Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Sekretariat Daerah Aceh itu berlangsung di Ruang Potensi Daerah I, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).

Rakor tersebut diikuti sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, perwakilan perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa dan sastra Aceh, seperti UNIKI, UBBG, dan ISBI Aceh.

Turut hadir perwakilan Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, serta kepala bagian kesejahteraan rakyat dari kabupaten/kota di Aceh.

Kegiatan dibuka Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Syakir. Sementara rakor dipandu Kepala Biro Isra Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si.

Sejumlah narasumber memberikan materi dalam kegiatan tersebut, di antaranya Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh Muhammad Irfan, S.S., M.Hum., Syarwani Joni, S.Pd., M.Pd. yang mewakili Dinas Pendidikan Aceh, serta Nurlaila Hamzah, S.Sos., MM.

Dalam sambutan tertulis yang disampaikan pada kegiatan tersebut, Gubernur Muzakir Manaf mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat pelestarian bahasa dan budaya Aceh.

Menurutnya, rakor menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sekaligus menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan.

“Bahasa, aksara, dan sastra Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri serta kekayaan budaya masyarakat Aceh,” kata Muzakir.

Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/Instr/2023 sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan mengembangkan bahasa, aksara, serta sastra Aceh agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Instruksi tersebut berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota, SKPA, instansi vertikal, BUMN, BUMA, perbankan, serta berbagai lembaga yang menjalankan aktivitas di Aceh.

Salah satu poin yang didorong dalam instruksi tersebut adalah penggunaan Bahasa Aceh sebagai bahasa komunikasi setidaknya satu hari dalam sepekan, yakni setiap Kamis. Selain itu, penggunaan Aksara Aceh atau Arab Jawi juga diarahkan untuk diterapkan pada papan nama maupun media informasi tertentu.

Muzakir menegaskan, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan penerapan yang nyata. Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan instruksi dinilai penting untuk mengetahui capaian sekaligus berbagai kendala yang masih dihadapi.

“Rapat koordinasi menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pelaksanaan instruksi tersebut,” ujarnya.

Ia meminta seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait mengidentifikasi hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan dan strategi yang lebih efektif.

Muzakir menyebutkan, Bahasa Aceh hingga kini masih digunakan dalam keluarga, kehidupan bermasyarakat, kegiatan adat, serta aktivitas keagamaan. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan sosial turut memengaruhi pola penggunaan bahasa, terutama di kalangan generasi muda.

“Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta semakin dominannya bahasa asing telah memengaruhi intensitas penggunaan Bahasa Aceh, terutama di kalangan generasi muda,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar Bahasa Aceh tetap memiliki ruang dalam kehidupan masyarakat.

Pelestarian bahasa, kata Muzakir, bukan hanya berkaitan dengan keberlangsungan sebuah bahasa sebagai alat komunikasi. Lebih dari itu, bahasa juga menjadi bagian dari sejarah, nilai, kearifan lokal, cara berpikir, dan identitas masyarakat Aceh.

Karena itu, tanggung jawab pelestarian tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga keluarga, lembaga pendidikan, tokoh adat, budayawan, akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat secara luas.

“Tanggung jawab ini bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, lembaga pendidikan, tokoh adat, budayawan, akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga masyarakat luas,” ujarnya.

Muzakir berharap rakor tersebut dapat menghasilkan penguatan sinergi antarinstansi sekaligus strategi baru dalam meningkatkan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Aceh di berbagai ruang kehidupan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga dapat mendukung pengembangan kebudayaan dan pariwisata Aceh.

Dengan demikian, pelestarian bahasa dan aksara Aceh tidak berhenti pada kebijakan administratif, melainkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan terus diwariskan kepada generasi mendatang. []

Artikel Pemerintah Aceh Perkuat Pelestarian Bahasa dan Aksara Aceh, Implementasi Instruksi Gubernur Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Ucapan tersebut disampaikan Gubernur Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).

“Beliau mendapat amanah yang mulia sebagai penegak hukum. Mari kita sama-sama membangun Aceh,” ujar Mualem.

Teuku Rahmadsyah dilantik oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bersama 33 pejabat lainnya di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelantikan berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (11 Agustus 2026).

