Keikutsertaan kedua sanggar tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Aceh Barat. Dalam festival budaya Melayu berskala nasional dan internasional ini, mereka tampil bersama delegasi seni dari berbagai provinsi di Indonesia serta sejumlah negara serumpun yang membawa ragam budaya dan tradisi Melayu.

Melalui kolaborasi bertajuk Meusahoe Art X Sanggar Bayeun Seutia, para seniman menampilkan kekayaan budaya Aceh melalui perpaduan tari tradisional, musik daerah, serta unsur kearifan lokal yang mencerminkan identitas masyarakat Aceh Barat. Penampilan tersebut menjadi wujud komitmen generasi muda dalam menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan seni budaya Aceh kepada masyarakat yang lebih luas.

Gelar Melayu Serumpun (GEMES) 2026 menjadi ajang penting untuk mempererat hubungan budaya antardaerah dan negara-negara serumpun. Selain menjadi panggung pertunjukan seni, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif melalui berbagai penampilan seni tradisional.

Pimpinan Sanggar Meusahoe Art, Syeh Masri, mengatakan keikutsertaan dalam GEMES 2026 menjadi motivasi bagi para pelaku seni untuk terus berkarya dan mengembangkan budaya Aceh.”Keikutsertaan ini merupakan motivasi bagi kami untuk terus berkarya dan mengembangkan seni dan budaya Aceh. Kami berharap dapat terus menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Aceh Barat untuk mencintai dan melestarikan seni budaya daerah kita,” ujar Syeh Masri.

Ia berharap Sanggar Meusahoe Art X Sanggar Bayeun Seutia dapat terus menjadi contoh bagi sanggar-sanggar seni lainnya di Aceh Barat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah, sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat di berbagai ajang budaya tingkat nasional maupun internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Syeh Masri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga sanggar dapat berpartisipasi dalam ajang bergengsi tersebut.”Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat atas apresiasi dan dukungan yang diberikan kepada Sanggar Meusahoe Art X Sanggar Bayeun Seutia. Dukungan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berkarya dan melestarikan budaya Aceh,” tutupnya.(sti)

Artikel Sanggar Meusahoe Art X Sanggar Bayeun Seutia Wakili Aceh Barat di Gelar Melayu Serumpun (GEMES) 2026 pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Safrizal mengatakan, Pemkab Aceh Barat memberikan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada Dekranasda yang telah konsisten berupaya meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kreatif.

“Tantangan ekonomi hari ini semakin kompleks dan dinamis, mulai dari persaingan pasar, perkembangan teknologi hingga tuntutan produk yang lebih inovatif. Kita tidak bisa hanya bergantung pada lapangan kerja yang tersedia, kita harus mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui usaha produktif berbasis potensi lokal,” kata Safrizal.

Maka dari itu kata Safrizal, PKW merupakan program yang sangat strategis dalam menyiapkan wirausaha yang mandiri, kreatif dan mampu menciptakan berbagai peluang usaha. PKW ini juga tidak hanya membekali peserta dengan keterampilan teknis saja, tetapi juga membangun karakter, mental dan jiwa kewirausahaan yang kuat.

“Program PKW ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan wirausaha muda sekaligus mengembangkan potensi kerajinan daerah, termasuk sulaman benang emas, bordir, serta berbagai produk kreatif unggulan Aceh Barat lainnya,” ujar Safrial. Pemkab Aceh Barat berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi daerah.

Dukungan tersebut akan terus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas SDm, pembinaan usaha, perluasan akses pemasaran, pemanfaatan teknologi digital dan penguatan jaringan kemitraan. “Kami berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh – sungguh, menyerap ilmu dan pengalaman dari narasumber, serta menjadikannya sebagai bekal untuk membangun usaha,” katanya.

Safrizal juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi dan masyarakat untuk terus bersinerg dalam mendukung penguatan UMKM di Kabupaten Aceh Barat. Sehingga nantinya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Artikel Pemkab Aceh Barat Dorong Wirausaha Mandiri Lewat Program PKW Dekranasda pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Bupati Tarmizi menegaskan bahwa tim yang dikukuhkan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pendampingan, dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, penelantaran, maupun berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya. “Perempuan dan anak merupakan kelompok yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus.

Setiap bentuk kekerasan yang terjadi terhadap mereka bukan hanya persoalan individu atau keluarga, tetapi merupakan persoalan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Tarmizi. Ia menjelaskan, keberadaan UPTD PPA merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menghadirkan layanan yang cepat, terpadu, profesional, dan berperspektif korban dalam penanganan berbagai kasus yang melibatkan perempuan dan anak.

