Kegiatan yang berlangsung di Banda Aceh ini menjadi wadah penting dalam mempererat hubungan antar kader serta memperkuat sinergi antara komisariat, cabang, dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Aceh Besar. Suasana pertemuan berlangsung hangat namun tetap sarat dengan pembahasan strategis terkait arah dan masa depan organisasi.

Dalam sambutannya, Musriadi Aswad menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi merupakan fondasi utama dalam menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas gerakan HMI. Ia menekankan pentingnya soliditas internal, mulai dari tingkat komisariat sebagai basis kaderisasi hingga ke tingkat cabang sebagai penggerak utama organisasi.

Menurutnya, peran aktif kader menjadi kunci dalam memastikan keberlangsungan organisasi di tengah berbagai tantangan zaman. Selain itu, ia juga mendorong kontribusi nyata dari para alumni melalui KAHMI untuk terus mendukung pengembangan kapasitas kader dan memperluas jaringan organisasi.

“Silaturahmi ini menjadi momentum untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun HMI yang lebih solid dan progresif di Aceh Besar,” ujar Musriadi dalam arahannya.

Diskusi yang berlangsung juga mengangkat berbagai isu penting, di antaranya perlunya pembinaan kader yang berkelanjutan dan sistematis. Para peserta sepakat bahwa proses kaderisasi tidak hanya berhenti pada formalitas pelatihan, tetapi harus diikuti dengan pendampingan, penguatan intelektual, serta pembentukan karakter kepemimpinan yang matang.

Selain itu, peningkatan kualitas kepemimpinan di setiap tingkatan organisasi juga menjadi perhatian utama. Hal ini dinilai penting agar setiap kader mampu beradaptasi dengan dinamika sosial serta berkontribusi secara nyata, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam untuk terus menjaga nilai-nilai perjuangan organisasi, sekaligus mendorong inovasi dalam menjawab tantangan masa depan.

Pertemuan ini pun ditutup dengan semangat kebersamaan dan optimisme bahwa HMI Aceh Besar akan semakin kuat, solid, dan mampu melahirkan kader-kader yang berintegritas serta berdaya saing tinggi.(ril)

Artikel Musriadi Aswad Undang Ketua Komisariat HMI Aceh Besar, Bahas Penguatan Organisasi pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Dalam forum internasional tersebut, Irwansyah membagikan perspektif tentang pentingnya peran arsitektur yang tidak sekadar membentuk ruang, tetapi juga membangun ketahanan kota dan peradaban. Ia menyoroti pengalaman panjang Aceh sebagai daerah yang berkali-kali diuji oleh bencana besar, mulai dari tsunami hingga banjir bandang.

Menurutnya, kunci utama dalam membangun kota tangguh adalah integrasi lintas sektor—mulai dari kebijakan, tata kelola pemerintahan, hingga desain arsitektur yang berbasis risiko. Ia menekankan bahwa pendekatan yang selama ini cenderung reaktif harus segera ditinggalkan.

“Kebijakan harus beralih dari reaktif ke preventif. Tata ruang harus berbasis mitigasi bencana, bangunan wajib memenuhi standar tahan bencana, dan perlu ada insentif bagi pembangunan yang adaptif serta berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tata kelola juga memiliki peran krusial. Pemerintah, menurutnya, harus memperkuat koordinasi antar pihak, meningkatkan transparansi, serta mendorong desentralisasi kapasitas hingga ke tingkat komunitas. Dengan demikian, respons terhadap bencana dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Ketangguhan hanya bisa tercapai jika kebijakan yang visioner, tata kelola yang solid, dan desain yang adaptif berjalan secara terpadu—bukan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Irwansyah juga mengenang peran aktifnya saat tragedi Tsunami Aceh 2004. Kala itu, ia menjabat sebagai Ketua PEMA/BEM Unsyiah dan terlibat langsung dalam berbagai upaya kemanusiaan. Mulai dari mengadvokasi penggratisan SPP bagi mahasiswa terdampak, menggalang relawan mahasiswa dari seluruh Indonesia, hingga mendirikan posko bantuan di wilayah terdampak.

