Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakapolres Pidie Jaya Kompol Iswahyudi yang mewakili Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, serta dihadiri unsur Forkopimda dan pejabat terkait, di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Pidie Jaya Samsul Maidi, perwakilan Kejaksaan Negeri melalui Kasi Pidum Suheri, Kasikum Iptu Junaidi, Kasi Humas AKP Mahruzar Haryadi, serta para pejabat internal Polres Pidie Jaya.

Dalam keterangannya, Kompol Iswahyudi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara narkotika, sekaligus memastikan barang bukti tidak disalahgunakan.

“Pemusnahan ini bukan sekadar prosedur, tetapi bentuk nyata komitmen kami dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba yang dapat merusak generasi bangsa,” ujarnya.

Sepanjang awal tahun 2026, Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya berhasil mengungkap 7 kasus narkotika dengan total barang bukti sabu seberat 153,50 gram dan ganja 805 gram. Dari jumlah tersebut, sebagian telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan berdasarkan keputusan Kejaksaan Negeri Pidie Jaya.

Adapun barang bukti yang dimusnahkan berasal dari dua perkara, yakni sabu seberat 132 gram dan ganja 475 gram, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara membakar ganja, sementara sabu dimusnahkan melalui pencampuran dengan cairan alkohol.

Kasi Humas Polres Pidie Jaya AKP Mahruzar Haryadi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan wujud profesionalisme Polri dalam penanganan barang bukti serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari.

Ia juga menegaskan bahwa Polres Pidie Jaya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkotika secara konsisten dan berkelanjutan.

“Peredaran narkoba adalah ancaman serius. Karena itu, kami tidak akan berhenti melakukan penindakan demi menjaga keamanan dan masa depan generasi muda,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Pidie Jaya berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukum setempat.

Artikel Polres Pidie Jaya Musnahkan Ratusan Gram Narkotika, Tegaskan Komitmen Perangi Peredaran Gelap pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Desakan tersebut disampaikan Ayahwa dalam rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang turut dihadiri perwakilan BPJS Kesehatan dan BPS, di ruang Oproom Setdakab Aceh Utara, Jumat (17/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Ayahwa secara tegas meminta agar masyarakat dengan kategori desil tinggi tetap dapat memperoleh layanan kesehatan seperti biasa, setidaknya hingga Juli 2026. Ia menilai kebijakan ini penting sebagai bentuk respons terhadap kondisi masyarakat yang saat ini masih terdampak bencana banjir.

“Saya meminta kepada semua pihak agar memberikan tenggang waktu kepada masyarakat yang desilnya tinggi hingga bulan Juli 2026. Untuk sementara, mereka tetap bisa berobat tanpa diberlakukan aturan desil,” ujar Ayahwa.

Menurutnya, kondisi pascabencana telah membuat banyak warga kehilangan harta benda bahkan pekerjaan. Jika aturan desil tetap diberlakukan secara ketat, maka dikhawatirkan akan semakin memperburuk akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan.

Ayahwa juga menegaskan bahwa langkah cepat dan solusi konkret harus segera diambil agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Ia ingin memastikan tidak ada warga yang dirugikan akibat kebijakan administratif di tengah situasi darurat.

Di sisi lain, Kepala BPS Aceh Utara, Armelia Amri, mengungkapkan sejumlah kendala yang terjadi di lapangan terkait penerapan sistem desil. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah gampong untuk mengaktifkan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Menurutnya, optimalisasi SIKS-NG akan memudahkan proses pengusulan perubahan data masyarakat, sehingga klasifikasi desil bisa lebih akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lhokseumawe, Rita Masyita Ridwan, turut menyampaikan keprihatinannya atas persoalan tersebut. Ia mendorong adanya solusi kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan kesehatan.