Rahmadsyah menggantikan Yudi Triadi, SH, MH, yang selanjutnya dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Manajemen, Penelusuran dan Perampasan Aset pada Badan Pemulihan Aset.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mualem juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yudi Triadi atas pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Kajati Aceh.

“Pak Gubernur menilai Pak Yudi sangat baik dalam mengabdikan diri sebagai penegak hukum. Beliau juga telah membangun komunikasi yang bagus dengan Pemerintah Aceh. Sehingga Pemerintah Aceh sangat berterima kasih,” kata Nurlis.

Mualem meyakini kehadiran Rahmadsyah sebagai Kajati Aceh akan membawa warna tersendiri dalam kepemimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh.

Menurutnya, Rahmadsyah yang merupakan putra Aceh memiliki pemahaman terhadap karakter masyarakat serta kearifan lokal yang berkembang di Aceh.

“Menurut Bapak Gubernur, Pak Kajati yang baru yang juga adalah orang Aceh, tentu beliau memiliki karakter ke-Aceh-an dan sangat memahami kearifan lokal Aceh,” ujar Nurlis.

Selain itu, Pemerintah Aceh menyambut baik instruksi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang meminta para Kepala Kejaksaan Tinggi membangun sinergi yang solid bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Pemerintah Aceh menyambut baik sinergi tersebut,” katanya.

Pemerintah Aceh berharap kolaborasi dan komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan Kejaksaan Tinggi Aceh di bawah kepemimpinan Teuku Rahmadsyah dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung penegakan hukum, menjaga stabilitas daerah, dan mempercepat pembangunan Aceh.

Artikel Gubernur Mualem Sambut Kajati Aceh Baru Teuku Rahmadsyah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan, sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12 Agustus 2026).

Gubernur Mualem, kata Nurlis, menaruh perhatian terhadap pengembangan Program Satu Data Aceh sebab menjadi bagian fundamental dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030. Platform tersebut juga menjadi bentuk konkret implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.

Itulah sebabnya, Nurlis mengatakan, Gubernur Mualem sudah memberi arahan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, untuk terus memantau perkembangan pengembangan Program Satu Data Aceh.

Sikap Gubernur Mualem ini juga disampaikan kembali dalam Forum Satu Data Aceh yang dilaksanakan di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, pada Selasa (11 Agustus 2026).

Forum Satu Data Aceh diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda) berkolaborasi dengan Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA).

“Tujuanya untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan prmbangunam yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Nasir.

Acara itu dihadiri 31 SKPA yang berada dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, 10 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, tim sekretariat Satu Data Aceh, dan perwakilan dari seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh.

Sekda Nasir, dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra menguraikan tentang pentingnya data yang akurat, muthakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ia menambahkan, bahwa tantangan Satu Data Aceh saat ini bukan lagi sekadar bagaimana menyediakan data, tetapi bagaimana memastikan data yang kita gunakan adalah data yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses, dan tersedia pada saat dibutuhkan.

“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” kata Sekda Nasir.

Bahkan, Sekda Nasir mengatakan, dalam pelaksanaan berbagai program Pemerintah Pusat di Aceh, pernah menghadapi kondisi ketika data atau capaian kegiatan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga menjadi pertanyaan di daerah, karena data tersebut belum sepenuhnya teridentifikasi atau tersinkronisasi dengan data Pemerintah Aceh.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan hanya persoalan teknis atau administrasi. Data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, bahkan komunikasi public,” katanya.

Karena itu, ia mengatakan, Satu Data Aceh harus didorong dari sekadar membangun sistem menjadi membangun satu ekosistem data. “Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” katanya.

“Yang kita butuhkan adalah kejelasan siapa pemilik data, siapa yang memproduksi dan memutakhirkan, bagaimana standar dan definisinya, kapan data diperbarui, bagaimana data dapat diakses, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas data tersebut.”

Karena ita, ia meminta, Forum Satu Data Aceh harus menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, mengintegrasikan berbagai sumber data, serta memastikan kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” katanya

Mengutip pesan Gubernur Mualem, bahwa: “Kita boleh memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan.”

“Begitu pula, banyaknya aplikasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila data di dalamnya tidak terintegrasi. Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya.” []

Artikel Gubernur Mualem Dorong Satu Data Aceh Lebih Akurat dan Terintegrasi pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Pemandangan penuh keceriaan tersebut berlangsung di halaman depan MIN 9 Bireuen, tepatnya di Gampong Dayah Masjid Kecamatan Kuta Blang, Selasa (11/8/2026).

