Hal itu disampaikan Tomsi, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/07/2026

Menurut Tomsi, GPM  dinilai mendesak untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi pangan nasional.

Berdasarkan data minggu keempat Juli 2026, tekanan kenaikan harga beras dan minyak goreng telah meluas serta memerlukan perhatian serius, masing-masing tercatat di 152 dan 109 kabupaten/kota.

Selain komoditas beras dan minyak goreng, Tomsi turut menyoroti tingginya disparitas harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer.

Kondisi tersebut mengindikasikan pentingnya pengawasan rantai distribusi secara lebih ketat oleh kementerian, lembaga, dan Pemda agar margin harga tetap berada dalam batas wajar.

“Kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi. Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut,” ujar Tomsi.

Merespons arahan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan pihaknya telah merencanakan GPM, yang difokuskan pada komoditas beras dan akan digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada awal Agustus 2026.(infopublik.id)

Artikel Kemendagri Instruksikan Penguatan Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Inflasi pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Hal itu disampaikan Tito, saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, dan Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026)

Tito menyatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, sehingga tata kelola pemerintahan tidak dapat disamaratakan.

Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial budaya di setiap wilayah menjadi kunci sukses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Indonesia kita adalah negara yang besar, itu harus kita betul-betul pahami. Negara kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar dengan populasi terbesar adalah Indonesia. Ini mengandung kompleksitas sendiri untuk mengelola administrasi pemerintahannya,” kata Tito.

Ia mengatakan, keberagaman masyarakat Indonesia membutuhkan pendekatan pelayanan publik yang bervariasi sesuai tingkat perkembangan sosialnya.

Karena itu, para lulusan diminta untuk tidak memilih-milih lokasi penempatan dan harus siap menjalankan tugas kepamongprajaan di mana pun berada.

“Adik-adik semua akan berhadapan sama mereka, harus melayani mereka. Karena adik-adik akan ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia, dan harus siap dengan itu. Harus siap beradaptasi menerapkan ilmu pemerintahannya sesuai kondisi masyarakat yang sangat variatif itu. Jangan berpikir nanti akan dinasnya di Bandung saja atau Jakarta,” tegas Tito..(infopublik.id)

Artikel Mendagri: ASN Harus Adaptif Hadapi Kemajemukan Daerah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Artikel Skor Integritas Daerah Jadi Alarm Dini, KPK-Kemendagri Sinergi Cegah Korupsi Kepala Daerah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Artikel Menko Kumham Imipas: Penangkapan Buron Interpol Tak Pakai KUHAP pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan Presiden tetap memandang kritik publik sebagai masukan penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

“Presiden memandang kritik, termasuk pemberitaan mengenai sekolah yang mengalami kerusakan, sebagai masukan yang penting untuk diungkap. Berbagai temuan di lapangan menjadi perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dengan itikad baik menjadi bagian dari proses membangun Indonesia yang lebih baik,” ujar Fifi di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut Fifi, pernyataan Presiden mengenai istilah londo ireng perlu dipahami dalam konteks yang utuh sebagai sebuah kiasan politik, bukan ditujukan untuk menyudutkan profesi tertentu, media, maupun kelompok masyarakat.

Ia menjelaskan, Presiden mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap narasi yang sengaja dibangun untuk menggambarkan Indonesia seolah tidak memiliki harapan ataupun kemajuan.

“Yang disampaikan Presiden adalah ajakan untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja merangkai narasi seolah-olah Indonesia tidak memiliki harapan dan tidak sedang bergerak maju. Kritik tentu diperlukan, tetapi berbeda dengan upaya membangun pesimisme secara sistematis,” katanya.

Fifi menegaskan pemerintah menghormati kebebasan pers, kritik masyarakat, serta peran berbagai elemen bangsa sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ruang publik juga perlu dijaga agar tidak dipenuhi narasi yang mengabaikan berbagai langkah penyelesaian yang tengah dilakukan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah akan terus menjawab berbagai kritik melalui kerja nyata dan percepatan penyelesaian persoalan di berbagai sektor.