Rita juga mengusulkan alternatif sementara, seperti pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk membantu masyarakat yang belum terakomodasi dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Ini membutuhkan kepedulian bersama. Mungkin melalui CSR perusahaan, masyarakat bisa tetap mendapatkan akses berobat. Di puskesmas mungkin masih bisa ditangani, tetapi untuk layanan rumah sakit tentu membutuhkan biaya lebih besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini, terutama di tengah kondisi ekonomi warga yang belum sepenuhnya pulih pascabencana.

Dengan adanya dorongan dari pemerintah daerah ini, diharapkan kebijakan yang lebih fleksibel dan berkeadilan dapat segera diterapkan, sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala administratif.(**)

Artikel Bupati Aceh Utara Minta Aturan Desil BPJS Ditangguhkan hingga Juli 2026 pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan tersebut diikuti juga oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Setdakab Bener Meriah Ridha Ma’ruf, Kepala BKPP Sukur, Kepala Dinas Kominfo Ilham Abdi, serta Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Arkiandi.

Talk show ini merupakan bagian dari program pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) serta pimpinan daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Wawan Wardiana, serta Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai integritas dalam kepemimpinan publik, khususnya dalam menghadapi tantangan godaan kekuasaan serta pentingnya menjaga amanah jabatan di era digital yang semakin kompleks.

Dalam paparannya, para narasumber menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penguatan budaya antikorupsi dalam setiap lini pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Wakil Bupati Bener Meriah, Armia, menyambut baik kegiatan tersebut sebagai sarana penguatan komitmen integritas bagi para pejabat daerah.

Menurutnya, penguatan nilai integritas menjadi hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal. “Integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan amanah publik. Pemerintah daerah harus terus berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Kemendagri untuk memastikan setiap pemimpin daerah memiliki pemahaman yang kuat mengenai etika pemerintahan, sekaligus memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.(InfoPublik)

Artikel Bener Meriah Ikuti Penguatan Integritas Pemimpin Daerah dengan Kemendagri pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gayo Lues, Surya Darma, mengatakan bahwa angin puting beliung yang melanda wilayah tersebut menyebabkan empat rumah warga mengalami kerusakan ringan.

“Kami telah melakukan penanganan pertama dan menyalurkan logistik berupa terpal dan paket sembako kepada warga terdampak,” ujarnya.

Selain kejadian puting beliung, pada hari yang sama juga terjadi bencana banjir susulan di Desa Cane Toa, Kecamatan Rikit Gaib. Warga yang terdampak dilaporkan telah mengungsi sementara ke balai desa setempat.

“Untuk masyarakat yang terkena banjir di Cane Toa sudah mengamankan diri ke balai desa. Jumlah rumah yang terendam masih dalam proses pendataan,” jelas Surya Darma.

BPBD Gayo Lues saat ini terus melakukan pendataan serta pemantauan di lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah daerah juga mengimbau warga agar tetap waspada mengingat intensitas curah hujan masih tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana susulan. “Cuaca masih berpotensi ekstrem, sehingga masyarakat diimbau tetap waspada dan berhati-hati,” tambahnya.(InfoPublik)

Artikel Pemkab Gayo Lues Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Dabun Gelang pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Penyaluran bantuan tersebut mencakup beras dan minyak goreng yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat di 11 kecamatan, sebagai upaya menjaga ketahanan pangan serta meringankan beban ekonomi masyarakat.

Adapun rincian penerima di setiap kecamatan yakni Kecamatan Pining sebanyak 1.303 penerima, Blangkejeren 3.618 penerima, Kutapanjang 1.769 penerima, Rikit Gaib 830 penerima, Terangun 2.070 penerima, Blangpegayon 1.518 penerima, Putri Betung 2.050 penerima, Tripe Jaya 1.475 penerima, Blangjerango 1.664 penerima, Dabun Gelang 1.360 penerima, dan Pantan Cuaca 834 penerima.

Wakil Bupati Gayo Lues, Maliki, menegaskan bahwa program bantuan pangan ini sangat penting di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.

“Program bantuan pangan ini sangat penting dan strategis untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan baik,” ujar Maliki.

Ia juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel oleh seluruh pihak terkait, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun pelaksana di lapangan.