Menurutnya, Tim Pendampingan Kasus UPTD PPA memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga proses reintegrasi sosial bagi para korban. “Pengukuhan tim ini sangat penting untuk memastikan setiap korban memperoleh hak-haknya secara penuh, mendapatkan perlindungan yang layak, serta pendampingan yang berkeadilan,” katanya.

Tarmizi juga mengingatkan seluruh anggota tim yang baru dikukuhkan agar menjalankan amanah tersebut dengan penuh empati, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya membangun koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, psikolog, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendamping lainnya.

Selain itu, Tarmizi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan meningkatkan kepedulian serta keberanian melapor apabila menemukan kasus di lingkungan sekitar. “Kita tidak boleh bersikap apatis. Mari bersama-sama melindungi perempuan dan anak. Jangan ada lagi korban yang merasa sendiri, takut, atau tidak mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan,” tegasnya.

Melalui pengukuhan Tim Pendampingan Kasus UPTD PPA ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap terciptanya sistem perlindungan yang semakin kuat, responsif, dan humanis, sehingga perempuan dan anak dapat hidup dengan aman, terlindungi, serta memperoleh hak-haknya secara optimal di tengah masyarakat.

Artikel Bupati Aceh Barat Kukuhkan Tim Pendampingan Kasus UPTD PPA pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Aksi penanaman 1000 pohon ini diselenggarakan pada 5 Juni 2026 untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. LPHK (Lembaga Pengelola Hutan Kampung) Peteri Pukes menjadi inisiator kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mendorong aksi nyata dalam pelestarian hutan dan alam.

Pelatihan Kader Lingkungan yang diselenggarakan oleh Yayasan HAkA (Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh) merupakan program yang menjadi wadah pembelajaran, diskusi, dan penguatan kapasitas bagi generasi muda agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu lingkungan hidup, khususnya terkait kerusakan lingkungan, konflik sumber daya alam, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan substantif, keterampilan advokasi, serta kemampuan analisis dan kampanye lingkungan sehingga mampu berperan aktif sebagai agent of change dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup di Aceh.

Reje Mendale, Syaifullah, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Menurutnya, pascabencana yang terjadi beberapa bulan lalu, masyarakat perlu mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

“Ini merupakan kegiatan yang sangat positif. Setelah kurang lebih enam bulan pascabencana, kita harus bersama-sama menjaga lingkungan dan alam sekitar. Alhamdulillah kondisi wisata di Mendale saat momentum Iduladha juga mulai kembali seperti semula,” ujarnya.

Senada dengan itu, Camat Kebayakan, Nashrin, mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon menjadi langkah baik dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

“Setelah banyak kehilangan akibat bencana, kegiatan ini menjadi langkah yang baik untuk mengajak masyarakat kembali peduli terhadap lingkungan. Menjaga alam harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Perwakilan Yayasan HAkA, Badrul Irfan, turut menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari upaya melindungi kehidupan masyarakat di masa depan.

“Bencana membuat kita menyadari bahwa kehilangan bukan hanya sekadar kehilangan benda, tetapi juga mata pencaharian dan tempat tinggal. Karena itu, menjaga alam dan konservasi lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Kehadiran banyak generasi muda dalam kegiatan ini menjadi harapan besar agar lingkungan tetap lestari dan dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) sekaligus Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Aceh Tengah, Ny. Vitriani, mengajak seluruh masyarakat untuk mulai menjaga lingkungan dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari.

“Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita demi kelestarian alam. Dengan menjaga hal-hal kecil hari ini, kita juga sedang menjaga masa depan yang lebih baik,” tuturnya. Melalui kegiatan ini, Kader Lingkungan HAkA Batch 4 diharapkan tidak hanya menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga mampu mendorong lahirnya aksi-aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup dan memperkuat gerakan konservasi di Aceh.

Artikel Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kader Lingkungan HAkA Batch 4 Ikuti Aksi Penanaman 1000 Pohon di Aceh Tengah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Aceh memberikan arahan kepada personel Polres Gayo Lues sekaligus menandatangani prasasti pembangunan Mako Polsek Dabun Gelang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepolisian di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Kapolda Aceh didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Ira Marzuki melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kegiatan dimaksud. Turut mendampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Wibowo, S.I.K.,beserta Wakil ketua Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Nur Ari. Dirpolairud Polda Aceh Brigjen Pol. Wahyu Prihatmaka, S.H., M.H., Karo SDM Polda Aceh Kombes Pol. Dr. Ricky P. Kertapati, S.I.K., M.Si., beserta Pengurus Bhayangkari Daerah Aceh Ny. Sonya Ricky, serta Dirintelkam Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza, S.I.K., M.M., M.H., beserta pengurus Bhayangkari Daerah Aceh Ny.Fitri Said.