“Fokus pemerintah adalah menyelesaikan persoalan satu per satu, mempercepat perbaikan di lapangan, dan memastikan masyarakat merasakan manfaatnya. Ruang demokrasi tetap terbuka, tetapi mari bersama-sama menjaga agar kritik menjadi energi perbaikan,” pungkasnya.(infopublik.id)

Artikel Kritik Penting, Tapi Jangan Terjebak Narasi yang Memupus Optimisme Bangsa pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kepergian Zulmansyah Sekedang menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh insan pers di Indonesia. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam dunia jurnalistik. Ia aktif mendorong peningkatan kualitas wartawan, menjaga independensi pers, serta memperkuat peran organisasi profesi dalam menghadapi tantangan era digital.

Sebagai Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai program kerja organisasi. Di bawah kepemimpinannya, PWI terus berupaya meningkatkan profesionalisme wartawan melalui pelatihan, sertifikasi, serta penguatan etika jurnalistik. Ia juga dikenal sebagai figur yang terbuka, komunikatif, dan mampu merangkul berbagai kalangan, baik di internal organisasi maupun mitra eksternal.

Kabar wafatnya almarhum dengan cepat menyebar dan memicu gelombang duka dari berbagai pihak. Ucapan belasungkawa mengalir dari tokoh pers, pejabat pemerintah, hingga rekan-rekan jurnalis di seluruh penjuru tanah air. Banyak yang mengenang almarhum sebagai pribadi yang sederhana, bersahaja, namun tegas dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan kebebasan pers.

Di tengah dinamika dunia media yang terus berubah, Zulmansyah Sekedang dikenal sebagai sosok yang konsisten menjaga marwah profesi wartawan. Ia kerap menekankan pentingnya integritas, akurasi, dan tanggung jawab dalam setiap karya jurnalistik. Baginya, pers tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga pilar penting dalam menjaga demokrasi.

Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam. Namun, semangat dan dedikasinya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi jurnalis berikutnya untuk terus menjaga profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan kekuatan.

Artikel Innalilahi Wa innailaihi Raji’un, Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Di Kota Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, cuaca ekstrem yang terjadi pada Rabu (15/4) pukul 16.30 WIB masih dalam penanganan. Peristiwa ini menerjang empat kecamatan, yakni Lubuk Linggau Utara II, Lubuk Linggau Timur I, Lubuk Linggau Timur II, dan Lubuk Linggau Barat I. Satu warga dilaporkan mengalami luka-luka, sementara BPBD setempat terus melakukan asesmen dan koordinasi.

Di Kabupaten Aceh Tenggara, angin kencang merusak puluhan rumah di Kecamatan Semadam. Tercatat 15 unit rumah rusak berat, 15 rusak sedang, dan 30 rusak ringan di tiga desa, yakni Kinga Lapter, Kinga Gabungan, dan Sepakat Segenep. Sebanyak 60 kepala keluarga atau 239 jiwa terdampak, namun tidak ada korban jiwa.

Sementara itu, di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, angin kencang berdampak pada 20 kepala keluarga di tiga desa di Kecamatan Lae Parira. Dua keluarga terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat. BPBD masih melakukan pendataan dan penanganan darurat.

Beralih ke Pulau Jawa, tanah longsor terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, yang menyasar 10 desa di Kecamatan Nawangan dan Bandar. Sebanyak 33 kepala keluarga terdampak, dan warga bersama petugas masih melakukan pembersihan material longsor.

Di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, longsor mengancam enam keluarga di tiga kecamatan, yakni Pagedongan, Wanayasa, dan Madukara. Penanganan darurat telah dilakukan oleh BPBD setempat.

Sedangkan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, longsor melanda 10 desa di 10 kecamatan. Data sementara mencatat satu warga mengalami luka ringan, 10 kepala keluarga terdampak, dan tujuh keluarga lainnya terancam. Kerusakan rumah terdiri dari empat unit rusak sedang dan enam unit rusak ringan. Hingga Jumat (17/4), pembersihan material masih berlangsung.

Menanggapi kondisi tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Berdasarkan prakiraan, sebagian besar wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat.

BNPB juga meminta seluruh BPBD untuk memperkuat pemantauan cuaca, khususnya di daerah hulu dan kawasan rawan longsor, serta memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal guna meminimalkan risiko bagi masyarakat.(**)

Artikel Cuaca Ekstrem Dominasi Bencana, BNPB Catat Dampak di Sejumlah Daerah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Peperangan Amerika Serikat, Pete Hegseth di Pentagon, Senin (13/4/2026).

Kemitraan ini menjadi langkah strategis kedua negara dalam merespons meningkatnya tensi keamanan kawasan, sekaligus memperkuat stabilitas regional melalui kerja sama militer yang lebih terintegrasi.