Pengalaman tersebut memberinya pelajaran penting tentang kekuatan solidaritas masyarakat. Namun, ia juga melihat kelemahan besar ketika tidak adanya integrasi data, distribusi bantuan yang belum merata, serta manajemen relawan yang belum terstruktur.

Berbeda saat menghadapi banjir bandang beberapa waktu lalu, Irwansyah sudah berada dalam kapasitas sebagai pejabat publik. Ia pun aktif memastikan layanan publik tetap berjalan, terutama terkait kebutuhan dasar masyarakat seperti BBM dan LPG.

Ia menceritakan bagaimana sempat terjadi antrean panjang di SPBU akibat kepanikan warga. Untuk mengatasi hal tersebut, ia turun langsung mengecek ketersediaan stok di depo BBM Krueng Raya dan memastikan bahwa pasokan dalam kondisi aman. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dilakukan untuk mencegah panic buying.

“Alhamdulillah, dalam waktu relatif singkat antrean bisa terurai karena masyarakat mulai tenang setelah mendapat informasi yang jelas,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan advokasi intensif terhadap kelangkaan LPG yang terjadi akibat terganggunya jalur distribusi. Ia bahkan mendesak pihak Pertamina untuk menambah armada kapal pengangkut, yang akhirnya berhasil direalisasikan.

Dalam isu kelistrikan, Irwansyah mengaku sempat melayangkan protes keras kepada PLN akibat lambannya penanganan pemadaman listrik. Ia menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan, mengingat Banda Aceh adalah ibu kota provinsi yang sempat mengalami pemadaman hampir selama satu bulan.

“Protes itu kami lakukan agar pemerintah pusat memahami penderitaan masyarakat yang hidup di tengah situasi bencana,” ujarnya.

Ke depan, Irwansyah menilai Banda Aceh harus terus memperkuat integrasi data dan koordinasi lintas sektor. Selain itu, edukasi kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, bukan sekadar program sesaat. Ia juga menekankan pentingnya membangun ketahanan tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi sosial.

“Intinya, kota yang tangguh bukan hanya yang mampu pulih cepat, tetapi yang sudah siap sebelum bencana terjadi—dengan masyarakat sebagai garis depan,” pungkasnya.

Forum ini dibuka oleh Teuku Riefky Harsya dan turut menghadirkan sejumlah pembicara penting, termasuk Illiza Saaduddin Djamal serta narasumber dari berbagai negara yang berbagi pengalaman dan strategi dalam membangun kota yang berkelanjutan dan tangguh.(**)

Artikel Ketua DPRK Banda Aceh: Kota Tangguh Dimulai dari Integrasi, Bukan Reaksi pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri untuk membahas strategi mitigasi, pemulihan, serta penguatan ketahanan terhadap bencana alam maupun non-alam.

Dalam paparannya, Illiza mengangkat perjalanan panjang Kota Banda Aceh pasca bencana besar yang pernah melanda dua dekade silam. Ia menekankan bahwa proses pemulihan tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut pemulihan sosial, ekonomi, hingga psikologis masyarakat.

“Dua dekade lalu, kami kehilangan begitu banyak. Namun bagi kami, itu bukan sekadar angka, melainkan keluarga dan bagian dari hidup kami,” ujar Illiza dengan penuh haru di hadapan peserta konferensi.

Menurutnya, keberhasilan Banda Aceh bangkit tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, lembaga internasional, organisasi kemanusiaan, hingga solidaritas masyarakat global. Kolaborasi tersebut menjadi fondasi kuat dalam membangun kembali kota dengan pendekatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Illiza juga menjelaskan bahwa Banda Aceh kini terus bertransformasi menjadi kota yang adaptif terhadap risiko bencana. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sistem mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan, serta integrasi kebijakan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya edukasi kebencanaan sejak dini, pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini, serta sinergi lintas sektor sebagai kunci utama menghadapi tantangan di masa depan.

“Dengan dukungan dan kepedulian dunia, Banda Aceh terus bangkit menjadi kota yang kuat, berdaya, dan penuh harapan,” tambahnya.

Konferensi ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi, praktisi kebencanaan, serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa isu kebencanaan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas batas.

Partisipasi Banda Aceh dalam forum internasional ini sekaligus menjadi ajang berbagi praktik baik (best practices) dalam penanganan bencana, sekaligus memperkuat posisi kota tersebut sebagai salah satu rujukan global dalam hal pemulihan pascabencana.