“Siapa mau eskrim?” Tanya Kak Na kepada para siswa, sontak saja jawaban “Saya, saya, saya bunda,” riuh reda menjawab pertanyaan dari first lady Aceh itu.

“Yok, Bunda traktir tapi antri yang tertib ya,”, lalu Kak Na Berbagi Es Krim ucap Kak Na sambil mengingatkan para siswa.

Untuk diketahui bersama. Kehadiran istri Gubernur Aceh itu ke Kota Juang adalah untuk menyerahkan bantuan paket alat sekolah, seragam sekolah serta paket makanan olahan serba ikan untuk siswa PAUD RA Darussunnah dan siswa MIN 9 Bireuen.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na mengajak para guru dan siswa untuk bersyukur, karena proses belajar mengajar di MIN 9 sudah mulai normal dan seluruh kelas sudah bisa dimanfaatkan seperti sedia kala.

“Mari kita syukuri keadaan saat ini yang telah mulai normal, karena di beberapa Gampong lain di wilayah terdampak, sebahagian besar masih harus belajar di sekolah darurat, yang diselenggarakan seadanya di Masjid Gampong maupun di tenda-tenda,” ucap Kak Na.

“Tetap semangat belajar ya anak-anak bunda semua, selalu patuhi orang tua ananda dan hormati para guru. Jangan lupa do’akan teman-teman kalian di lokasi terimbas bencana lainnya di Aceh, agar bisa segera bersekolah secara normal seperti yang ananda rasakan sekarang. Tetap jadi Aceh yang hebat dan tangguh ya anak-anak bunda semua,” imbau Kak Na.

Untuk diketahui bersama, MIN 9 Bireuen merupakan salah satu sekolah ini terimbas banjir, yang terjadi pada penghujung Oktober 2025 lalu.

Pada kunjungan tersebut, Kak Na turut didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen Sadriah Mukhlis serta sejumlah tamu undangan lainnya. []

Artikel Kak Na Berbagi Es Krim, Hadirkan Senyum untuk Siswa Tangguh Bireuen pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dekranasda Aceh Marlina Usman, saat meninjau sentra kerajinan tenun Yayasan Seramoe Jumpa binaan Dekranasda Bireuen, di Gampong Cot Keutapang Kecamatan Jumpa, Selasa (11/8/2026) sore.

“Selamat atas keahlian yang adik-adik miliki, ini tentu menjadi sebuah peluang adik-adik semua dalam mendukung perekonomian keluarga dan daerah. Namun di sisi lain, keahlian ini tentu memberi tanggungjawab lain. Yaitu pelestarian tenun dan songket khas Aceh,” ucap Kak Na.

“Karena itu, adik-adik tentu harus mengajak teman sebaya untuk mencintai tenun dan songket Aceh. Ajak mereka, ajari mereka agar lebih banyak generasi muda yang memiliki keahlian ini. Dengan demikian, masyarakat Aceh akan terus melestarikan budaya yang bernilai ekonomi tinggi ini,” sambung Kak Na.

Bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Bireuen Sadriah Mukhlis, Kak Na selanjutnya bertolak ke Gampong Gampong Seuleumbah Kecamatan Jumpa untuk meninjau sentra kerajinan kayu jati Pardan Decoration, yang digagas oleh Ari Fonna.

Kak Na mengaku bangga dengan semangat juang Ari dalam menciptakan peluang usaha bernilai ekonomi tinggi serta mampu merekrut belasan tenaga kerja lokal, dengan produk berbagai peralatan dapur serba kayu mulai dari piring, sendok, gelas, cobek, nampan, spatula, kotak tisu serta berbagai kerajinan lainnya.

“Ari adalah salah satu bukti konkret kesuksesan pegiat UMKM. Selain mampu menciptakan usaha baru, Ari juga merekrut tenaga kerja bahkan hingga belasan orang. Keren, luar biasa,” kata Kak Na.

Untuk diketahui bersama, Ari Fonna adalah putra asli kelahiran Kota Juang Bireuen yang mencoba peruntungannya di dunia kerajinan kayu jati. Hanya bermodal tekad dan semangat, Ari menekuni kerajinan ini secara otodidak dan memanfaatkan video tutorial dari media YouTube.