Dalam pernyataannya, Hegseth menegaskan bahwa hubungan pertahanan Indonesia–AS terus berkembang dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik.  “Kemitraan ini memperkuat pencegahan konflik regional dan komitmen bersama terhadap perdamaian melalui kekuatan,” ujarnya.

Sementara itu, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa kerja sama ini dibangun atas prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, serta diarahkan untuk memperkuat kepentingan nasional kedua negara secara berkelanjutan. “Hari ini kami hadir dengan komitmen besar untuk membangun hubungan pertahanan yang akan bertahan lintas generasi,” kata Sjafrie.

Tiga Pilar Strategis dan Modernisasi Pertahanan

Kemitraan ini mencakup tiga pilar utama, yakni penguatan kapasitas organisasi militer, peningkatan pelatihan dan pendidikan profesional, serta perluasan kerja sama operasional dan latihan bersama.

Dalam implementasinya, kedua negara juga akan mengembangkan kerja sama teknologi pertahanan mutakhir, termasuk kemampuan asimetris, sistem otonom, serta teknologi maritim generasi baru. Selain itu, kerja sama pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga diperkuat guna meningkatkan kesiapan operasional.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari transformasi pertahanan Indonesia menuju sistem yang lebih modern dan adaptif terhadap ancaman non-konvensional.

Perluasan Latihan Militer dan Interoperabilitas

Kedua negara saat ini tercatat melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahun. Ke depan, cakupan dan kompleksitas latihan tersebut akan terus diperluas, termasuk penguatan latihan gabungan seperti Super Garuda Shield.

Peningkatan interoperabilitas menjadi fokus utama, guna memastikan kesiapan operasi bersama dalam berbagai skenario, termasuk penanggulangan krisis dan stabilisasi kawasan.

Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencakup modernisasi pertahanan dan peningkatan kemampuan kolektif kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan global.

Posisi Indonesia dalam Arsitektur Keamanan Global

Dalam konteks global, kemitraan ini mempertegas posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat juga mengapresiasi kontribusi aktif Indonesia dalam berbagai inisiatif internasional, termasuk misi stabilisasi dan kerja sama kemanusiaan.

Selain itu, kerja sama historis kedua negara, termasuk dalam upaya pemulangan prajurit AS yang gugur pada Perang Dunia II, turut menjadi fondasi hubungan strategis yang terus diperkuat hingga saat ini.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Asta Cita, khususnya memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas global, meningkatkan pertahanan negara, serta membangun kemitraan internasional yang setara dan saling menguntungkan.

Menuju Babak Baru Kerja Sama Pertahanan

Baik Indonesia maupun Amerika Serikat sepakat bahwa kemitraan ini merupakan titik awal bagi penguatan kerja sama yang lebih luas di masa depan. Dengan hubungan diplomatik yang telah terjalin lebih dari 75 tahun, kedua negara kini memasuki fase baru kolaborasi strategis di bidang pertahanan.

Di tengah meningkatnya rivalitas global dan kompleksitas ancaman keamanan, kemitraan ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) di kawasan, sekaligus menjaga stabilitas dan perdamaian Indo-Pasifik.(infopublik.id)

Artikel Indonesia-AS Bentuk Kemitraan Pertahanan Strategis, Perkuat Daya Tangkal Indo-Pasifik pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Alam Melayu Sriwijaya di Jakarta, Senin (13/4/2026), yang membahas rencana penyelenggaraan seminar nasional bertema keislaman, spiritualitas, dan lingkungan (ekoteologi) di Palembang.

Menag menyatakan, pendekatan berbasis nilai agama memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran publik yang lebih kuat dan berkelanjutan terkait pentingnya menjaga kelestarian alam.

“Palembang mayoritas entitasnya Melayu, ini sangat cocok dengan program ekoteologi yang sedang kita kembangkan,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan berbasis kultural dan keagamaan dapat menjadi instrumen efektif dalam menanamkan kesadaran ekologis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membumi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Kementerian Agama, lanjutnya, terus memperkuat kesadaran ekologis melalui berbagai jalur, mulai dari pendidikan agama hingga bimbingan kemasyarakatan, sebagai bagian dari transformasi peran agama dalam menjawab isu-isu kontemporer.

