Kegiatan yang berlangsung di bawah langit cerah tersebut menjadi salah satu sarana pembinaan fisik sekaligus memperkuat kekompakan dan semangat para siswa selama menjalani pendidikan. Dengan penuh antusias, para peserta mengikuti setiap gerakan senam secara serempak, mencerminkan kedisiplinan, kekompakan, serta jiwa pantang menyerah yang terus dibentuk selama proses pendidikan.

Diklat SPPI KDKMP dan KNMP Tahun 2026 berada di bawah pimpinan Dankolat I/Sumbagut, Brigjen TNI Ali Imran, serta di bawah pengasuhan dan pembinaan Komandan Satdik I/A Rindam Iskandar Muda, Letkol Inf Faisal Akbar Yunus, S.I.P.

Selain bertujuan menjaga kebugaran jasmani, Senam Gembira juga menjadi bagian dari pembentukan karakter para siswa. Melalui kegiatan tersebut, peserta dilatih untuk membangun kerja sama, meningkatkan disiplin, serta menumbuhkan semangat kebersamaan yang menjadi modal penting dalam menjalani pendidikan dan pengabdian.

Semangat para siswa terpancar melalui setiap gerakan yang penuh energi. Kekompakan yang ditunjukkan menjadi cerminan generasi muda yang terus ditempa dengan nilai-nilai disiplin, loyalitas, dedikasi, dan tanggung jawab sebagai bekal dalam mengemban tugas demi bangsa dan negara.

Di balik pembinaan yang berlangsung di lingkungan militer, proses pendidikan SPPI/KDKMP di Satdik I/A Rindam Iskandar Muda berlangsung dalam suasana yang positif, penuh semangat, dan menyenangkan. Berbagai kegiatan yang dikemas secara edukatif dan membangun kebersamaan menunjukkan bahwa peserta tidak hanya dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, tetapi juga menikmati setiap proses pembelajaran, saling mendukung, serta membangun persaudaraan yang kuat selama mengikuti pendidikan.

Momentum ini menegaskan bahwa pembinaan karakter tidak hanya dilakukan melalui kegiatan akademik dan latihan lapangan, tetapi juga melalui aktivitas jasmani yang mampu memperkuat kebugaran fisik, solidaritas, serta jiwa korsa di lingkungan pendidikan.

Dengan mengusung semangat “Disiplin Terbina, Semangat Terjaga, Kebersamaan Menguatkan, Mengabdi untuk Bangsa,” Satdik I/A Rindam Iskandar Muda terus berkomitmen membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, dan siap memberikan pengabdian terbaik bagi Indonesia.(*)

Artikel Pendidikan SPPI/KDKMP di Rindam Iskandar Muda Berlangsung Happy dan Menyenangkan pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyeleksi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berpotensi menjadi peserta Program Kemitraan Investasi untuk UMKM Naik Kelas (Partners-Up) Tahun 2026. Melalui proses wawancara, tim seleksi melakukan penilaian terhadap profil usaha, potensi pengembangan bisnis, serta kesiapan UMKM dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan investor.

Program Partners-Up merupakan inisiatif yang dirancang untuk mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM di Aceh. Melalui program ini, peserta yang terpilih akan memperoleh berbagai bentuk pendampingan, penguatan kapasitas usaha, akses informasi investasi, serta kesempatan memperluas jaringan kemitraan dengan pelaku usaha yang lebih besar.

Dalam sambutannya, Plh. Kepala DPMPTSP Aceh, Muhammad Aqsha, menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku usaha agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

“Kegiatan seleksi ini menjadi langkah awal dalam menjaring UMKM terbaik yang memiliki potensi untuk berkembang dan naik kelas melalui dukungan program kemitraan investasi. Kami berharap program ini dapat membuka akses yang lebih luas bagi UMKM untuk menjalin kerja sama dengan investor maupun dunia usaha,” ujarnya.

