi ringan namun bermakna, serta ditutup dengan sesi ramah tamah yang memperlihatkan hubungan personal yang erat antara kedua tokoh. Momen tersebut juga menjadi simbol kuat bahwa sinergi antara pemerintah dan lembaga adat merupakan kunci dalam menjaga identitas serta mempercepat pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara kedua pihak, diharapkan berbagai program pembangunan di Aceh dapat berjalan lebih efektif, selaras dengan nilai-nilai budaya, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.(**)

Artikel Silaturahmi Mualem dan Wali Nanggroe Perkuat Sinergi Aceh pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

“Gemarikan merupakan program nasional yang bertujuan untuk mengedukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan, khususnya bagi anak-anak kita,” ujar Kak Na.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Bunda Guru Aceh ini menambahkan, Gemarikan berfokus pada peningkatan asupan gizi anak, pencegahan stunting serta peningkatan kecerdasan melalui upaya pemenuhan protein dan omega-3.

“Kandungan protein dan vitamin pada ikan sangat baik untuk mendukung tumbuh kembang tubuh dan otak anak kita. Insya Allah, kesuksesan gerakan ini akan sangat membantu upaya kita mencetak Generasi Emas di tahun 2045, sehingga kita memiliki generasi yang sehat, kuat, cerdas dan berdaya saing global,” ucap Kak Na.

Kunjungan Bunda Guru Aceh ke MIN Model bertepatan dengan Market Day sekolah tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan Kak Na dengan memborong jajanan sehat yang tersedia di sejumlah gerai. Seluruh jajanan sehat hari ini dijajakan oleh siswa kelas 4 MIN Model Banda Aceh.

“Bagus, keren, kreatif. Jika Market Day ini menjadi rutinitas, maka jiwa wirausaha anak-anak kita akan tumbuh sejak dini. Dengan demikian, anak-anak kita bisa menjadi anak yang mandiri, kreatif dan berjiwa enterpreneur,” kata Bunda Guru memuji kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Safrizal, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Aceh Meutia Juliana serta sejumlah tamu undangan lainnya. []A

Artikel Kampanye Gemarikan, Kak Na Borong Jajanan Sehat di Market Day MIN Model pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir usai menghadiri welcome Dinner bersama para peserta International Conference on Natural and Human Disaster, yang diselenggarakan oleh International Union of Architects, di salah satu cafe di kawasan Lhok Nga, Jum’at (17/4/2026) sore.

“Pemerintah dan seluruh masyarakat Aceh tentu sangat mengapresiasi peran nyata para arsitek pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Tas peran saudara semua, Aceh kini bangkit dan menjadi lebih baik pembangunannya,” ujar Kak Na.

“Namun, peran para arsitek tentu tidak boleh berhenti di situ, karena kehidupan terus berlanjut dengan sangat dinamis. Menurut kami, peran arsitek sangat diperlukan sesuai zaman, sepanjang zaman. Seperti saat ini, para arsitek tentu menghadapi tantangan nyata, bagaimana merumuskan pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang ramah lingkungan serta pembangunan yang tanggap dan tangguh bencana,” sambung Kak Na.

Kak Na optimis, kehadiran para arsitek se-Asia pada konferensi internasional ini mampu merumuskan sebuah konsep pembangunan kekinian, konsep pembangunan sesuai perkembangan zaman futuristik dan tetap ramah lingkungan.

Untuk diketahui bersama, tahun ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah International Conference on Natural and Human Disaster. Dipilihnya Aceh sebagai lokasi penyelenggaraan merupakan bentuk penghormatan bagi para korban dan penyintas yang selamat, serta sebagai media ajar dan sarana pengingat bagaimana sumbangsih besar para arsitek pada proses kebangkitan kembali sebuah daerah pasca bencana.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na juga mengajak para peserta untuk turut mempromosikan keindahan alam, keamanan, kenikmatan kuliner dan keramahan masyarakat Aceh, sekembalinya para peserta ke negara masing-masing.

“Pasca tsunami, kunjungan wisatawan ke Aceh menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat. Dari sektor ini lahir industri kreatif skala kecil. Karena itu, kami berharap para peserta dapat menjadi duta yang akan mempromosikan potensi pariwisata Aceh sekembalinya mereka ke negara masing-masing,” pungkas Kak Na.

International Conference on Natural and Human Disaster dihadiri oleh para arsitek dan mahasiswa se-Asia dan akan berlangsung hingga 19 April mendatang di Hermes Palace Hotel.

Artikel Kak Na: Pemerintah Aceh Apresiasi Peran Arsitek pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Tsunami pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Dalam peninjauan tersebut, Mualem melihat secara langsung proses pemeliharaan kambing, mulai dari pengelolaan kandang, pemberian pakan, hingga sistem distribusi hasil ternak. Ia juga berdialog dengan para peternak untuk mendengar langsung tantangan dan peluang yang mereka hadapi di lapangan.

Menurut Mualem, usaha peternakan seperti ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat di daerah. Selain relatif mudah dijalankan dengan modal yang tidak terlalu besar, peternakan kambing juga memiliki pasar yang luas, baik untuk kebutuhan konsumsi lokal maupun untuk acara keagamaan dan adat.