Setibanya di Mapolres Gayo Lues, rombongan Kapolda Aceh disambut Kapolres Gayo Lues AKBP Hyrowo, S.I.K., bersama Bupati Gayo Lues dan unsur Forkopimda, Jajaran BNNK Gayo Lues dan personel Polres Gayo Lues serta Bhayangkari
Cabang Gayo Lues.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Gayo Lues memaparkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Gayo Lues yang secara umum dalam keadaan aman dan kondusif. Selain itu, juga memaparkan berbagai program pelayanan kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan jajaran Polres Gayo Lues.

Kapolda Aceh kemudian menandatangani prasasti pembangunan Mako Polsek Dabun Gelang sebagai bagian dari upaya peningkatan fasilitas pelayanan kepolisian guna mendukung pelaksanaan tugas personel di lapangan dan mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat.

Dalam arahannya kepada personel, Kapolda Aceh menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pelaksanaan tugas seluruh personel Polres Gayo Lues yang terus hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

Kapolda menegaskan, kehadiran Polri di tengah masyarakat harus mampu memberikan rasa aman, membantu penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan, menangani musibah yang menimpa Masyarakat serta menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Polri harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan sikap humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk membantu di bidang pendidikan, ekonomi pertanian serta bidang lainnya dalam menjamin harkamtibmas,” ujar Kapolda Aceh.

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar terus menjaga integritas, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, serta mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Gayo Lues.

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya Polda Aceh dalam melakukan pembinaan terhadap satuan kewilayahan sekaligus memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung stabilitas keamanan dan pembangunan daerah.

Artikel Kunker ke Polres Gayo Lues, Kapolda Aceh Tekankan Peningkatan Pelayanan dan Tandatangani Prasasti Pembangunan Polsek Dabun Gelang pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Johan Pahlawan, Nopy Orizae Sativa, S.Pd, Gr, mengatakan bahwa konferensi ini menjadi momentum penting bagi para guru TK untuk meningkatkan kompetensi profesional dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini di Kecamatan Johan Pahlawan,” ujarnya.

Sementara itu, pengawas kegiatan, Cut Azria, S.Pd, menyampaikan bahwa konferensi berlangsung dengan berbagai rangkaian kegiatan, termasuk sesi diskusi, seminar pendidikan, serta pemilihan pengurus IGTKI PGRI kecamatan yang baru. Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan tentang metode pembelajaran inovatif dan pengembangan kreativitas anak.

Salah satu peserta mengaku mendapatkan banyak manfaat dari konferensi ini. “Saya belajar banyak tentang teknik mengajar yang lebih menarik bagi anak-anak, serta strategi membangun kerja sama yang efektif antar guru,” katanya.

Konferensi ini diharapkan dapat mendorong guru TK di Kecamatan Johan Pahlawan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan generasi muda di wilayah tersebut.(ril)

Artikel Konferensi Tahunan IGTKI PGRI Johan Pahlawan Perkuat Kompetensi Guru TK pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi yang mewakili Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, serta dihadiri unsur Forkopimda dan pejabat terkait, di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Pidie Jaya Samsul Maidi, perwakilan Kejaksaan Negeri melalui Kasi Pidum Suheri, Kasikum Iptu Junaidi, Kasi Humas AKP Mahruzar Haryadi, serta para pejabat internal Polres Pidie Jaya.

Dalam keterangannya, Kompol Iswahyudi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara narkotika, sekaligus memastikan barang bukti tidak disalahgunakan.

“Pemusnahan ini bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk nyata komitmen kami dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba yang dapat merusak generasi bangsa,” ujarnya.

Sepanjang awal tahun 2026, Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya berhasil mengungkap 7 kasus narkotika dengan total barang bukti sabu seberat 153,50 gram dan ganja 805 gram. Dari jumlah tersebut, sebagian telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan berdasarkan keputusan Kejaksaan Negeri Pidie Jaya.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari dua perkara, yakni sabu seberat 132 gram dan ganja 475 gram, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara membakar ganja, sementara sabu dimusnahkan melalui pencampuran dengan cairan alkohol.

Kasi Humas Polres Pidie Jaya AKP Mahruzar Haryadi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud profesionalisme Polri dalam penanganan barang bukti serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Pidie Jaya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika secara konsisten dan berkelanjutan.

“Peredaran narkoba adalah ancaman serius. Karena itu, kami tidak akan berhenti melakukan penindakan demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Pidie Jaya berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukum setempat.