Melalui pelaksanaan wawancara seleksi yang berlangsung pada 25 Juni 2026 ini, DPMPTSP Aceh berharap dapat memilih UMKM yang tidak hanya memiliki produk unggulan, tetapi juga memiliki komitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan usahanya. Dengan demikian, Program Partners-Up Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong iklim investasi yang semakin kondusif di Aceh.(*)

Artikel DPMPTSP Aceh Gelar Wawancara Seleksi UMKM Calon Peserta Program Partners-Up 2026 pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Rapat tersebut diselenggarakan sebagai langkah awal dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis berupa Ruas Jalan Nasional Jantho–Keumala. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengadaan tanah dan pembangunan jalan.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta membahas berbagai aspek administratif dan teknis yang diperlukan untuk proses penetapan lokasi pengadaan tanah. Pembahasan meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian tata ruang, koordinasi antarinstansi, serta tahapan yang harus dilalui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses penetapan lokasi dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai regulasi, sehingga pelaksanaan pembangunan Ruas Jalan Nasional Jantho–Keumala dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui kehadiran DPMPTSP Aceh dalam rapat tersebut, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat dalam mendukung kelancaran proses perizinan dan pengadaan tanah, sehingga pembangunan infrastruktur strategis di Aceh dapat berjalan tepat waktu dan memberikan dampak positif terhadap konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Artikel DPMPTSP Aceh Hadiri Rapat Persiapan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Ruas Jalan Nasional Jantho–Keumala pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Perubahan tersebut tidak lepas dari kerja Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA yang terus mengawal percepatan pemulihan di berbagai daerah Aceh.

Di Aceh Tamiang, misalnya, pembangunan huntap terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 37 lokasi telah dinyatakan siap dibangun dari total 40 lokasi yang diusulkan. Program ini menjadi harapan besar bagi warga yang kehilangan rumah akibat banjir dan tanah longsor pada akhir 2025 lalu.

Selain pembangunan hunian, berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya juga terus dipulihkan untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh warga. Ahmat Amin, warga Bireuen, menilai pembangunan yang berjalan telah membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat.

“Sekarang akses ke kota lebih mudah, anak-anak bisa bersekolah di gedung yang layak, dan kami memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha. Ini perubahan yang sangat berarti bagi kami,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik wilayah, tetapi juga mengembalikan semangat dan optimisme masyarakat setelah menghadapi berbagai kesulitan akibat bencana.

Melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan hunian tetap, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat, Satgas PRR berupaya memastikan pemulihan berjalan secara menyeluruh. Sebab, pemulihan bukan hanya tentang membangun kembali bangunan yang rusak, tetapi juga membantu masyarakat kembali menjalani kehidupan yang lebih aman, produktif, dan sejahtera.

Di tengah berbagai tantangan yang masih ada, jejak kerja Satgas PRR menjadi bukti bahwa pemulihan yang terencana dan kolaboratif mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Aceh.

Artikel Jejak Nyata Satgas PRR: Infrastruktur Bangkit, Harapan Warga Kembali Tumbuh pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Melihat urgensi tersebut, ia menginisiasi langkah perguruan tinggi untuk turun langsung ke masyarakat melalui Fakultas Kedokteran USK, yang menggelar kegiatan penguatan layanan kesehatan di Hunian Sementara (Huntara) penyintas banjir Aceh Tamiang, Senin (15/6/2026).

Safrizal menekankan perlunya pendekatan baru dalam penanganan bencana. “Dalam kondisi darurat bukan masyarakat yang datang, tapi dokter-dokter yang harus datang. Ini bagian dari bakti perguruan tinggi kepada masyarakat,” kata Safrizal. USK pun menurunkan tim spesialis, mulai dari ahli jantung anak, obstetri dan ginekologi, hingga psikolog untuk membantu pemulihan trauma pascabencana.

Ia berharap inisiatif ini tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan bisa diperluas ke daerah lain yang terdampak. Safrizal membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi lain, termasuk di Sumatera Utara, untuk membangkitkan semangat masyarakat.

Ia pun meminta tim dari USK untuk menyampaikan temuan di lapangan sebagai bahan masukan dan evaluasi kinerja pemerintah. “Tim yang telah turun ke masyarakat, tolong catat apa yang bisa diberikan kepada saya baik sebagai Ketua MWA atau sebagai Kepala Posko Satgas Bencana. Sarankan kepada kami apa yang bisa kita lakukan,” pesannya.