“Usaha peternakan rakyat seperti ini harus terus kita dukung. Ini bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Mualem di sela-sela kunjungan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh akan terus berupaya memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan, bantuan bibit ternak unggul, hingga akses pembiayaan bagi para peternak. Dengan dukungan yang tepat, sektor peternakan diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Mualem juga mendorong agar para peternak mulai mengadopsi pola manajemen usaha yang lebih modern dan terintegrasi, termasuk pemanfaatan teknologi sederhana untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini penting agar usaha peternakan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Kawasan Aceh Besar sendiri dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan, mengingat ketersediaan lahan dan dukungan lingkungan yang cukup baik. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sektor ini diharapkan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Kunjungan ini pun mendapat sambutan positif dari para peternak setempat. Mereka berharap perhatian dari pemerintah dapat terus berlanjut, sehingga usaha yang mereka jalankan bisa berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

Melalui langkah nyata seperti ini, Pemerintah Aceh menunjukkan keseriusannya dalam membangun ekonomi dari tingkat akar rumput, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Artikel Mualem Tinjau Peternakan Kambing di Aceh Besar, Dorong Ekonomi Rakyat pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Pernyataan Mualem tersebut langsung terkunci di akhir rapat konsultasi. “Sebetulnya, dalam dalam draft usulan perubahan UUPA, kami sudah mencantumkan angka Dana Otsus untuk Aceh sebesar 2,5 persen,” kata Ketua Banleg DPR-RI, Dr Bob Hasan SH MH. “Sebetulnya mudah bagi Mualem, sebab Abangdanya (Prabowo) sudah menjadi Presiden RI.”

Dua statement penting tersebut disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi. “Jadi, sejauh ini angka 2,5 persen sudah finis,” kata Nurlis. Ia menambahkan, soal angka 2,5 persen tersebut tinggal satu tahap lagi yaitu pada Pemerintah Pusat. “Sebab sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepada DPR-RI pengembalian Dana Otsus Aceh ke angka 2 persen.”

Nurlis menggambarkan suasana rapat konsultasi itu berlangsung tanpa perdebatan. Rapat dihadiri oleh 31 anggota Banleg DPR-RI yang dipimpin oleh Dr Ahmad Doli Kurnia. Sedangkan Gubernur Mualem didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun.

Selain itu juga dihadiri unsur Forkopimda Aceh, dan Pimpinan DPR Aceh, Para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi, serta Ketua dan Anggota Baleg DPR Aceh. Termasuk Bupati dan Walikota Se Aceh, serta unsur dari perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat lainnya. “Semuanya dalam satu pemahaman. Pendapat yang muncul di dalam rapat sangat bagus untuk Aceh, memiliki cita-cita bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.

Misalnya, dari Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Dr Husni Jalil SH MH, memaparkan sejumlah hal yang perlu direvisi dalam UUPA. Beberapa poin penting rancangan perubahan UUPA, kata Prof Husni, adalah mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan madrasah, pengelolaan migas, pemerintahan gampong, pengelolaan Pelabuhan, qanun, dan Dana Otsus.

‎Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan Baleg DPR RI ke Aceh. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh menaruh harapan besar terhadap percepatan pembahasan revisi UUPA, khususnya terkait keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Selanjutnya akademisi dari Universitas Malaikussaleh, Dr Amrizal J Prang, lebih menekankan pada pentingnya realisasi peningkatan Dana Otsus di Aceh. Selain itu, ia juga memaparkan tentang kelemahan Qanun. Sebagian besar tidak bisa diterapkan, sebab berbenturan dengan produk hukum lainnya. “Padahal Qanun adalah bentuk kekhususan Aceh,” katanya.

Sedangkan tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh dan MoU Helsinki, Munawar Liza, lebih fokus pada batas mil laut. “Dulu tidak dibahas mengenai luasnya, jadi seharusnya luasnya itu adalah sebatas territorial Indonesia,” katanya.

Di akhir pandangannya Munawar Liza Zainal menyinggung soal Dana Otsus untuk Aceh agar jangan kurang dari 2,5 persen. “Apakah semua yang hadir di sini setuju,” Munawar bertanya. Semuanya menjawab, “Setuju”.

Jadi, kata Nurlis, secara umum semua sepakat perubahan UUPA ini fokus untuk Pembangunan Aceh yang berkelanjutan. “Penggunaannya yang utama sekarang ini adalah untuk penanganan korban bencana banjir yang melanda 18 kabupaten/kota,” katanya.

Artikel Mualem Minta Otsus Abadi 2,5 Persen di Hadapan Banleg DPR RI pada Rapat Perubahan UUPA pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

“Mengingat kondisi fiskal Aceh saat ini, maka penyesuaian terhadap JKA perlu dilakukan dengan skema yang ada, agar benar-benar tepat sasaran. Apabila ke depan Dana Otsus Aceh kembali sebesar 2,5 persen, maka pelaksanaan JKA akan dikembalikan seperti semula,” pungkas Mualem.

Artikel Mualem Tegaskan JKA Tidak Dihapus pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.