“Saya menegaskan agar penyaluran bantuan ini dilakukan dengan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, serta benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak tanpa penyimpangan,” tegasnya.

Maliki juga mengingatkan masyarakat penerima agar memanfaatkan bantuan dengan bijak untuk kebutuhan sehari-hari serta tidak menjadikannya sebagai ketergantungan jangka panjang. “Bapak ibu yang merasa mampu, saya mohon tidak usah menerima bantuan ini, karena masih banyak saudara kita yang lebih membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Kutacane, Fahmi Hafiza Siregar, menyampaikan bahwa jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

“Penyaluran kali ini naik dua kali lipat dari alokasi Oktober–November tahun lalu. Setiap kepala keluarga menerima 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng,” jelasnya.

Fahmi menambahkan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat yang layak menerima serta menjaga ketahanan pangan di daerah.

Ia juga mengimbau agar bantuan tidak diperjualbelikan dan digunakan sesuai kebutuhan rumah tangga. Selain itu, data penerima yang tidak sesuai akan terus diperbarui sesuai basis data dari pemerintah pusat. “Kami berharap bantuan ini benar-benar bermanfaat dan digunakan dengan baik oleh masyarakat,” tutupnya.(infopublik.id)

Artikel Pemkab Gayo Lues dan Bulog Salurkan Bantuan Pangan 2026 ke 11 Kecamatan pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Lebih lanjut, Tarmizi menjelaskan bahwa alasan yang diberikan oleh pihak provinsi adalah karena Aceh Barat tidak dikategorikan sebagai daerah terdampak musibah, sehingga hanya layak menerima tambahan dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar dari total dana penyesuaian DOKA provinsi sebesar Rp75 miliar. Padahal, menurutnya, kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan kebutuhan pembangunan di Aceh Barat tidak kalah mendesak dibanding daerah lain. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya ada harapan terhadap realisasi dana PORA sebesar Rp80 miliar yang akan dialihkan untuk pembangunan rumah sakit regional, namun rencana tersebut batal tanpa kejelasan prosedural yang memadai, dan kini dialihkan ke skema TKD yang juga tidak terealisasi bagi Aceh Barat.

Bupati menyampaikan kekecewaannya secara langsung saat berada di Banda Aceh, Jumat (17/4/2026), dengan menekankan perlunya penjelasan terbuka mengenai indikator, rumus, dan aturan pembagian dana tersebut. Ia mengaku telah mengajukan pertanyaan kepada TAPA, tetapi hingga kini belum menerima jawaban yang memuaskan. Ketidakjelasan ini, kata Tarmizi, berpotensi memicu spekulasi di kalangan masyarakat, terutama karena pola serupa terjadi dalam beberapa kesempatan sebelumnya, di mana Aceh Barat kerap terpinggirkan dalam alokasi sumber daya pembangunan. Meskipun banyak pertanyaan yang mengarah pada dugaan adanya agenda tersembunyi atau pertimbangan politik, Tarmizi menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tidak berspekulasi secara terbuka demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik yang lebih luas.

Tarmizi juga mengingatkan bahwa sebelumnya Gubernur Aceh pernah memberikan arahan agar Aceh Barat mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam konteks pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah. Namun, realitas di lapangan justru berbeda, di mana kebijakan alokasi anggaran seolah mengabaikan komitmen tersebut. Sebagai kepala daerah, Tarmizi menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh Barat untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan, bukan untuk terlibat dalam dinamika politik tingkat provinsi. Ia tidak berniat melaporkan persoalan ini ke ranah yang lebih tinggi demi menghindari beban tambahan bagi Gubernur, tetapi tetap menuntut transparansi dan keadilan dalam pengambilan kebijakan anggaran.