Menutup pesannya, Safrizal menegaskan bahwa ilmu pengetahuan menemukan maknanya ketika mampu memberikan manfaat bagi manusia. “Ilmu tidak hanya sekadar ilmu, tetapi ilmu pengetahuan menemukan maknanya ketika ia mampu memberikan manfaat bagi manusia,” ujarnya.

Di sisi lain, pemulihan sarana prasarana kesehatan pascabencana di tingkat makro menunjukkan progres positif. Data Kementerian Kesehatan dan Posko Satgas PRR per 8 Juni 2026 menunjukkan seluruh RSUD dan Puskesmas di tiga provinsi terdampak yang sempat berhenti beroperasi, kini telah kembali berjalan normal. Dari 2.952 Puskesmas Pembantu, 99,76 persen sudah pulih, menyisakan enam unit yang masih menggunakan gedung pengganti.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Aceh Tamiang, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wirausaha USK, Dekan Fakultas Kedokteran USK, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, Ketua TDMRC USK, Seluruh Kepala Puskesmas Wilayah Kab Aceh Tamiang.

*Tinjau Sumur Bor dan PDAM, Pastikan Pasokan Air Bersih*
Selain fokus pada layanan kesehatan, kunjungan kerja Safrizal ZA di Aceh Tamiang juga menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih.

Safrizal mengecek langsung sumur bor yang telah dikerjakan oleh Satgas PRR di Gampong Johar, yang kini menjadi sumber air utama bagi warga sekitar. Di lokasi tersebut tinggal 300 KK, dengan 20 KK di antaranya sudah mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Sementara 280 KK lainnya masih menunggu hasil verifikasi untuk bantuan kerusakan rumah kategori ringan dan sedang.

Kunjungan di Aceh Tamiang kemudian diakhiri dengan meninjau kondisi PDAM Mon Krueng Baro yang mengalami kerusakan pada mesin intake serta ribuan meteran pelanggan. Untuk mengatasi kendala ini, Safrizal menyampaikan bahwa Satgas PRR akan segera menyalurkan bantuan 25 ton PAC (polyaluminium chloride) dengan standar food grade untuk proses penjernihan air massal.

Artikel Safrizal ZA Inisiasi Program Pengabdian Masyarakat USK Pascabencana pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan GAPPA menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran operasional perusahaan. Aspirasi yang disampaikan diterima secara terbuka oleh Pemerintah Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan hak demokrasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

M. Aqsha menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh menghargai setiap masukan, kritik, dan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Seluruh informasi dan laporan yang diterima akan menjadi bahan untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, objektif, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu akan diproses oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan hukum,” ujar M. Aqsha.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya menjaga iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, dengan tetap memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan perizinan dan regulasi yang berlaku.

Kegiatan penerimaan aksi berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif. Pemerintah Aceh berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan penyampaian aspirasi secara konstruktif demi terciptanya tata kelola pemerintahan dan investasi yang baik di Aceh.(*)

Artikel Plh Kepala DPMPTSP Aceh: Setiap Laporan Masyarakat Akan Diproses Secara Profesional pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Selain soal kewenangan Pemerintah Aceh, Mualem meminta Tim Pembahas UUPA juga fokus pada keberlanjutan Dana Otsus Aceh. “Kita harapkan disetujui Dana Otsus Aceh sebesar 2,5 persen, atau minimal sama dengan Papua,” kata Mualem.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem dalam diskusi dengan Tim Pembahas Revisi UUPA dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh yang berlangsung di kantor Penghubung Aceh di Jakarta. Diskusi ini dilaksanakan menjelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) Banleg DPR-RI dan DPR Aceh di ruang rapat Banleg DPR-RI, Jakarta, Senin (25 Mei 2026)

Sehari sebelum RDP tersebut, Gubernur Mualem memanggil Ketua DPRA Zulfadhlli (Abang Samalanga) beserta seluruh Tim Pembahas Revisi UUPA dari DPR Aceh ke Jakarta. “Kita memanggil mereka agar berada pada sudut pandang yang sama,” kata Mualem.