Dengan pengalaman yang dimiliki, Banda Aceh diharapkan terus menjadi inspirasi bagi daerah lain, baik di Indonesia maupun dunia, dalam membangun ketahanan dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.(**)

Artikel Illiza Paparkan Transformasi Banda Aceh di Forum Internasional Bencana 2026 pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam pertemuan Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah Aceh terkait perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis (16/4/2026).

Pertemuan itu turut dihadiri delegasi Baleg yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia Tandjung, anggota DPR Aceh, para bupati dan wali kota, serta tokoh masyarakat.

Dalam forum tersebut, Syech Muharram menyoroti semakin kaburnya peran para pihak dalam MoU Helsinki, yakni Pemerintah Indonesia dan GAM yang seharusnya tetap bertanggung jawab hingga seluruh isi perjanjian terimplementasi secara utuh.

“Perdamaian ini seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai antara kedua belah pihak. Karena itu para pihak perlu dihadirkan kembali agar jika ada kendala atau hal yang belum tercapai, dapat terus dirundingkan,” tegasnya.

Ia juga berharap kepada DPR RI, Pemerintah Aceh, serta DPR Aceh agar revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 bisa membantu menuntaskan poin- poin dalam MoU Helsinki yang masih belum selesai.

“Harapan kami melalui revisi UUPA ini dan seluruh butir dalam MoU Helsinki yang belum selesai dapat dibahas dengan baik sehingga tidak ada lagi persoalan yang tertinggal antara Aceh dan Pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem kembali menegaskan pentingnya peningkatan dana otonomi khusus (Otsus) menjadi 2,5 persen. Menurutnya, Aceh membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu.

“Supaya dana Otsus ini dapat terealisasi sebagaimana yang kami harapkan, yaitu 2,5 persen. Tujuannya untuk merehabilitasi semuanya pasca bencana kemarin,” kata Mualem

Saat ini Aceh mendapatkan dana Otsus 1 persen dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dan berakhir pada 2027. Mualem meminta besaran dana otsus ditambah.

“Kita tahu hanya penambahan 2 persen, tapi lebih sempurna lagi jika Otsus itu ditambah 2,5 persen,” pungkasnya.(**)

Artikel Syech Muharram Ajak Hadirkan Lagi Peran Para Pihak MoU Helsinki di Tengah Revisi UUP pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Besar Ir Syahrial Amanullah ST, anggota DPRK Aceh Besar, Camat Lembah Seulawah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), mukim, dan keuchik setempat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan awal untuk memastikan kesiapan lahan dan kelayakan lokasi sebelum proyek pembangunan direalisasikan. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan kantor camat tersebut dapat mulai dikerjakan mulai pertengahan tahun 2026.

Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri, menegaskan bahwa pembangunan kantor camat menjadi salah satu prioritas daerah dalam upaya memperkuat pelayanan publik di tingkat kecamatan.

“Pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur serta memberikan pelayanan yang lebih optimal dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan kantor camat yang representatif sangat penting untuk mendukung fungsi koordinasi pemerintahan, pelayanan administrasi, serta pelaksanaan program pembangunan di wilayah Lembah Seulawah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga memastikan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, dilakukan secara matang dan sesuai ketentuan.

“Agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Aceh Besar menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pembangunan infrastruktur pemerintahan hingga ke tingkat kecamatan.

“Ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Lembah Seulawah, Zahri, SE, MM, menyampaikan bahwa lokasi pembangunan berada di kawasan Lamtamot, tepatnya di sekitar jembatan kembar yang memiliki panorama Gunung Seulawah.

“Lokasi ini memiliki pemandangan yang indah dari pagi hingga malam hari,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan kantor camat tersebut telah lama dinantikan masyarakat Kecamatan Lembah Seulawah, mengingat kondisi kantor sebelumnya yang telah mengalami kerusakan cukup lama.