“Saya belajar secara otodidak Bu, saya memanfaatkan YouTube untuk belajar. Alhamdulillah. Dari usaha ini saya bisa merekrut 12 pekerja lokal dan mendapatkan omset sebesar Rp50 juta hingga Rp60 juta per bulan,” ungkap Ari Fonna.

“Keren, karena tekad dan semangat Ari, kini kita memiliki sentra kerajinan kayu jati dengan produk yang sangat baik. Dulu kita hanya melihat kerajinan ini di Pulau Jawa, kini di Aceh sudah ada kerajinan ini,” pungkas Kak Na. []

Artikel Tinjau Sentra Kerajinan Tenun, Kak Na: Ajak Teman Lestarikan Tenun Aceh pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Artikel ‎Pemerintah Aceh Kirim Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Kebakaran di Aceh Tengah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Wakil Presiden didampingi Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), yang menyambut kedatangannya di Bandara Malikussaleh, Aceh Utara, sebelum bersama-sama menuju lokasi peninjauan.

Melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Dek Fadh menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap proses pemulihan di Aceh.

“Kedatangan Wapres Gibran sangat bermakna bagi masyarakat. Beliau dapat berdialog langsung dengan warga serta melihat secara utuh perkembangan proses pemulihan pascabencana,” ujar Dek Fadh.

Salah satu lokasi yang ditinjau adalah pembangunan Jembatan Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen. Di Desa Tingkeum Mayang, rombongan disambut Bupati Bireuen Mukhlis, Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat.

Di lokasi tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaen, memaparkan kondisi Jembatan Krueng Tingkeum mulai dari sebelum dilakukan penanganan hingga perkembangan perbaikan yang sedang berlangsung.

Wapres bersama rombongan juga meninjau area tebing sungai yang terdampak banjir untuk melihat secara langsung kerusakan infrastruktur. Pada kesempatan itu, Bupati Bireuen dan Wakil Gubernur Aceh menjelaskan kondisi wilayah serta langkah-langkah pemulihan yang telah dilakukan pemerintah.

Selain meninjau infrastruktur, Wapres Gibran juga menyempatkan diri berinteraksi dengan warga. Ia menyerahkan bantuan berupa buku tulis dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak di sekitar lokasi sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat terdampak.

Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan ke SD Negeri 7 Jangka dan Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen. Setelah menyelesaikan agenda di Bireuen, Wapres kembali ke Bandara Malikussaleh untuk melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Desa Lumut, Kabupaten Aceh Tengah.

Pemerintah Aceh berharap kunjungan tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur, sehingga aktivitas masyarakat dan pembangunan di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal.(infopublik.id)

Artikel Wapres Gibran Pantau Perbaikan Infrastruktur Pascabencana di Aceh pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

“Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Aceh sudah tepat dan sejalan dengan data yang kami miliki. Ini menunjukkan komunikasi yang baik antara Kementan dan Pemerintah Aceh, sebagaimana hubungan erat antara Pak Menteri dan Pak Gubernur,” ujar Arief di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

Arief menjelaskan bahwa total alokasi dukungan pemulihan sektor pertanian di Aceh mencapai Rp1,7 triliun, dari jumlah tersebut, Rp530 miliar disalurkan langsung ke daerah untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sawah melalui dana Tugas Pembantuan. Sisanya sebesar 1,2 Trilliun dikelola melalui satker pusat dan balai di bawah Kementan, berupa alat mesin pertanian serta bibit padi, jagung, dan komoditas lainnya yang langsung disalurkan sebagai manfaat kepada petani di Aceh.

Lebih lanjut, Moch. Arief Cahyono menyampaikan bahwa pelaksanaan program dari dana Rp530 miliar yang disalurkan langsung ke daerah semestinya sudah rampung bulan Juni lalu. Namun, hingga kini baru terealisasi 48 persen. Perlu ada percepatan dari semua pihak karena saat ini sudah bulan Agustus. Jika tidak terserap sampai akhir tahun, dana ini akan dikembalikan ke kas negara.