Situasi ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat dan aparatur daerah di Aceh Barat, yang merasa wilayah mereka terus-menerus diperlakukan secara diskriminatif dalam hal pendistribusian dana publik. Tarmizi menegaskan bahwa kekecewaan ini bukan semata-mata soal angka, tetapi soal prinsip keadilan, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang inklusif. Ia berharap pemerintah provinsi dapat segera memberikan penjelasan resmi dan terbuka, serta membuka ruang dialog untuk memastikan bahwa setiap keputusan keuangan publik didasarkan pada pertimbangan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini, suara dari Aceh Barat tetap menggema: perlunya keadilan fiskal yang benar-benar merata bagi seluruh kabupaten di Provinsi Aceh.

Artikel Bupati Aceh Barat Kecewa Tak Dapat TKD 2026, Pertanyakan Keputusan TAPA pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan utama berlangsung di kawasan Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, yang dikenal sebagai salah satu titik strategis di pusat kota Meulaboh. Sebelum aksi bersih-bersih dimulai, seluruh peserta mengikuti apel kebersihan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Barat, Drs. Hasmi Zuandi, MSc. Dalam pengarahan tersebut, Hasmi menekankan bahwa peran ASN tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Ia menyampaikan bahwa kebersihan lingkungan dan penghematan energi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari lingkungan kerja sendiri.

“Selain menjaga kebersihan lingkungan, penggunaan sepeda juga menjadi langkah nyata dalam menghemat bahan bakar serta mendukung gaya hidup sehat,” tegas Hasmi. Ia menambahkan bahwa gerakan ini bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk menanamkan budaya baru di kalangan aparatur sipil. Program seperti ini diharapkan dapat menjadi pemicu transformasi perilaku, khususnya dalam mendukung visi daerah melalui kampanye “Aceh Barat Bersih dan Asri”, yang telah menjadi agenda prioritas pemerintah setempat.

Partisipasi ASN dalam kegiatan ini terlihat sangat antusias, baik dalam aksi gotong royong maupun dalam konvoi sepeda menuju kantor. Suasana kebersamaan dan semangat kekeluargaan kental terasa sepanjang jalur yang dilalui. Banyak peserta yang menyatakan dukungan terhadap kegiatan ini dan berharap dapat dilaksanakan secara berkala. Mereka juga menilai bahwa langkah sederhana seperti bersepeda dan membersihkan lingkungan dapat memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi kesehatan pribadi, tetapi juga bagi kualitas udara dan kenyamanan publik di wilayah perkotaan.

Dengan semangat kolaborasi dan kesadaran kolektif, langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh ASN Aceh Barat diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Gerakan ini mencerminkan bagaimana aparatur negara dapat menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, serta membangun budaya kerja yang ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, inisiatif seperti ini dapat turut mendorong terwujudnya Aceh Barat sebagai daerah yang lebih sehat, lestari, dan berkelanjutan secara ekologis.

Artikel ASN Aceh Barat Dorong Gaya Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan Lewat Aksi Bersepeda dan Gotong Royong pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Said Fadheil menekankan bahwa Aceh Barat termasuk dalam daerah yang berpotensi terdampak selama dua periode krusial, yaitu 11 hingga 16 April dan 16 hingga 20 April 2026. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menyepelekan potensi ancaman, terutama di wilayah pesisir dan dataran rendah yang rentan terhadap banjir dan longsor. “Ini menjadi perhatian kita bersama. Kita perlu mengantisipasi kemungkinan hujan deras yang dapat terjadi pada beberapa malam ke depan. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti kejadian sebelumnya,” ujar Wabup, merujuk pada insiden bencana hidrometeorologi tahun-tahun sebelumnya yang sempat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas warga.

Upaya mitigasi telah dikoordinasikan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kini beroperasi 24 jam penuh. Tim siaga ditempatkan di sejumlah titik rawan, terutama di sepanjang aliran sungai dan kawasan permukiman yang memiliki riwayat genangan. Selain itu, instruksi telah disebarkan ke seluruh jajaran kecamatan dan aparatur gampong untuk senantiasa memantau kondisi lingkungan dan segera melaporkan adanya perubahan signifikan. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Gubernur Aceh dalam rangka memperkuat respons cepat dan keterlibatan komunitas lokal dalam sistem peringatan dini.