Artikel Polres Pidie Jaya Musnahkan Ratusan Gram Narkotika, Tegaskan Komitmen Perangi Peredaran Gelap pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Desakan tersebut disampaikan Ayahwa dalam rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang turut dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan dan BPS, di ruang Oproom Setdakab Aceh Utara, Jumat (17/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Ayahwa secara tegas meminta agar masyarakat dengan kategori desil tinggi tetap dapat memperoleh layanan kesehatan seperti biasa, setidaknya hingga Juli 2026. Ia menilai kebijakan ini penting sebagai bentuk respons terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih terdampak bencana banjir.

“Saya meminta kepada semua pihak agar memberikan tenggang waktu kepada masyarakat yang desilnya tinggi hingga bulan Juli 2026. Untuk sementara, mereka tetap bisa berobat tanpa diberlakukan aturan desil,” ujar Ayahwa.

Menurutnya, kondisi pascabencana telah membuat banyak warga kehilangan harta benda bahkan pekerjaan. Jika aturan desil tetap diberlakukan secara ketat, maka dikhawatirkan akan semakin memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

Ayahwa juga menegaskan bahwa langkah cepat dan solusi konkret harus segera diambil agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Ia ingin memastikan tidak ada warga yang dirugikan akibat kebijakan administratif di tengah situasi darurat.

Di sisi lain, Kepala BPS Aceh Utara, Armelia Amri, mengungkapkan sejumlah kendala yang terjadi di lapangan terkait penerapan sistem desil. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah gampong untuk mengaktifkan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Menurutnya, optimalisasi SIKS-NG akan memudahkan proses pengusulan perubahan data masyarakat, sehingga klasifikasi desil bisa lebih akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lhokseumawe, Rita Masyita Ridwan, turut menyampaikan keprihatinannya atas persoalan tersebut. Ia mendorong adanya solusi kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

Rita juga mengusulkan alternatif sementara, seperti pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk membantu masyarakat yang belum terakomodasi dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Ini membutuhkan kepedulian bersama. Mungkin melalui CSR perusahaan, masyarakat bisa tetap mendapatkan akses berobat. Di puskesmas mungkin masih bisa ditangani, tetapi untuk layanan rumah sakit tentu membutuhkan biaya lebih besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini, terutama di tengah kondisi ekonomi warga yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.

Dengan adanya dorongan dari pemerintah daerah ini, diharapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan berkeadilan dapat segera diterapkan, sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala administratif.(**)

Artikel Bupati Aceh Utara Minta Aturan Desil BPJS Ditangguhkan hingga Juli 2026 pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan tersebut diikuti juga oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Setdakab Bener Meriah Ridha Ma’ruf, Kepala BKPP Sukur, Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi, serta Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Arkiandi.

Talk show ini merupakan bagian dari program pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) serta pimpinan daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, serta Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai integritas dalam kepemimpinan publik, khususnya dalam menghadapi tantangan godaan kekuasaan serta pentingnya menjaga amanah jabatan di era digital yang semakin kompleks.

Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penguatan budaya antikorupsi dalam setiap lini pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Wakil Bupati Bener Meriah, Armia, menyambut baik kegiatan tersebut sebagai sarana penguatan komitmen integritas bagi para pejabat daerah.

Menurutnya, penguatan nilai integritas menjadi hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal. “Integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan amanah publik. Pemerintah daerah harus terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kemendagri untuk memastikan setiap pemimpin daerah memiliki pemahaman yang kuat mengenai etika pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.(InfoPublik)

Artikel Bener Meriah Ikuti Penguatan Integritas Pemimpin Daerah dengan Kemendagri pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gayo Lues, Surya Darma, mengatakan bahwa angin puting beliung yang melanda wilayah tersebut menyebabkan empat rumah warga mengalami kerusakan ringan.

“Kami telah melakukan penanganan pertama dan menyalurkan logistik berupa terpal dan paket sembako kepada warga terdampak,” ujarnya.

Selain kejadian puting beliung, pada hari yang sama juga terjadi bencana banjir susulan di Desa Cane Toa, Kecamatan Rikit Gaib. Warga yang terdampak dilaporkan telah mengungsi sementara ke balai desa setempat.

“Untuk masyarakat yang terkena banjir di Cane Toa sudah mengamankan diri ke balai desa. Jumlah rumah yang terendam masih dalam proses pendataan,” jelas Surya Darma.

BPBD Gayo Lues saat ini terus melakukan pendataan serta pemantauan di lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah daerah juga mengimbau warga agar tetap waspada mengingat intensitas curah hujan masih tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana susulan. “Cuaca masih berpotensi ekstrem, sehingga masyarakat diimbau tetap waspada dan berhati-hati,” tambahnya.(InfoPublik)

Artikel Pemkab Gayo Lues Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Dabun Gelang pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.