“Insyaallah, dengan dukungan semua pihak, termasuk Bupati Aceh Besar Muharram Idris, Wakil Bupati Syukri, Wakil Ketua DPRK Naisabur dari dapil I, anggota DPRK Aceh Besar Muklis dari fraksi PKB, H. Khairuddin dari Fraksi Golkar, serta tokoh masyarakat lainnya, pembangunan kantor camat sebagai pintu masuk Aceh Besar ini segera terwujud,” pungkasnya.(**)

Artikel Wabup Aceh Besar Tinjau Lokasi Pembangunan Kantor Camat Lembah Seulawah pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Dalam pelaksanaannya, petugas terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan kepada pemilik bangunan terkait rencana penertiban. Selanjutnya, dilakukan penggeseran bangunan ke area yang tidak melanggar, serta pembongkaran terhadap bangunan yang berada di badan jalan dan di atas saluran irigasi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2019.

Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir SSTP MPA mengatakan, penertiban dilakukan setelah pihaknya menemukan sejumlah lapak dan bangunan semi permanen yang berdiri di badan jalan serta di atas saluran irigasi.

“Di lokasi masih ditemukan bangunan liar dan lapak pedagang yang berdiri di badan jalan dan pinggir jalan sehingga mengganggu akses lalu lintas masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, petugas juga mendapati adanya kanopi bangunan yang dipasang melebihi batas yang telah ditentukan dan langsung dilakukan penertiban.

“Petugas memotong kanopi yang melebihi batas, mengamankan material hasil bongkaran, serta membersihkan sisa-sisa material di lokasi,” kata Muhajir.

Ia menjelaskan, masyarakat di sekitar lokasi turut diingatkan agar tidak kembali mendirikan bangunan atau berjualan di area yang melanggar ketentuan.

Muhajir menyebutkan, seluruh rangkaian penertiban telah selesai dilaksanakan pada hari yang sama, meski masih terdapat beberapa bangunan yang belum dibongkar dan akan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya.

“Penertiban ini akan terus kami lakukan secara bertahap untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” pungkasnya.(*)

Artikel Satpol PP dan WH Aceh Besar Tertibkan Bangunan Liar di Baitussalam pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

 Ketika menerima audiensi Wakil Ketua Bidang Pengabdian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK, Dr Dra Sulastri MSi di kantor Bupati Aceh Besar, Rabu (15/4/2026), Plh Sekdakab Aceh Besar Abdullah SSos didampingi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Besar, Fazlun SH MT mengatakan, kegiatan KKN Tematik Literasi tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Karena itu, Pemkab Aceh Besar menyambut baik rencana kegiatan ini,” jelas Abdullah yang juga Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Besar itu.

Direncanakan, fokus mahasiswa KKN Tematik Literasi tersebut akan ditempatkan pada gampong yang sudah ada pustaka gampongnya. Oleh sebab itu, tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Besar dan pihak LPPM USK akan berdiskusi lebih intens lagi terkait lokasi gampong yang akan ditempatkan mahasiswa KKN untuk tahun 2026 ini.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Besar Fazlun SH MT menerangkan, perpustakaan gampong dalam wilayah Aceh Besar semakin tumbuh dan berkembang. Hingga saat ini, perpustakaan gampong di Aceh Besar sudah mencapai 120 unit.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pengabdian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) USK, Dr Dra Sulastri MSi menjelaskan, kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional dan tahun sebelumnya juga telah pernah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar. “Kami sangat bahagia atas dukungan Pemkab Aceh Besar ini dan insya Allah kegiatan KKN Tematik Literasi tahun ini akan berjalan baik dan sukses,” kata Sulastri didampingi sejumlah Tim LPPM USK lainnya.

Sulastri menambahkan, KKN Tematik Literasi yang merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan literasi masyarakat, mencakup literasi baca tulis, literasi digital, literasi keuangan, hingga literasi budaya. Mahasiswa yang terlibat dalam program ini tidak hanya menjalankan peran sebagai pelaksana, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi. “Semoga KKN Tematik Literasi yang akan segera kita laksanakan tahun ini di Aceh Besar akan sukses,” pungkas Sulastri.(**)

Artikel Pemkab Aceh Besar Terima Audiensi Tim KKN USK pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Capaian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian publikasi tingkat internasional bersama UNICEF, sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan kolaborasi di bidang kesehatan, khususnya dalam penguatan layanan kesehatan remaja, ibu, dan anak di Aceh Besar.