Beberapa lokasi yang sebelumnya pernah terdampak bencana alam juga mendapat perhatian khusus. Tim BPBD dan relawan terus berjaga di tempat-tempat tersebut, terutama saat hujan turun, guna memastikan evakuasi dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi eskalasi kondisi. Pemantauan dilakukan secara intensif terhadap ketinggian muka air, kestabilan tebing, dan kondisi drainase lingkungan. Kesiapsiagaan ini dianggap krusial karena dinamika cuaca bersifat fluktuatif dan sulit diprediksi secara pasti meskipun didukung data ilmiah.

Wakil Bupati menegaskan bahwa peringatan ini bersifat preventif dan didasarkan pada prinsip kehati-hatian. “Karena itu, kita semua diminta untuk tetap waspada. Ini adalah langkah antisipasi agar kita bisa meminimalisir dampak yang mungkin terjadi,” pungkasnya. Ia juga mengajak warga untuk senantiasa menjaga komunikasi dengan aparat setempat, memperhatikan informasi resmi dari instansi terkait, dan tetap berdoa agar Aceh Barat serta seluruh wilayah Aceh terhindar dari bencana alam yang merugikan jiwa dan harta benda.

Artikel Wabup Aceh Barat Ingatkan Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem 11-20 April 2026 pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menekankan bahwa ibadah haji bukan hanya merupakan perjalanan fisik yang melelahkan, tetapi juga merupakan ujian spiritual dan mental yang mendalam. Ia mengingatkan para jamaah untuk senantiasa menjaga kesehatan, disiplin dalam mengikuti arahan petugas, serta menjaga akhlak selama berada di Tanah Suci. “Perjalanan haji adalah perjalanan suci yang memerlukan kekuatan lahir dan batin. Jaga kondisi kesehatan agar seluruh ibadah dapat ditunaikan dengan baik,” ujar Said Fadheil. Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesiapan jamaah dalam menghadapi cuaca ekstrem, kerumunan, dan intensitas ibadah yang tinggi selama di Mekkah dan Madinah.

Selain menitipkan amanat kepada jamaah, Wabup juga menyampaikan harapan kepada Kementerian Agama dan pihak terkait agar memberikan pendampingan, pelayanan, serta pengawasan yang optimal selama proses pemberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Ia menilai peran petugas haji sangat krusial dalam memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keteraturan jamaah. Dalam konteks ini, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi penting agar tidak terjadi hambatan logistik maupun komunikasi selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung.

Di akhir sambutannya, Said Fadheil turut memohon doa dari seluruh jamaah untuk kemajuan Kabupaten Aceh Barat. Ia berharap, melalui doa-doa yang dipanjatkan di tempat-tempat suci seperti Masjidil Haram dan Arafah, daerah ini dapat terus berkembang, mendapatkan keberkahan, dan mampu mewujudkan pembangunan yang merata serta berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Harapan ini mencerminkan keterikatan spiritual antara masyarakat Aceh Barat dengan nilai-nilai agama yang menjadi fondasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan sehari-hari.

Para jamaah dijadwalkan berangkat menuju embarkasi haji pada Rabu, 6 Mei 2026, pukul 21.00 WIB, menggunakan armada bus umum yang telah disiapkan oleh panitia daerah. Acara pelepasan menjadi momen yang sangat bermakna, tidak hanya bagi para jamaah dan keluarga yang melepas kepergian orang tercinta, tetapi juga bagi masyarakat luas yang turut merasakan kebahagiaan dan kebanggaan. Di setiap sudut masjid dan lingkungan sekitar, terdengar lantunan doa dan dzikir yang mengiringi keberangkatan mereka, dengan harapan agar seluruh jamaah diberi kelancaran, kesehatan, dan kemudahan dalam menunaikan rukun Islam kelima, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur dan mabruroh.

Artikel Pemkab Aceh Barat Melepas 259 Jamaah Calon Haji di Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Artikel Pendataan RTLH di Aceh Barat Dimulai, Posko Pengaduan DTSEN Akan Dibentuk di Gampong pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.