Realisasi anggaran melalui Satker dan Balai di bawah Kementan yang totalnya mencapai Rp 1,2 Triliun juga perlu percepatan. Keterlambatan ini disebabkan lambatnya usulan penetapan CPCL (calon petani calon lokasi) dari pemerintah daerah. Tanpa CPCL lengkap, anggaran tidak bisa dicairkan. Perlu ada percepatan dalam pengusulan dan kelengkapan administrasinya agar bantuan bisa segera dinikmati para petani terdampak bencana.  “Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh,” katanya.

Arief Cahyono melanjutkan semua program pemerintah pusat Ini untuk masyarakat Aceh, dan berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mempercepat pemanfaatannya, mengingat waktu tersisa 2026 tinggal empat bulan, karena bila tidak segera dicairkan, dana tersebut akan kembali ke kas negara dan manfaatnya tidak dirasakan optimal oleh petani Aceh. “Anggaran tersisa masih sekitar 1,1 trilliun dan waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera selesaikan,”tambahnya.

Selain program pemerintah, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bersama mitra kerja sudah mengalokasikan dana pribadi sekitar Rp40 miliar sebagai bentuk kepedulian dan kecintaannya pada masyarakat Aceh. Seluruh dana tersebut sudah tersalur sebagai dana bantuan di awal.awal bencana.

Adapun, Arief Cahyono turut mengenang momen kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf ke kediaman Menteri Amran di Jakarta pada Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan persahabatan, di mana Gubernur menyampaikan langsung apresiasi dan terima kasih atas dukungan pemulihan pascabencana sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.  “Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh. Semangat percepatan ini semata-mata demi kepentingan rakyat Aceh,” ujar Arief.

Satu hal, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono menegaskan komitmen Kementan untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dan seluruh pemangku kepentingan, agar percepatan pemulihan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani Aceh.(infopublik.id)

Artikel Kementan dan Pemerintah Aceh Terus Bersinergi Percepat Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Artikel Rp 2,5 Triliun Dana Kementan untuk Bencana, Pemerintah Aceh kelola Rp 9,7 Miliar pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Jembatan Lumut merupakan bagian dari ruas jalan nasional yang menghubungkan Takengon–Isé-Isé hingga Blang Kejeren. Keberadaannya memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di wilayah tengah Aceh.

Setibanya di Kabupaten Aceh Tengah menggunakan helikopter yang mendarat di lapangan sepak bola di sekitar lokasi jembatan, Wakil Presiden bersama rombongan langsung menuju Jembatan Lumut. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Presiden didampingi Wakil Gubernur Aceh bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tengah.

Turut hadir Bupati Aceh Tengah, Wakil Bupati Aceh Tengah, Ketua DPRK Aceh Tengah, Kapolres Aceh Tengah, Dandim Aceh Tengah, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Di lokasi, Wakil Presiden dan Wakil Gubernur Aceh menerima pemaparan dari pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional mengenai kondisi Jembatan Lumut, termasuk langkah penanganan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut guna memastikan kelancaran akses transportasi masyarakat.

Usai menerima penjelasan, Wakil Presiden bersama Wakil Gubernur Aceh meninjau langsung kondisi jembatan sekaligus menyapa masyarakat yang telah menunggu sejak pagi. Kehadiran rombongan disambut antusias oleh warga yang berharap penanganan infrastruktur tersebut dapat segera dituntaskan.

Usai meninjau Jembatan Lumut, Wakil Presiden bersama Wakil Gubernur Aceh dan rombongan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Gayo Lues. Rombongan bertolak menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Seribu Bukit sebelum menuju Jembatan Kendawi di Desa Dabung Gelang.

Di lokasi Jembatan Kendawi, Wakil Presiden dan Wakil Gubernur Aceh kembali menerima pemaparan dari pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional mengenai kondisi jembatan, progres penanganan, serta rencana tindak lanjut yang disiapkan untuk menjaga kelancaran akses transportasi masyarakat.

Wakil Presiden bersama Wakil Gubernur Aceh kemudian meninjau langsung kondisi Jembatan Kendawi dan menyapa masyarakat yang menyambut kedatangan rombongan. Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap percepatan penanganan infrastruktur strategis yang menjadi urat nadi mobilitas dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Peninjauan di Aceh Tengah dan Gayo Lues diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam mempercepat pembangunan serta penanganan infrastruktur strategis, sehingga konektivitas antarwilayah tetap terjaga dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Artikel Didampingi Wagub Aceh, Wapres Tinjau Jembatan Lumut dan Jembatan Kendawi pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.