Kepala Puskesmas Darul Kamal, Maya Sopa, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari komitmen kuat dalam membangun layanan kesehatan yang inovatif dan inklusif.

“Selama menjalin kerja sama bersama UNICEF, kami terus menghadirkan inovasi layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fokus pada pelayanan kesehatan ramah remaja melalui PKPR serta penguatan layanan ibu dan anak telah menunjukkan hasil yang signifikan,” ujar Maya Sopa kepada Tim Media Center Aceh Besar di Darul Kamal, Rabu (15/04/2026).

Ia menjelaskan, inovasi yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kalangan remaja dalam mengakses fasilitas kesehatan.

“Remaja kini semakin terbuka memanfaatkan layanan kesehatan karena pendekatan yang kami lakukan lebih ramah, edukatif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini menjadi indikator penting keberhasilan program kolaborasi kami bersama UNICEF,” tambahnya.

Selama masa kolaborasi, Puskesmas Darul Kamal dinilai sebagai salah satu puskesmas paling aktif di Provinsi Aceh dalam merespons berbagai program yang diinisiasi UNICEF. Konsistensi tersebut melahirkan sejumlah inovasi layanan yang kemudian mendapat pengakuan di tingkat daerah hingga nasional.

Pada 2025, Puskesmas Darul Kamal turut mencatat capaian nasional melalui partisipasi dalam ajang IHIA Award (Indonesian Health Innovation Award) pada kategori mutu layanan kesehatan, dengan fokus pada inovasi layanan kesehatan ramah remaja.

Maya Sopa menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan, pendampingan, serta kepercayaan yang diberikan UNICEF selama ini.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF atas kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik. Banyak pembelajaran dan praktik terbaik yang kami peroleh selama kerja sama ini berlangsung,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meskipun masa kerja UNICEF di Aceh akan berakhir, pihaknya tetap berkomitmen melanjutkan inovasi yang telah dibangun.

“Kami akan terus melanjutkan dan mengembangkan program yang ada. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tegasnya.

UNICEF sendiri menyatakan kepuasan atas capaian yang diraih selama kolaborasi dengan Puskesmas Darul Kamal. Berbagai inovasi yang dihasilkan dinilai layak menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di berbagai daerah, bahkan di tingkat global.

“Atas dasar tersebut, UNICEF akan mempublikasikan Puskesmas Darul Kamal ke tingkat internasional sebagai salah satu model keberhasilan implementasi program PKPR dan penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat,” imbuhnya.

Maya Sopa menambahkan, Publikasi ini diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Aceh Besar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan layanan kesehatan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya dalam menjangkau generasi muda melalui pendekatan layanan kesehatan ramah remaja.(**)

Artikel Puskesmas Darul Kamal Aceh Besar Tembus Publikasi Internasional, Diakui UNICEF Lewat Inovasi Layanan Remaja pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Drs. Sulaimi, M.Si, Asisten II Sekdakab M. Ali, S.Sos, M.Si, serta sejumlah kepala OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Dukcapil, dan Dinas Sosial.

Dalam kesempatan itu, Bupati Muharram menegaskan pentingnya akurasi dan keselarasan data antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengungkapkan, audiensi yang sempat bergeser dari jadwal awal dilakukan karena adanya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data sosial ekonomi.
“Selama dua hari terakhir kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait data. Ini kami anggap sangat urgen, sehingga perlu ditinjau langsung agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat,” ujar Muharram.

Ia menyoroti berbagai persoalan dalam pendataan, termasuk ketidaksesuaian klasifikasi kesejahteraan (desil) yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang merasa tergolong miskin, namun masuk dalam kategori desil tinggi.