Selain Tim dari DPRA, Mualem juga memanggil tim dari Pemerintah Aceh yang terlibat dalam pembahasan revisi UUPA. Bahkan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Nasir Syamaun juga ikut diboyong ke Jakarta untuk memperkuat diskusi dengan DPR Aceh.

Termasuk Juru Bicara Pemerintah Aceh Dr Nurlis Effendi dan Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man) yang juga adalah Tim Pembahas Revisi UUPA dari Pemerintah Aceh.

Mengenai kewenangan Pemerintah Aceh dan Dana Otsus Aceh, Wagub Fadlullah (Dek Fadh) berpandangan yang sama dengan Mualem. “Saya yakin mengenai Dana Otsus akan dipenuhi oleh Pemerintah Pusat,” kata Dek Fadh.

Dek Fadh menekankan cara menyampaikannya saja. “Komunikasi yang baik, tentu menghasilkan kebaikan,” katanya. Dek Fadh juga meminta dalam pembahasan Revisi UUPA ini ikut melibatkan kampus-kampus dan komponen masyarakat Aceh. “Sehingga mencerminkan Aceh secara lebih luas,” katanya.

Sementara, Sekda Nasir yang bertindak sebagai moderator dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa dari Draft Revisi UUPA terdapat 52 poin revisi. “Ada 51 pasal yang direvisi, sedangkan kita mengusulkan 8 pasal revisi dan satu pasal tambahan,” kata Sekda Nasir. “Karena itu, kita perlu lihat secara menyeluruh.”

Adapun Abang Samalanga mengatakan setiap perubahan norma-norma atau pasal-pasal tetap perlu berkonsultasi dengan DPR Aceh. “Ketika kami menyampaikan pandangan pada RDP Banleg DPR-RI, maka kami menyampaikan sikap Aceh,” katanya. Pandangan yang sama disampaikan Ketua Fraksi Gerindra-PKS DPR Aceh, Abdurrahman Ahmad. “Sebetulnya usulan DPR-RI banyak yang positif untuk Aceh,” katanya.

Di tempat yang sama, Ampon Man, memberi pandangan mengenai filosofi UUPA. “UUPA adalah sebuah mahakarya, naskahnya luar biasa, bahkan melibatkan pihak internasional. Revisi tujuannya agar UUPA bisa dilaksanakan. Ini juga akan menjadi catatan terhadap Aceh di masa depan,” katanya.[]

Artikel Gubernur Mualem: Revisi UUPA untuk Hindari Potensi Konflik Masa Depan pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kehadiran Bupati disambut langsung oleh Kepala Sekolah UPT Sentra Darussa’adah, Ilza Satriadi, S.Pd., beserta jajaran guru dan tenaga kependidikan. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dan pengelola lembaga pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Syech Muharram menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen dalam upaya pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan di Aceh Besar.

Melalui konsep pendidikan berasrama yang terarah dan berkualitas, sekolah ini diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“Kita juga berharap Sekolah Rakyat dapat menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang putus sekolah atau belum menikmati pendidikan layak, guna meningkatkan mutu pendidikan dan memutus rantai kemiskinan di Aceh Besar,” ungkapnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Itu sebabnya, keberadaan Sekolah Rakyat dinilai sangat penting dalam mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Kami berharap sekolah rakyat dapat melahirkan lulusan yang berdaya saing melalui fasilitas standar yang memadai, sehingga anak-anak di Aceh Besar memiliki masa depan lebih baik,” lanjutnya.

Selain meninjau fasilitas pendidikan, Bupati juga memberikan arahan kepada para tenaga pendidik agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi. Ia menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai keislaman sebagai fondasi dalam membentuk karakter generasi muda Aceh Besar.

Dalam arahannya, Syech Muharram mengajak seluruh tenaga pendidik agar tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga membina akhlak dan kepribadian peserta didik agar tumbuh menjadi generasi yang berintegritas.