Menag juga menekankan perlunya perubahan paradigma dalam memahami ajaran agama, dari yang semula berfokus pada aspek ritual menjadi praktik yang berdampak nyata, termasuk dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

“Nilai keimanan tidak hanya berhenti pada aspek spiritual personal, tetapi harus hadir dalam bentuk tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan,” tegasnya.

Ia menilai, penguatan ekoteologi dapat menjadi pintu masuk untuk membangun kesadaran baru bahwa krisis lingkungan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan spiritual.

Rencana seminar nasional yang akan digelar bersama UIN Raden Fatah Palembang diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil untuk merumuskan langkah konkret dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan upaya pelestarian lingkungan.

Menag menyambut positif inisiatif tersebut dan menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas jangkauan gerakan ekoteologi di Indonesia.

Dengan menjadikan ekoteologi sebagai agenda prioritas, Kementerian Agama menegaskan peran strategis agama dalam merespons krisis lingkungan, sekaligus mendorong lahirnya kesadaran etis dalam menjaga bumi sebagai amanah bersama.

Langkah ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan berbasis nilai keagamaan dan budaya (Asta Cita), serta meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup (Asta Cita).(infopublik.id)

Artikel Menag Dorong Pendekatan Ekoteologi, Perkuat Peran Agama dalam Pelestarian Lingkungan pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam merespons dinamika sosial yang kian kompleks, sekaligus mempertemukan dua kekuatan utama bangsa: dunia akademik dan organisasi masyarakat sipil.

Rektor UI, Heri Hermansyah, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar kemitraan formal, melainkan upaya memperkuat nilai dan akal sehat publik di tengah arus perubahan. “Keduanya memikul tanggung jawab yang sama, yaitu memperkuat nilai, menjaga akal sehat publik, serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan beradab,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kolaborasi ini berangkat dari semangat fastabiqul khairat yang telah dibangun sejak pertemuan sebelumnya di Yogyakarta pada bulan Ramadan, dan kini diwujudkan dalam program yang lebih terarah dan berdampak.

Sebagai implementasi kerja sama, UI dan Muhammadiyah akan mengembangkan sejumlah program strategis, di antaranya Program Studi Lanjut dan Program Percepatan (fast-track), yang diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan global.

Kemitraan ini juga dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus memperluas kontribusi nyata pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Perubahan Sosial

Dalam kuliah umum bertema “Intelektual, Masyarakat Sipil, dan Perubahan Sosial”, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa kolaborasi kampus dan civil society (gerakan masyarakat sipil) harus melampaui simbolisme dan menghasilkan dampak nyata.

Menurutnya, intelektual sejati tidak hanya diukur dari gelar akademik, tetapi dari kemampuan menghadirkan solusi yang membebaskan, memberdayakan, dan mencerahkan masyarakat. “Intelektual adalah panggilan moral yang menuntut tanggung jawab sosial,” tegasnya.

Haedar juga mengingatkan bahwa perubahan sosial saat ini berlangsung sangat cepat, ditandai oleh urbanisasi, ekspansi wilayah perkotaan, serta disrupsi akibat revolusi digital. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial, lanjutnya, telah membentuk realitas baru yang memengaruhi pola pikir dan interaksi sosial, sekaligus mendorong pergeseran nilai menuju individualisme dan materialisme.

Dalam konteks kebangsaan, ia menilai liberalisasi politik dan ekonomi pascareformasi belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan nilai, sehingga memunculkan praktik politik transaksional dan melemahnya etika publik.

Di tingkat global, tantangan juga mencakup krisis lingkungan dan perkembangan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan yang berpotensi melampaui kendali manusia jika tidak diiringi kebijaksanaan.

Untuk itu, Haedar menekankan pentingnya rekonstruksi nilai berbasis spiritualitas dan kearifan lokal, serta penguatan budaya musyawarah, moderasi, dan saling menghargai. “Perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa harus bersinergi merespons perubahan secara konstruktif,” ujarnya.

Kerja sama UI dan Muhammadiyah ini diharapkan tidak hanya memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan sosial yang lebih beradab dan berkelanjutan.

Sinergi tersebut sekaligus menegaskan peran strategis kampus dan masyarakat sipil sebagai penjaga nilai, penggerak perubahan, dan mitra negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.(infopublik.id)

Artikel UI-Muhammadiyah Perkuat Kolaborasi, Kampus dan Civil Society Didorong Jaga Arah Perubahan Sosial pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.