Selain itu, Bupati juga menyinggung pengaruh data administrasi kependudukan, seperti status pekerjaan dalam KTP, terhadap penilaian kesejahteraan. Ia menilai penggunaan istilah “wiraswasta” seringkali tidak tepat dan berpotensi memengaruhi hasil pendataan nasional.
“Perlu ada perbaikan menyeluruh terhadap sistem pendataan. Jangan sampai data yang tidak akurat justru merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Muharram juga menyoroti perbedaan data stunting antara pusat dan daerah. Ia menyebutkan, angka stunting Aceh Besar berdasarkan data nasional mencapai 32,2 persen, sementara data riil dari Posyandu hanya sekitar 16 persen.
“Ini menunjukkan belum adanya sinkronisasi data yang baik. Kami ingin ke depan hanya ada satu data yang valid, sehingga tidak terjadi simpang siur,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pembangunan berbasis data yang akurat. Menurutnya, tanpa data yang valid, kebijakan pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan hanya menjadi pemborosan anggaran.
“Data adalah kekuatan. Sebuah daerah atau negara tidak akan bisa maju jika tidak mengetahui kondisi riilnya sendiri. Karena itu, sinkronisasi data ini menjadi sangat penting,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung pentingnya sistem “big data” seperti yang diterapkan di negara maju, di mana seluruh informasi penduduk tercatat secara lengkap dan terintegrasi lintas sektor. Ia berharap Indonesia, khususnya Aceh Besar, dapat mengarah ke sistem pendataan yang lebih modern dan terintegrasi.

Terkait layanan kesehatan, Muharram kembali menegaskan bahwa seluruh masyarakat Aceh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, sebagaimana semangat Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“JKA itu lahir dari sejarah panjang Aceh dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa melihat desil. Ini harus tetap kita jaga,” katanya.

Bupati Muharram mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus, demi terciptanya data yang valid dan pembangunan yang tepat sasaran.
“Kami mengharapkan masyarakat jujur dalam memberikan data. Karena dari data yang benar, kita bisa merancang pembangunan yang benar pula,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPS Aceh Besar Rudi Hermanto menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data, seperti data Kemensos, Regsosek BPS, P3KE, dan data kependudukan Dukcapil.
“DTSEN menggunakan 39 variabel untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi dalam desil 1 sampai 10. Data ini bersifat dinamis dan diperbarui setiap tiga bulan,” jelas Rudi.

Ia juga mengungkapkan bahwa masyarakat dapat melakukan pembaruan data melalui beberapa jalur, seperti Dinas Sosial, pemerintah desa, maupun aplikasi Cek Bansos.

Selain itu, BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, yang akan mendata seluruh aktivitas usaha dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah agar sensus ini berjalan lancar. Ini menjadi momentum penting untuk memperbarui data sekaligus meningkatkan akurasi DTSEN,” ujarnya.

Rudi menambahkan, pihaknya siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mewujudkan satu data yang akurat dan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan.(**)

Artikel Bupati Aceh Besar Tegaskan DTSEN Harus Mencerminkan Kondisi Riil Masyarakat pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.

Kegiatan yang berlangsung sejak 7 April 2026 itu digelar di kompleks Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Aceh Besar sebagai bagian dari upaya penguatan keterampilan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Pekanbaru, Ahmad Syahir, mengatakan peningkatan keterampilan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian dan daya saing ekonomi kawasan.

Menurutnya, pelatihan digital marketing merupakan langkah strategis agar masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk hingga tingkat nasional.

“Pemanfaatan platform digital memungkinkan produk masyarakat tidak hanya dikenal secara lokal, tetapi juga dapat menembus pasar yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Aceh Besar, Rahmawati, menyebutkan kawasan Kota Jantho memiliki potensi besar, terutama pada sektor pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, ia menilai aspek pemasaran serta kemasan produk masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di pasar yang semakin dinamis.

Rahmawati berharap seluruh peserta dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pelatihan, termasuk membantu memasarkan produk milik keluarga maupun masyarakat sekitar.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dalam menghadirkan pelatihan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Aceh Besar.

Langkah tersebut, kata dia, sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran yang masih berada pada kisaran 6,95 persen.

“Ke depan, pelatihan tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga melahirkan wirausahawan baru yang mampu membuka lapangan usaha,” katanya.

Pelatihan ini diikuti sekitar 30 peserta yang juga dibekali materi pendukung, seperti teknik fotografi produk dan desain label guna meningkatkan kualitas pemasaran digital.

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, para peserta diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi Kota Jantho serta memperluas pasar produk lokal.(infopublik.id)

Artikel Produk Lokal Jantho Ditargetkan Tembus Pasar Nasional Lewat Pelatihan Digital pertama kali tampil pada Aksara Media Aceh.