“Mudah-mudahan generasi Aceh Besar ke depan menjadi generasi yang tangguh, unggul, dan menjadi pemimpin-pemimpin hebat untuk menjaga agama, bangsa dan negara,” pungkasnya. (**)

Artikel Bupati Aceh Besar Kunjungi Sekolah Rakyat Darussa’adah di Darul Imarah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Azhari, mengatakan percepatan sertifikasi tanah wakaf terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi aset umat dari potensi sengketa hukum sekaligus memastikan pemanfaatannya berjalan optimal dan produktif.

“Untuk 2026, pemerintah menargetkan sebanyak 304 bidang tanah wakaf tambahan dapat disertifikasi. Target ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menuntaskan seluruh bidang tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum di Aceh,” ujar Azhari, Selasa (14/4/2026).

Menurutnya, capaian sertifikasi tanah wakaf di Aceh secara umum menunjukkan perkembangan positif. Namun, tren tahunan dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.

Pada 2023, sebanyak 1.231 sertifikat berhasil diterbitkan. Angka tersebut meningkat menjadi 1.282 sertifikat pada 2024. Namun, pada 2025 jumlahnya turun signifikan menjadi 224 sertifikat. “Penurunan ini menjadi perhatian serius sehingga percepatan sertifikasi tanah wakaf menjadi salah satu prioritas utama,” katanya.

Azhari menegaskan, kepastian hukum atas tanah wakaf sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan aset umat serta menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Untuk mempercepat proses tersebut, Kanwil Kementerian Agama Aceh kini menerapkan pendekatan strategi jemput bola.

Melalui skema ini, Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, dan penghulu didorong aktif mendatangi para nazir guna membantu proses administrasi perwakafan, mulai dari pendataan ikrar wakaf hingga tahapan menuju sertifikasi. “Jika dulu nazir yang melapor, sekarang kita yang bergerak mendatangi mereka agar pendataan ikrar wakaf menuju sertifikat tidak lagi dianggap sulit,” jelas Azhari.

Ia menambahkan, langkah terpadu tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat sertifikasi, tetapi juga membuka peluang pengembangan wakaf produktif yang dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan kepastian hukum yang kuat, tanah wakaf di Aceh diharapkan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat serta generasi mendatang.(infopublik.id)

Artikel Aceh Tuntaskan Legalitas Tanah Wakaf, 14.239 Bidang Telah Kantongi Sertifikat pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Muhsin, mengatakan program tersebut juga menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah.

“Empat program prioritas ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dayah di Aceh secara menyeluruh,” kata Muhsin, Senin (13/4/2026).

Muhsin menjelaskan, salah satu program utama adalah pengembangan Elektronik Data Tunggal Dayah (E-Datuda) yang ditujukan untuk mengintegrasikan seluruh data dayah dalam satu sistem digital.

Sistem tersebut diharapkan mampu mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pendidikan dayah.

“Dengan sistem ini, kita bisa memperkuat perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Program prioritas lainnya adalah peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dayah melalui pelatihan, workshop, serta pengembangan kapasitas.

Menurut Muhsin, peningkatan kompetensi guru menjadi hal penting agar tenaga pendidik mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. “Peningkatan kompetensi guru menjadi hal penting agar tenaga pendidik mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman,” ujarnya.

Selain itu, Disdik Dayah Aceh juga mendorong pemberdayaan ekonomi santri dan tenaga pengajar melalui pelatihan keterampilan hidup serta kewirausahaan. “Santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga keterampilan yang dapat membuat mereka mandiri secara ekonomi,” tambahnya.

Sementara program keempat adalah peningkatan sarana dan prasarana dayah di seluruh Aceh guna mendukung proses belajar mengajar yang lebih layak dan nyaman.

Muhsin menegaskan, seluruh program tersebut diharapkan dapat memperkuat peran dayah sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman yang mencetak generasi unggul dan berdaya saing.

“Keempat program prioritas ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan dayah. Kami berharap dukungan semua pihak agar Aceh menjadi lebih maju, bermartabat, dan tetap berlandaskan nilai syariat Islam,” pungkasnya.(infopublik.id)

Artikel Disdik Dayah Aceh Tetapkan Empat Program Prioritas untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.